• Ikuti kami :

Dr. Mohammad Iskandar: “Masyarakat (ketika itu) Sudah Kesal dan Geram dengan PKI”

Dipublikasikan Jumat, 03 November 2017 dalam rubrik  Ngobrol Ngobrol

Untuk melengkapi wacana mengenai Gestapu '65, redaksi NuuN.id berkesempatan untuk mewawancarai Sejarawan Universitas Indonesia, Dr. Mohammad Iskandar mengenai beberapa hal seputar Gestapu ’65. Pada bagian pertama kami berusaha memverifikasi dalih dan argumentasi beberapa versi Persitiwa Gestapu ’65. Yang kedua mengenai peristiwa pembunuhan yang terjadi pasca Gestapu ’65, dan terakhir tentang isu kebangkitan PKI pada masa kini. Berikut wawancara kami dengan Dr. Mohammad Iskandar:

Secara umum, kita mengetahui peristiwa Gestapu ada dua versi. Pertama versi Pemerintah Orde Baru, ditulis oleh Nugroho Notosusanto dan menyatakan PKI adalah dalang. Kedua versi yang menyatakan bahwa konflik internal AD-lah yang menyebabkan Gestapu. Seperti apa kekuatan dalih dan argumentasi masing-masing versi?

Di luar pemerintah, ada banyak versi tentang Gestapu. Di Cornel Paper hanya menyatakan bahwa ini perselisihan antara kelompok perwira di TNI AD. Misalnya yang paling menonjol adalah friksi antara kubu Nasution dan Ahmad Yani. Ada juga kubu Sukarnois seperti Panglima Siliwangi, Ibrahim Aji. Kubu ini bukan pengikut Nasution maupun Ahmad Yani. Mereka saling bersaing. Apa kaitannya dengan PKI? Rakyat sudah tahu saat itu, apapun yang dikatakan TNI, TNI bertentangan dengan komunis. Stigma ini yang dipakai oleh kelompok TNI (sebagai kelompok pemenang) untuk menyalahkan PKI. Sementara itu, mengenai Cornel Paper, selengkapnya bisa mewawancarai Herman Sulistyo. Benedict Anderson sebagai salah seorang penulis Cornel Paper menyadari bahwa ada kekeliruan di sana, sehingga ia sudah menyatakan permintaan maaf pada tahun 1968. Jadi, kekeliruan ini sudah didiskusikan. Tapi untuk dipergunakan dalam penulisan sejarah, datanya dari mana? Data yang ada baru dari intelejen saja, jadi belum betul-betul akurat. Tadinya Herman Sulistyo mau menggunakan itu sebagai catatan kaki di bukunya, tapi Benedict keberatan karena ada yang perlu diubah. Akhirnya tidak dimuat juga karena Benedict keburu meninggal. 

Mengapa dalam versi pemerintah dikatakan dalangnya adalah PKI? Terlepas dari Soeharto diuntungkan, tetap jelas di mata TNI, PKI sudah berkali-berkali berniat untuk melakukan itu. Pertama ketika kita sedang ramai-ramai menghadapi Belanda di tahun 1948, tiba-tiba PKI melakukan makar. Dengan catatan, pemimpin PKI yang masih muda, seperti Aidit, semua menyalahkan Tan Malaka. Kedua, Hatta juga dipersalahkan. Hatta dianggap memprovokasi PKI untuk melakukan makar. Hatta dianggap memaksa dan mengkondisikan PKI untuk melakukan perlawanan. Namun, apapun alasannya, PKI memang sudah melakukan upaya pemberontakan. Angkatan Darat adalah fihak pemenang. Mereka hafal betul situasi dan kondisi ketika itu. Beberapa anggota AD juga ikut PKI, misalnya Untung yang terlibat juga pada pemberontakan PKI tahun 1948.

Artinya, sudah jelas PKI adalah dalang Gestapu, lalu ini digunakan oleh pemerintah yang baru dan Angkatan Darat sebagai legitimasi?

