• Ikuti kami :

Kuasa, Prahara dan Kekerasan: Luka Kebudayaan di Sekitar Gestapu ‘65 (Bagian I)

Dipublikasikan Rabu, 25 Oktober 2017 dalam rubrik  Peristiwa

Gestapu ’65 bukan hanya peristiwa sehari yang selesai begitu saja. Ia kerap dijadikan pemenggal waktu dua orde dalam sejarah Indonesia. Gestapu seperti sebuah pemisah antara yang sebelumnya (lama) dan yang sesudahnya (baru). Seperti kajian-kajian di bidang lain, kajian mengenai kebudayaan pun kerap memenggal era sebelum dan sesudah Gestapu. Seolah Gestapu menghilangkan keberlanjutan waktu. 

Paling tidak ada tiga buah buku yang menampilkan persoalan kebudayaan di sekitar Gestapu ini. Buku pertama ditulis (atau lebih tepatnya disusun) oleh D.S. Moeljanto dan Taufik Ismail, dua penandatangan Manifes Kebudayaan. Buku ini diberi judul Prahara Budaya: Kilas-Balik Ofensif Lekra/PKI D.K.K. (Kumpulan Dokumen Pergolakan Sejarah) (Jakarta: Mizan dan Republika, 1995). Isinya ialah rekaman atau klipingan dengan komentar perihal prahara kebudayaan yang terjadi beberapa tahun sebelum hingga menjelang terjadinya Gestapu. 

Buku kedua berjudul Kekerasan Budaya Pasca 1965: Bagaimana Orde Baru Melegitimasi Anti-Komunisme Melalui Sastra dan Film (Tangsel: Margin Kiri, 2013) ditulis oleh Almarhun Wijaya Herlambang. Sebuah karya yang berusaha mencerna kekerasan budaya yang dilakukan oleh Orde Baru. 

Ketiga, buku karya Tod Jones, Kebudayaan dan Kekuasaan di Indonesia: Kebijakan Budaya Selama Abad Ke-20 Hingga Era Reformasi (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia dan KITLV-Jakarta, 2015). Ini ialah terjemahan dari Culture, Power and Authoritarianism in the Indonesian State: Culture Policy across the Twentieth Century to the Reform Era yang diterbitkan oleh Brill dua tahun sebelumnya. Dari judulnya yang panjang dan tertata apik, sekilas kita dapat “mencium” kajian rumit dan panjang yang ditawarkan buku ini. Rentang waktu yang dikaji nyaris 110 tahun. Pembahasan secara khusus soal kebudayaan pra- dan pasca-Gestapu terdapat pada Bagian I, Sub Bagian III (“Dari Regulasi Budaya ke Kepemimpinan Budaya: Perubahan Penggunaan Budaya dalam Demokrasi Konstitusional [1950-1957] dan Demokrasi Terpimpin [1957-1965]) yang merentang dari halaman 83 sampai 129; Sub Bagian IV (“Orde Baru Sebagai ‘Proses Budaya’: Kebudayaan Nasional di Bawah Rezim Otoritarian) merentang antara halaman 130 sampai 171; Serta Sub Bagian V (Lembaga dan Program Budaya Orde Baru: Pembangunan Budaya di Sebuah Negara yang Berpengaruh Besar), halaman 172-208.

Prahara Budaya: Dokumen Luka Pra-‘65

Prahara Budaya cenderung menyerang perilaku Lekra dan PKI, dan membahas sedikit saja apa yang terjadi setelah ‘65. Dalam Ucapan Terimakasih buku ini, kedua penyusunnya menyatakan bermaksud untuk mengumpulkan rekaman situasi prahara budaya di tahun 60-an. Zaman di mana “Lekra/PKI, Lesbi/Partindo dan LKN/PNI memaksakan visi realisme sosialis yang komunistis pada kelompok seniman yang tidak sekubu dengan mereka” (hlm. 6). Selain itu buku ini juga disusun sebagai bentuk antisipasi. “Nanti kalau suasana berubah, bisa-bisa orang-orang bekas Lekra/PKI itu memutarbalikkan lagi apa yang terjadi pada tahun 60-an itu” ujar Taufik Ismail, dan D.S. Moeljanto mengangguk mengiyakan (hlm. 7). 

Pandangan kedua penyusun mengenai peristiwa yang ditampilkan dalam buku ini dapat dilihat dari Kata Pengantar Taufik Ismail. Katanya: “Sebenarnya saya tak ada soal dengan jangut Anda (maksudnya janggut Karl Marx), tapi dengan pengikut-pengikutmu itu lho, saya sangat M-U-A-A-A-A-L!” (hlm. 28). Kita tentu mafhum dengan mual Pak Taufik yang ditulis menggunakan huruf besar dengan 4 buah ‘-A-‘ itu. Kebringasan PKI dan Lekra di era Demokrasi Terpimpin dirasakan langsung oleh beliau. Ancaman, gertakan, intimidasi dan pendzaliman memang terjadi terhadap para seniman menifes.

