• Ikuti kami :

Mengenal Mohammad Natsir Sang Pendamai, Berdamai dengan PRRI
Bagian Ke 1

Dipublikasikan Rabu, 26 Juli 2017 dalam rubrik  Makalah

Tahun-tahun Awal Kemerdekaan Republik Indonesia

Kemerdekaan dan kedaulatan adalah sesuatu yang harus terus diperjuangkan dan dipertahankan dalam keadaan bagaimanapun juga. Proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dikumandangkan pada 17 Agustus 1945 di Pegangsaan Timur II tidak secara otomatis bermakna kedaulatan penuh atas diri, tanah, udara, juga kebangsaan Indonesia telah diraih. Selepas proklamasi itu, bangsa Indonesia justru memasuki babak baru dengan ujian yang baru, yakni memerintah diri sendiri, mengatur urusan bangsa secara berdikari, menjaga kedaulatan dan amanah rakyat, juga mempertahankan kemerdekaan dari serangan-serangan Belanda. 

Pada masa revolusi, keadaan bangsa Indonesia yang amat beragam ditambahi dengan kondisi karut-marut perang, pemberontakan, dan gejolak sosial. Lebih dari sepuluh tahun, keadaan ekonomi tak kunjung membaik. Inflasi melonjak tinggi hingga 65%. Kemiskinan menerjang semua daerah. Banyak perkebunan dan instalasi industri yang rusak berat. Jumlah penduduk juga meningkat sangat tajam, tetapi produksi pangan, khususnya beras, menurun sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan.1 Di sisi lain, negara membangun proyek-proyek mercusuar dan banyak menantang perang, di antaranya perebutan Irian Barat dan konfrontasi dengan Malaysia. Pada akhirnya, pengorbanan terbesar kembali ditumpukan kepada rakyat. Rupanya, proklamasi tidak serta merta membawa bangsa Indonesia kepada kesejahteraan dan kemakmuran. Masih banyak yang perlu diperjuangkan untuk mencapainya.

Lepas dari rentetan peperangan dan diplomasi di sepuluh tahun pertama kemerdekaan, pergolakan sosial di berbagai daerah justru meningkat. Dalam keadaan ekonomi yang berat itu, pembangunan dan kesejahteraan daerah hampir tak terurus. Dana dari pemerintah pusat sulit diharapkan. Daerah-daerah yang memberikan sumbangan bagi devisa negara seperti Riau, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan tidak memperoleh pembiayaan yang berimbang. Hampir seluruhnya masuk kas pemerintah pusat. Otonomi daerah pun tak ada. Keadaan wilayah lain di luar empat daerah di atas tentu lebih sulit. Kegoncangan tak terhindarkan. Akhirnya, segala cara terpaksa ditempuh untuk memenuhi kebutuhan hidup karena pemerintah dianggap kurang tanggap pada persoalan ini.

Pada tahun 1956, dipelopori oleh para tentara, pergolakan di daerah-daerah semakin meningkat. Di Minahasa, Makasar, Sumatera Utara, bahkan Jakarta, terjadi penyelundupan barang ekspor2 secara besar-besaran yang bermotif politik dan dilindungi kekuatan militer setempat. Alasannya adalah untuk memenuhi kebutuhan akan kesejahteraan bagi pegawai pemerintah daerah, pembangunan daerah serta para prajurit3. Kala itu, Ahmad Husein selaku Ketua Dewan Banteng4 mengambil alih pemerintahan sipil di Sumatera Tengah.5 Dua hari kemudian, Kolonel Maludin Simbolon selaku Panglima Tentara dan Terotorium I yang berkedudukan di Medan, mengambil alih pemerintahan sipil di Sumatera Utara, sekaligus menyatakan keadaan darurat perang di wilayahnya, dan untuk sementera waktu, melepaskan hubungan dengan pemerintah pusat di Jakarta.6 Aksi ini diwadahi oleh Dewan Gajah yang terbentuk beberapa bulan sebelumnya. Kemudian, disusul pembentukan Dewan Garuda di Sumatera Selatan pada Januari 1957. Maka, pada tahun 1957 itu, hampir seluruh Sumatera telah  dipegang oleh tentara dan lepas hubungan dari pemerintah pusat.

Pergolakan juga terjadi di Sulawesi dan Kalimantan. Di Sulawesi, Letkol H.N.V. Sumual selaku Panglima Tentara dan Terotorium VII Indonesia Timur membentuk Dewan Manguni. Lalu, pada 2 Maret 1957, diumumkanlah Piagam Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta) di Makasar bersamaan dengan pernyataan bahwa seluruh wilayah Indonesia Timur dalam keadaan bahaya perang.7  

Di tengah kemelut yang demikian, pada 21 Februari 1957, PresideaSoekarno menyampaikan pidato konsepsinya yang disiarkan langsung oleh RRI ke seluruh Indonesia8. Bukan meredakan keadaan, pidato ini justru menambah ketegangan politik negara. Pro dan kontra, di tengah masyarakat, tak terhindarkan. Masyumi dan Partai Katholik secara jelas menolak konsepsi ini. NU, PSII, Parkindo, IPKI, dan PSI menolaknya samar-samar.9 PNI dan PKI menjadi partai yang paling gigih mendukung konsepsi ini. Yang paling disayangkan dari keadaan-keadaan di atas adalah sikap pemerintah, lebih jelasnya Presiden Soekarno, yang telah bulat dan yakin bahwa satu-satunya solusi atas seluruh persoalan bangsa adalah konsepsinya mengenai Demokrasi Terpimpin. Tak ada yang lain.