Untuk lebih meyakinkan, bisa dibilang begitu karena tidak ada data sejarah apakah perwira (TNI) merencanakan atau tidak (Gestapu). Sedangkan secara faktual, jelas PKI merencanakan hal itu. Alasannya, pada 1 Oktober 1965 surat kabar PKI Harian Rakyat terbit. Jelas, pemberontakan dan berita pemberontakan sudah terlebih dahulu disiapkan oleh PKI. Ketika itu, fihak lain tidak ada yang tahu pelakunya. Mayat para jenderal juga baru ditemukan beberapa hari setelahnya. Jadi PKI sudah tahu dan itu data faktualnya, bukan interpretasi. Kalau tidak, mana mungkin mereka bisa memuatnya di surat kabar mereka? Ketika itu penerbitan berita tidak seperti surat kabar atau berita sekarang yang bisa cepat dan dikerjakan secara online. Dulu surat kabar pengerjaannya manual dan tergantung betul dengan tenaga manusia. Jadi kalau tidak dipersiapkan beritanya di malam harinya, tidak mungkin bisa terbit di pagi harinya.

Kalau begitu isu Dewan Jenderal itu benar dan digunakan PKI untuk menguatkan rencananya?

Itu (isu Dewan Jenderal) memang ada, karena yang membuat pihak komunis. Yang membisikkan ke Bung Karno bahwa ada Dewan Jenderal itu adalah PKI. Tapi secara faktual masih dipertanyakan. Namanya ada, tapi orang-orang mulai sadar ada keanehan. Panglima Kostrad misalnya, tidak masuk ke dalam Dewan Jenderal, padahal Panglima Kostrad punya pasukan. Yang bisa menggerakkan pasukan kalau tidak Panglima AD yang Panglima Kostrad. Panjaitan misalnya, justru tidak punya garis komando.

Lalu isu Dewan Jenderal ini hanya digunakan oleh PKI untuk menguatkan rencananya?

Karena itulah ada penulis-peneliti sejarah yang menganggap bahwa Pak Harto lah dalang Gestapu. Pak Harto memang sudah hapal betul situasinya dan pandai memanfaatkannya. Bahkan Benedict Anderson mengatakan Supersemar itu adalah revisi dari Peristiwa 3 Juli. Jadi, pada 3 Juli 1946 terjadi  percobaan perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh pihak oposisi - kelompok Persatuan Perjuangan - terhadap pemerintahan Kabinet Sjahrir II. Pemicu peristiwa ini adalah ketidakpuasan pihak oposisi terhadap politik diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap Belanda. Kelompok ini menginginkan pengakuan kedaulatan penuh, sedangkan kabinet ketika itu hanya menuntut pengakuan kedaulatan atas Jawa dan Madura. Perdana Menteri Syahrir diculik dan ini dianggap makar yang dilakukan oleh Tan Malaka. Tan Malaka disebut membawa surat wasiat yang mau diserahkan ke Soekarno-Hatta untuk ditandatangani. Isinya, "Jika ada keadaan genting, maka kekuasaan akan dilimpahkan ke Tan Malaka”. Yang membawa suratnya ditangkap. Ada yang yang mengatakan kalau Tan Malaka difitnah karena ketika itu ia ada dalam penjara.

Surat wasiat itu bisa jadi adalah buatan pengikutnya yang ingin membebaskan para tapol. Tan Malaka tidak terlibat Persitiwa 3 Juli, tetapi di situ ada Adam Malik, Sukarni dan Wikana. Jadi, seakan-akan ada surat dibuat oleh Soekarno-Hatta yang melimpahkan kekuasaan kepada Tan Malaka dan ini menimbulkan gerakan bawah tanah demi surat itu. Tapi itu juga gagal.