Prolog D.S. Moeljanto sebenarnya lebih tepat disebut sebagai peta alur dan “cara berfikir” dari buku ini. Dengan judul “Prolog: Dari Gelanggang, Melalui Lekra Hingga Manifes Kebudayaan yang Terlarang", mantan redaksi majalah Sastra ini menyampaikan fikiran-fikirannya terhadap peristiwa hampir 50 tahun yang lalu itu. Sepanjang 33 halaman (hlm. 31-64) D.S. Moeljanto menuliskan pengalaman dan pandangannya. Ringkasan peristiwa-peristiwa yang disebut “prahara” dalam buku ini ditulis dengan runut dan kronologis. Meski telah dicoba sedeskriptif mungkin, namun pandangan-pandangan pribadi beliau  muncul juga dalam beberapa kalimat. Seperti penyebutan “anasir destruktif” terhadap “pihak-pihak yang tidak menghendaki musyawarah itu berhasil” ketika membahas peristiwa Sidang Musyawarah Teater Nasional Indonesia, Yogya, 29 November-2 Desember 1962. Sebutan “anasir destruktif” itu tentu diarahkan kepada orang-orang yang memaksakan Manipol-Usdek dalam sidang itu, dengan kata lain orang-orang ‘kiri’. Hal ini pun dapat kita maklumi. Kita tahu serangan Lekra memang amat tajam karena sedang berada di atas angin, PKI sedang dekat-dekatnya dengan Bung Karno.

Delapan bagian dalam buku ini sepertinya merupakan perincian dari Prolog D.S. Moeljanto itu. Usaha untuk bersikap adil sudah ditunjukan kedua penyusun. Sebab pernyataan dari kedua belah fihak seniman yang bertikai ditampilkan dengan memadai. Bagian Pertama misalnya, di bawah judul “Seni Budaya dari Sudut Pandang Lekra” menampilkan 7 tulisan dari para pengusung gagasan Realisme Sosialis. Bagian Kedua: “Pada Mulanya adalah Seminar dan Polemik” menampilkan tulisan berbalas tulisan antara Sitor Situmorang dan Pramoedya Ananta Toer di satu sisi, dengan Goenawan Mohammad, Wiratmo Soekito, dan Bur Rasuanto di fihak lain. Pokok perbalahan mengenai revolusi dan kebudayaan. Yang satu menuntut kebudayaan tunduk pada kepentingan revolusi dan yang lain melihat kebudayaan harus bebas dari tekanan politik. 

Bagian Ketiga ialah tentang Manifes Kebudayaan. Terdiri dari “Proses Lahirnya Manifes Kebudayaan”; “Naskah Manifes Kebudayaan”; “Penjelasan Manifes Kebudayaan”; dan “Sejarah Lahirnya Manifes Kebudayaan”. Ini dapat dikatakan sebagai pokok pandangan “oposisi” kebudayaan terhadap “kebudayaan nyaris resmi” yang diusung “penguasa” ketika itu. Kelak di masa Orde Baru kedudukan kedua kubu akan terbalik. 

Bagian Keempat berisi tentang polemik yang amat berisik antara Pram vs Buchari (Bokor Hutasuhut) dan Usmar Ismail vs Sitor Situmorang. Perdebatan bukan hanya tentang gagasan Humanisme Universal lawan Realisme Sosialis. Melainkan juga telah menyentuh unsur-unsur pribadi. Semua fihak menggunakan kemampuan berbahasa mereka untuk saling menjatuhkan satu sama lain. Sebuah polemik berisik di muka umum yang cukup memilukan, mengingat mereka semua adalah seniman dan budayawan yang seharusnya memiliki tingkat keberadaban yang memadai.

Bagian Kelima berisi kumpulan sajak-sajak kaum Realisme Sosialis. Sajak-sajak yang dihambakan kepada revolusi, kepada pemujaan terhadap Lenin dan Leningrad. Apabila Humanisme Universal ditampilkan dalam wajah dokumen-dokumen (bagian ketiga), Realisme Sosialis dipertontonkan melalui sajak-sajak di bagian kelima ini. Kedua penyusun berusaha menampilkan puisi-puisi ini apa adanya, meski ada “pengantar” kecil empat paragraf banyaknya. Tak dapat dipungkiri bahwa pengantar ini mengandung tafsir pribadi dari penyusun atas sajak-sajak yang dimuat.