Mohammad Natsir Sang Pendamai

Dalam riwayat kehidupan M. Natsir, dapat dicermati mengenai pengabdian, kedisiplinan, serta perwujudan cintanya dalam membina negara dan bangsa Indonesia. Tak kenal rezim, tak takut pada penguasa. M. Natsir berperan di banyak persoalan bangsa, baik di daerah, tingkat nasional hingga dunia internasional. Tata pergaulan politiknya pun dikenal tanpa kekerasan. M. Natsir adalah seorang negarawan yang memiliki kepribadian dan sikap yang dapat  menyatukan semua elemen bangsa. Ia boleh dikatakan pemimpin bagi umat Islam di Indonesia. Jasanya pun amat penting bagi keberlangsungan negeri.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan RI 1945, sebagai Menteri Penerangan RI, Mohammad Natsir datang ke Bukit Tinggi untuk mengatasi “Peristiwa 3 Maret 1947” di sana. Peristiwa 3 Maret itu merupakan pergolakan  dari golongan yang tidak puas dan merasa bahwa revolusi di Sumatera Barat terlalu lamban. Perseteruan terjadi antara beberapa anak TNI dengan beberapa anak dari Hizbullah. Tetapi, timbul tuduhan bahwa yang memberontak itu ialah Masyumi.10 Kala itu, Natsir datang untuk menyelidiki dan menyelesaikan dengan memberikan pengarahan dalam kapasitasnya sebegai menteri. Sepulangnya ke Jakarta, perkara itu dilanjutkan ke sidang pengadilan negeri di Bukit Tinggi dan dapat diselesaikan dengan baik beberapa waktu kemudian.

Lalu, saat Belanda masih berusaha untuk kembali menguasai Indonesia, terjadi tarik menarik yang amat kuat dalam proses diplomasi dan pengakuan kedulatan RI. Gagasan van Mook dan terbentuknya BFO (Byzonder Federal Overleg) menjadi jalan diresmikannya Republik Indonesia Serikat (RIS) di Konferensi Meja Bundar (KMB) pada 27 Desember 1949. Tanggal ini pun sampai sekarang masih menjadi tanggal resmi Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia. Ketika itu, Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 hanya menjadi salah satu negara bagian RIS dengan Yogyakarta sebagai ibukotanya. Selainnya, ada Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan, Negara Jawa Timur, Negara Madura, dan Negara Sumatera Timur ditambah sembilan daerah otonom lain.

Bentuk negara federal bukanlah aspirasi dan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. Akibatnya, banyak tuntutan dan demonstrasi di daerah agar RIS dibubarkan dan kembali kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Integrasi Indonesia kala itu di ujung tanduk, di antara satu negara bagian dengan negara bagian yang lain saling tak percaya sampai bermusuhan. Negara di ambang perang saudara.

Keadaan ini amat mengkhawatirkan M. Natsir. Setelah melalui lobi-lobi panjang ke daerah-daerah, M. Natsir, ketika itu, hadir memberi jawaban atas kegelisahan rakyat Indonesia melalui pidatonya di parlemen pada 3 April 1950. Pidato itu yang dikenal dengan "Mosi Integral Natsir". Demi menghindari perang antarnegara bagian yang bisa memakan korban rakyat yang lebih banyak, M. Natsir yang saat itu sebagai Ketua Fraksi Masyumi mengajukan gagasan, semua negara bagian untuk sama-sama mendirikan negara kesatuan melalui prosedur parlementer. Pada akhirnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia pun resmi lahir kembali pada 17 Agustus 1950.

Tiga tahun berselang, pada tahun 1953, M. Natsir berhasil melunakkan hati tokoh Aceh, Daud Beureuh yang menolak bergabung dengan Sumatera Utara.  Tuntutan Aceh untuk menjadi provinsi tersendiri masih belum bisa dipenuhi oleh pemerintah pusat. Ketimbang Pemerintah harus melakukan tindakan kekerasan di Aceh, melalui radio, M. Natsir menyatakan pemerintah akan mengajukan rancangan undang-undang tentang otonomi Aceh kepada parlemen.11 Meskipun masa tenang di Aceh tak berlangsung lama, sikap pribadi yang tidak sampai hati untuk berperang dengan saudara sendiri ini dapat mengulur konflik di Aceh ini.