Kenapa ada yang menyebutkan kalau Supersemar adalah revisi dari surat wasiat Tan Malaka? Karena Pak Harto terlibat dalam pembebasan para pengikut Tan Malaka. Saat itu ia adalah komandannya dan mengetahui soal surat wasiat itu. Pak Harto dianggap belajar dari surat wasiat itu untuk membuat surat wasiat serupa, dengan perbaikan, jadilah Supersemar itu. Kalau Surat Perintah 11 Maret dianggap seperti itu maka kesimpulannya, dalang Gestapu adalah Pak Harto

Jadi peristiwa-peristiwa di seputar Gestapu ini memang memungkinkan adanya banyak versi, khususnya tentang dalang Gestapu?

Ya. Kalau versi soal dalangnya memang ada banyak. Misalnya C.A. Dake yang mengatakan Presiden Soekarno-lah yang menjadi mastermind, bukan PKI, bukan pula Soeharto. Dake juga menepis tuduhan banyak pihak bahwa Amerika berkonspirasi dengan jenderal-jenderal kanan untuk menggulingkan kekuasaan Soekarno. Bahkan ia menyebut Presiden Soekarno sebenarnya mengetahui rencana PKI sebelumnya. Bukunya itu diterbitkan tahun 1974. Dia mengatakan dalangnya Bung Karno, dia itu serba tahu. Tidak mungkin Bung Karno tidak tahu tentang gerakan itu. Tapi sekali lagi, apapun alasannya, PKI memang sudah melakukan upaya pemberontakan.

Dokumen Gilchrist merupakan salah satu titik perdebatan paling penting mengenai Dewan Jenderal. Bagaimana validitas dokumen ini?

Dokumen Gilchrist itu memuat beberapa tulisan, antara lain yang dibuat oleh mantan intelejen Hungaria, sudah diterjemahkan ke Bahasa Indonesia judulnya "Permainan Curang". Menurut tulisan itu, dalam rangka mengambil kekuasaan Bung Karno, memang sudah ada isu Dewan Jenderal. Salah satunya, disebarlah surat yang bertanda tangan Gilchrist selaku duta besar Inggris yang berkedudukan di Jakarta. Dari kalimatnya seolah-olah surat itu menyebutkan adanya Dewan Jenderal di lingkungan Angkatan Darat yang bertugas menilai kebijaksanaan politik Presiden Soekarno. Isi surat itu menimbulkan asosiasi bahwa Dewan Jenderal mempunyai hubungan kerja sama dengan CIA sebab di dalamnya tertulis kalimat "our local army friends", maksudnya teman orang Indonesia yang berasal dari TNI AD. Lalu surat itu dibocorkan ke Soebandrio, Ketua Badan Intelejen, tentang adanya Dewan Jenderal. Oleh PKI, isu ini diekspos sedemikian rupa. Tapi soal keberadaan Dewan Jenderalnya kita tidak tahu. Hanya isunya saja yang ada. Dokumen Gilchirstnya ada, tapi Dewan Jenderalnya tidak ada.

Apa peristiwa yang terjadi selepas Gestapu ‘65? 

Soal pembunuhan, kecurigaan dari berbagai ormas non-PKI kepada PKI sudah ada. Apalagi di saat-saat menjelang Gestapu, sebut saja tahun 1964 ketika PKI mendapat angin dari Bung Karno. Mereka menjadi orsospol yang paling berkuasa. Bahkan di luar Jawa mereka menguasai dalam arti yang sebenarnya, dalam arti mengatur hajat hidup. Saking geram dan kesalnya, beberapa Panglima Kodam di Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan membubarkan PKI pada 1965 sebelum Gestapu. Karena itu disebut Peristiwa 3 Selatan.  