Keindahan yang dramatik, heroik, romantik sekaligus agitatif dan intimidatif memang berhasil ditampilkan oleh puisi-puisi di bagian kelima ini secara sempurna. Terlihat betul ketika puisi diletakkan di bawah jargon “politik adalah panglima!”, ia akan menjadi anjing penurut pengabdi kekuasaan sekaligus anjing galak penggonggong-gertak kaum oposan. 

Bagian keenam, berkisah tentang Konferensi Karyawan Pengarang Se-Indonesia (KPPI) yang biasa diplesetkan fihak seniman berkuasa sebagai KP-PSI. Plesetan ini dimaksudkan untuk mendekatkan kaum Manifes kepada PSI, partai yang ketika itu dinyatakan terlarang oleh kekuasaan. Kepandaian membuat plesetan dan gertakan memang telah meningkat pada seniman-seniman Lekra dan pendukungnya semenjak angin kekuasaan berfihak kepadanya. Meski kaum Manifes tak hendak menjadikan politik sebagai panglima, tetapi mereka pun tak bisa mengelakkan politik. KPPI ini lah buktinya. Dalam keadaan terdesak, para seniman ini berusaha menautkan diri pada kuasa politik yang masih mungkin didekati, Angkatan Darat, khususnya melalui Jendral A. H. Nasution. 

Bagian ketujuh berisi surat-surat (dari H.B. Jassin dan beberapa lainnya) dan guntingan pers. Rekaman saling serang gagasan (dan juga pribadi) antara kedua belah fihak yang bertikai terlihat jelas dalam bagian ini. Gertakan-gertakan dari fihak Lekra dan kawan-kawan dibalas pembelaan bahkan serangan dari fihak Manifes. Persoalan bukan hanya tentang gagasan kebudayaan, tetapi juga telah masuk jauh ke wilayah pribadi dan politik.

Bagian kedelapaan berkisah mengenai nasib Manifes Kebudayaan yang dilarang oleh kekuasaan. Seniman-seniman Lekra menari-nari, mengejek-ejek dengan karikatur dan catatan pojok di koran-koran mereka. Provokasi dan intimidasi bertebaran. Termasuk tuntutan untuk membersihkan lembaga pendidikan dan lembaga-lembaga pemerintahan dari kaum manifes. Kekuasaan telah ikut campur sangat jauh ke dalam kehidupan kebudayaan. Alih-alih menjadi penengah dalam polemik yang ada, ia malah terjun bebas turut serta mengganyang satu fihak sembari menggandeng fihak yang lain. Di sini tingkah polah orang-orang Lekra, PKI dan para pendukungnya sebenarnya telah melahirkan trauma budaya yang dalam. Trauma yang sangat susah disembuhkan dan ketika angin berbalik akan menjadi tragedi yang dalam. 

Sebelum lampiran-lampiran ditampilkan, Taufik Ismail menutup Prahara Budaya ini dengan sebuah "Epilog (atau HRM 4239 Tahun XV, Tahun Penghabisan)". Selain kecurigaan terhadap Harian Rakyat Minggu yang terbit lebih cepat (seharusnya terbit 3 Oktober tetapi sudah beredar 2 Oktober) dan para pengelolanya seperti sudah tahu apa yang terjadi pada 1 Oktober, epilog ini ditutup dengan simpatik tetapi juga sedikit intimidatif. Begini kata Pak Taufik Ismail:

...Karena Hamka dijebloskan ke penjara, mestikah kita menuntut menjebloskan mereka pula? Karena buku kita dilarang, apakah kita balik menuntut melarang buku Lekra pula? Karena mereka membakar buku kita, lantas kita balas juga dengan membakar buku mereka. Demikianlah?
Jawabannya adalah tidak. Begitu ditiru-ulang kembali apa yang mereka lakukan, maka kita akan sama saja dengan mereka. Bila tenaga yang mendorong gerak mereka adalah kebencian dan kekerasan, maka tenaga yang jadi sumber kiprah kita adalah cinta dan amal shaleh... (hlm. 417).

Pak Taufik tidak menginkan prahara yang ia alami terulang kembali. Mungkin karena itulah ia selalu rajin mengingatkan anak muda untuk waspada terhadap pemikiran-pemikiran yang rawan. 

Begitulah Prahara Budaya yang terjadi di negeri kita, suatu kala di 50 tahun yang lalu. Maka buku ini adalah dokumen dan monumen penting. Dokumen luka yang amat mendalam dari kaum manifes dan monumen penting bahwa bangsa ini pernah terjerumus pada kekelaman yang sangat karena kepandiran yang luar biasa dari kita sendiri.


Bersambung ke bagian II (akan dimuat Jumat, 27 Oktober 2017)

Tulisan Terkait (Edisi Setelah Gestapu)

IKLAN BARIS