Masih berkenaan dengan DI/TII, pada tahun 1949, M. Natsir yang ditunjuk oleh Perdana Menteri M. Hatta sempat mengirim surat kepada Kartosoewirjo yang berisi ajakan damai. Meski Kartosoewirjo memilih tidak menyurutkan langkahnya, ia tetap menuliskan balasan yang isinya penolakan dengan penuh hormat. Di dalam surat, Kartosoewirjo mengatakan, surat Natsir datang terlambat dan ia tak bisa menelan ludah yang telah dimuntahkannya.12 Usaha M. Natsir melunakkan hati Kartosoewirjo terus dilakukan pada masa-masa  berikutnya. Hubungan di antara mereka terus terjalin. Bahkan, wasiat terakhir Kartosoewirjo kepada pengikutnya berbunyi, “Jika aku mati, kalian ikut Natsir.”13  

Tak hanya sampai di sana. Sewaktu di dalam rumah tahanan di Madiun, M. Natsir masih juga ikut membantu pemulihan hubungan Indonesia dengan Malaysia. Melalui hubungan baiknya, Natsir menulis surat pribadi kepada Perdana Menteri Malaysia, Tengku Abdul Rahman, guna mengakhiri konfrontasi Indonesia-Malaysia. Surat itu diberikan kepada sekretaris pribadi Tengku Abdul Rahman yang secara spontan dibalas dengan undangan untuk hadir ke tempatnya.  Begitu pun perihal kedudukannya di PRRI dan kritik kerasnya terhadap isi dan implementasi Konsepsi Soekarno. Hal itu dilakukan demi menjaga kedamaian dan penegakkan hukum. Negara harus diselenggarakan sesuai konstitusi RI. Gejolak sosial di berbagai daerah yang kian waktu kian berpotensi memecah belah bangsa harus segera diredam.

Penyelewengan Undang-undang dan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia

Setidaknya ada dua peristiwa yang dilakukan Presiden Soekarno yang dianggap bertentangan dengan hukum ketataengaraan oleh M. Natsir. Pertama, akibat adanya Konsepsi Soekarno, Kabinet Ali II mengembalikan mandatnya pada 14 Maret 1957. Pada waktu penyerahan mandat, sejumlah pimpinan militer mendesak Presiden Soekarno agar menekan Ali  untuk menandatangani dan mengumumkan negara dalam keadaan bahaya (SOB).15 M. Natsir mempertanyakan sah-tidaknya SOB16 yang ditandatangani perdana menteri demisioner dan dalam keadaan ibukota aman tentram. Kedua, kecaman M. Natsir akan proses pembentukan Kabinet Karya yang dianggap melanggar Undang Undang Dasar. Pada 4 April 1957, Soekarno sebagai presiden menunjuk dirinya sendiri untuk membentuk Zaken Kabinet Ekstra Parlementer dan Dewan Nasional sesuai dengan konsepsinya itu. Presiden Soekarno selaku Panglima Penguasa Perang Tertinggi dalam keadaan negara yang dinyatakan SOB akan menunjuk anggota kabinet  dan dewan nasional yang tidak boleh ditolak. Saai itu, ia menunjuk Ir. Djuanda sebagai perdana menteri.17

Keadaan demikian itu dianggap sewenang-wenang serta menuai banyak kritik dari tokoh-tokoh nasional dan tidak disukai panglima-panglima militer yang ada di daerah. Apalagi, saat itu, partai pendukung Soekarno hanya PNI dan PKI. Kedekatan Soekarno dengan PKI ini, oleh banyak pihak, khususnya militer, dikhawatirkan dimanfaatkan oleh PKI untuk mengambil alih kekuasaan. Hal itu ditambah lagi dengan gagasan Nasakom yang amat ditentang oleh Masyumi dan umat Islam pada umumnya. Pada kenyataannya, rencana pengambilalihan kekuasaan oleh PKI memang ada, sempat terlaksana tetapi akhirnya gagal. Dalam kondisi seperti itu, beberapa tokoh bangsa seperti Mohammad Natsir, Burhanudin Harahap, Sjafrudin Prawiranegara, termasuk Soemitro Djojohadikoesoemo beranjak ke Sumatera. Mereka tak hanya bermaksud pergi dan menyelamatkan diri. Mereka bergabung dengan para pemimpin militer daerah untuk menentang dan melawan pemerintah pusat yang melanggar undang-undang dan merugikan bangsa serta negara.

PRRI mendirikan sebuah Dewan Perjuangan yang dipimpin Letkol Ahmad Husein dan menyampaikan ultimatum kepada pemerintah pusat pada 10 Februari 1958. Dewan Banteng melalui RRI Padang mengeluarkan pernyataan Piagam Jakarta yang berisi sejumlah tuntutan yang ditujukan pada Soekarno agar kembali kepada kedudukan yang konstitusional dan menghapus segala akibat dan tindakan yang melanggar UUD 1945 serta membuktikan kesediaannya itu dengan kata dan perbuatan. Tuntutan lainnya, Kabinet Juanda, kabinet pemerintahan Soekarno, harus diserahkan ke Kabinet Hatta dan Sri Sultan Hamengku Buwono IX, serta meminta Soekarno menjauhi PKI.




Tulisan Terkait (Edisi Moh.Natsir)

IKLAN BARIS