Orang kan hanya lihat Persitiwa Gestapunya. Mereka tidak tahu kalau PKI itu galak jika tidak lihat ke persitiwa-peristiwa belakangan. Masyarakat ini sudah kesal dan geram dengan PKI. Anda bisa baca karya tentang Sumitro, penulisnya Ramadhan KH. Sampai diperlihatkan bagaimana PKI berkuasa di Kalimantan itu, tapi tidak ada yang berani melawan, satu-satunya yang berani hanya Murba. Ini tentu menimbulkan kebencian di masyarakat, apalagi pemerintah kelihatannya membantu, maksudnya di beberapa daerah terjadi Aksi Sepihak (istilah ini dari PKI). Dalam aksi ini, ada tanah-tanah yang diambil alih oleh PKI, bahkan sampai dibunuh pemiliknya. Contohnya, yang baru-baru ini, saya dengar dari acara Indonesian Lawyer Club (ILC), salah satu kyai dari Jawa Timur mengatakan kalau PKI begitu ganas hingga ada jamaah yang dibunuh dan dibakar hidup-hidup. Sudah dilaporkan tapi tidak ada tindakan dan pembelaan dari pemerintah. Setelah itu tanahnya dirampas oleh PKI, termasuk tanah-tanah wakaf. Aksi-aksi semacam itu banyak terjadi dan menimbulkan kebencian masyarakat kepada PKI. Waktu Pak Harto naik, kasarnya, ia menawarkan, siapa yang bisa menumpas PKI? Semua ormas Islam secara spontan mendukung.

Jadi bisa dikatakan pembunuhan ini adalah akibat dari apa yang dilakukan PKI sendiri?

Betul. PKI melalui Lekranya dengan mudah mengecap orang lain Kontra Revolusioner (Kontrev), sama seperti Orba yang mudah mengecap orang terlibat dalam Gestapu, lalu ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Orang-orang jadi takut bisa dapat cap-cap begitu. Contohnya, dosen yang cukup dikenal di Fakultas Sastra (sekarang FIB UI) H.B. Jassin oleh PKI disebut kontrev, seketika ia dipecat. Jadi kebencian itu wajar terjadi di daerah-daerah yang PKI-nya kuat. Tapi di Jawa Barat, karena PKI relatif tidak begitu kuat, peristiwa pembunuhan itu tidak terjadi. Dengan cepat, sebulan sebelum keluar Supersemar,  Panglima Siliwangi di Jawa Barat sudah menyatakan PKI bubar. Yang lain baru menyatakan setelah Supersemar. Oleh karena itu pembunuhan di Jawa Barat nyaris tidak ada, karena PKI sudah dibubarkan, berarti persoalan sudah selesai.

Kalau seandainya dahulu, Presiden segera mengeluarkan keputusan PKI dibubarkan seperti Panglima Siliwangi di Jawa Barat, mungkin pembunuhan di berbagai wilayah Indonesia tidak akan terjadi?

Pemimpin itu memang harus tegas dari awal karena dia lah yang punya kekuatan. Bung Karno punya kekuatan, tapi kalau dia membubarkan PKI, itu berarti dia membunuh ideologi dia sendiri, yaitu Nasakom. 

Artinya ketika itu Presiden lebih membela kepentingan politik dan ideologinya ketimbang masyarakat Indonesia?

Ya, memang ada masalah di Bung Karno. Dia kan sebagai "pemimpin dunia". Dia adalah pemimpin Asia Afrika. Kalau dia menghukum PKI, selain menghancurkan ideologinya sendiri, ia juga memutus persahabatan dengan negara-negara itu. Hal itulah yang dilihat Pak Harto sebagai peluang untuk mengambil alih kekuasaan.

Secara khusus, siapa saja yang terlibat dalam pembunuhan PKI pasca Gestapu?

Kalau secara partai tidak ada yang terlibat, tapi secara kelompok ada yang terlibat. Misalnya orang-orang NU dan Banser yang melihat perlakuan terhadap kyai dan para jamaahnya, lalu merebut tanah wakaf. Para pemuda, PMKRI, orang-orang Kristen dan Katolik juga ikut terlibat. Diduga, paling banyak korban bukan tentara tapi masyarakat sipil. Kalau Anda mau menangkap orang komunis bagaimana caranya? Kalau disapa “Assalamu’alaikum”, orang-orang tahu jawabannya “wa’alaikumussalam”. Tanyakan saja hal-hal yang tidak diketahui dan dipelajari secara umum. Misalnya ditanya rukun sholat, orang tidak bertuhan pasti tidak tahu. Sama dengan Kristen dan Katolik juga, ditanya soal Trinitas, kalau tidak tahu berarti bukan Kristen atau Katolik. Kalau pertanyaan mengenai hal-hal keagamaan ini tidak bisa dijawab, langsunglah ia ditebas. Malah ada juga cara yang lebih mudah, orang-orang yang dicurigai PKI hanya ditanya, “hijau atau merah?”. Kalau dijawab merah, langsung ditebas.

Dari catatan sejarah, berapa korban dalam peristiwa itu? 

Kalau dari PKI jelas tidak mengeluarkan catatan karena mereka korbannya. Tapi dari dunia HAM internasional mengatakan kalau sampai 5 juta orang. Menurut Bung Karno 70 ribu orang. Kata Pemerintah Orde Baru tidak lebih dari 50 ribu itu pun karena perang. Yang jelas banyak yang hilang tapi tidak dicatat. Di dalam Angkatan Darat juga banyak yang hilang, terutama untuk memata-matai PKI, banyak anggota TNI yang masuk PKI. Sementara itu, orang-orang mengenal PKI itu bukan tentara dan sebaliknya. Para tentara yang hilang ini tidak segera melapor dan kembali ke kesatuannya. Kalau tidak melapor mereka langsung ditangkap dan dibunuh.   

Bagaimana tanggapan Mas Is tentang isu kebangkitan PKI yang tengah ramai?

Soal kebangkitan, tentu tidak akan sama dengan yang aslinya. Ada aspek reaktualisasi dari pengikut atau pengagumnya. Suatu ajaran itu selalu ada pengagumnya walaupun dibubarkan. Contohnya di Rusia, yang sekarang ini ajaran komunis sudah dibubarkan dan tidak diberlakukan, menurut beberapa orang yang pernah ke sana, di acara 100 tahun Revolusi Bolshevik, orang komunis di sana menujukkan diri, ingin diketahui masih eksis, masih ada. Pengagum suatu ajaran itu ada, seperti juga pengikut Hitler yang berkali-kali muncul baik di Amerika atau di Eropa. 

Sekarang tergantung masyarakat, menganggap baik atau tidak suatu ajaran tertentu. Kalau masih dianggap baik pasti dapat sambutan, kalau dianggap bencana orang pasti tidak mau. Sama juga dengan komunis di sini, tergantung anggapan masyarakat. Bagaimana gambaran PKI di masyarakat kita? PKI secara umum itu dianggap apa? Kalau PKI dilihat sebagai kekuatan anti Tuhan yang berbahaya, kemungkinan tidak akan bisa bangkit. Tapi kalau dilihat sebagai sistem pemerintahan, karena sistem pemerintah dan politik yang sekarang tidak cukup menyenangkan dan mencerahkan masyarakat, maka masyarakat akan mencari pencerahan baru. Bisa saja itu dijadikan alternatif atau wacana. Maka dari itu di dalam sejarah dikenal gerakan revival.

Apakah ada catatan yang menyatakan PKI pernah mencoba bangkit kembali? Bagaimana tanggapan Mas Is soal isu Komunis Gaya Baru (KGB)?

Tidak ada catatan seperti itu. Dulu (tahun 1960 – 1970-an) itu pernah ada gerakan New Left terutama di Inggris dan Amerika, tapi bubar duluan karena tidak laris di sana. Saya yakin masih banyak pengikut ajaran seperti itu apalagi orang-orang yang kehilangan orientasi. Orang yang ingin membangkitkan komunis ini bukan hanya pengikut komunis yang asli, tetapi simpatisan atau mereka yang ingin punya nama. Mereka yang mengatasnamakan dirinya sebagai pembela HAM, selalu mengupayakan “Pelurusan Sejarah PKI”. Kalau yang mengangkat ini non-Muslim, saya tidak masalah. Tapi kalau yang melakukan Muslim kan jadinya tanda tanya. Di dalam Islam itu tidak ada istilah netral, hitam dan putih sangat jelas. 


Tulisan Terkait (Edisi Setelah Gestapu)

IKLAN BARIS