• Ikuti kami :

GAM dan Persatuan Indonesia

Dipublikasikan Selasa, 07 Februari 2017 dalam rubrik  Cerita Foto

Persatuan kita pernah mengalami ujian. Rakyat Aceh sempat berseberangan dengan pemerintah pusat. Penyebabnya dua hal. Pertama, sumber daya alam Aceh melimpah tetapi masyarakat Aceh melarat. Hal ini terlihat dalam tulisan Matthew N Davies, Indonesia’s War over Aceh: Last Stand on Mecca’s Porch, tahun 2006, halaman 13. Kedua, terganggunya hubungan negara dengan agama.

Aceh memiliki sejarah unik. Semasa pemerintah kolonial menjejakkan kaki di Bumi Seuramoe Makkah ini, pemerintahan Aceh (kerajaan) berduka. Ibu kotanya, Kutaraja, sudah dikuasai Belanda dan rajanya syahid di medan laga.

Kekuasaan politik Kerajaan Aceh tidak sepenuhnya di tangan raja, tetapi juga dibagikan kepada pihak-pihak lainnya, seperti para ulama (teungku dan syekh) dan para priayi (uleebalang, panglima sagoe, dan panglima mukim). Akibatnya, susah meruntuhkan kedaulatan politik Kerajaan Aceh. Mengenai politik Kerajaan Aceh, Takeshi Ito dalam disertasinya pada 1984 yang berjudul The World of Adat Aceh: A Historical Study of the Sultanate of Aceh menjelaskan kedudukan dan peran kuasa pemerintahan pada masing-masing kelompok tersebut.

Snouck Hurgronje sampai harus mempelajari orang Aceh mulai dari kulit luarnya sampai pandangan-pandangannya. Karyanya berjudul Nasihat-Nasihat C. Snouck Hurgronje semasa Kepegawaiannya kepada Pemerintah Hindia Belanda, terbitan Indonesian Netherlands Cooperation in Islamic Studies (INIS), jilid satu, 1990, khususnya pada halaman 53—76.

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, masyarakat Aceh diwakili oleh para ulamanya yang tergabung dalam Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) menyatakan diri bergabung dengan saudara-saudari se-Muslim lainnya untuk hidup di bawah naungan Negara Republik Indonesia dengan syarat bahwa pemerintahan yang dilaksanakan harus bernapaskan Islam, agama yang diyakini sebagai jalan hidup orang-orang Aceh. Pemerintah menerima syarat itu.

Tahun berganti, tetapi janji belum tertunaikan. Rakyat Aceh resah. Pada 21 September 1953, di bawah pimpinan Daud Beureueh, tokoh utama ulama Aceh saat itu, rakyat Aceh bergabung ke dalam Negara Islam Indonesia pimpinan Sekarmadji Maridjan Kartosuwirjo di tanah Jawa. Mereka sama-sama menginginkan supremasi hukum-hukum agama sebagai dasar perjalanan negara seperti yang diperlihatkan oleh Eric Eugene Morris, dalam Islam and Politics in Aceh: Study of Center-Periphery Relations in Indonesia, terbitan tahun 1984, University of Microfilms International, halaman 172—173, 200.

Teungku Daud Beureueh dalam tulisan berjudul “Keterangan Politik” menilai pemerintahan Soekarno telah mengangkat prinsip nasionalisme [sekuler] sebagai ideologi negara dan menganggap Aceh sebagai daerah modal ekonomi (Morris, 1984: 200—202).

Namun, perlawanan NII Kartosuwirjo tidak lama. Dia ditangkap oleh pemerintahan Soekarno dan dieksekusi. NII pun dibubarkan. Di Aceh, pembubaran NII tidak dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk kekerasan.

Dekade 1960-an, orang-orang Aceh diwakili oleh Daud Beureueh berdialog dengan pihak pemerintah yang diwakili oleh Kolonel Jassin (pangdam Iskandar Muda saat itu). Daud Beureueh yang mewakili masyarakat Aceh menuntut kedudukan Aceh sebagai daerah istimewa dengan kewenangan menjalankan syariat Islam di Aceh (Morris, 1984: 242).

Era Orde Baru, dengan semangat pembangunannya, tidak membuat rakyat Aceh hidup dalam kemakmuran. Sumber daya minyak dan gas di Aceh dieksploitasi sedemikian rupa dan keuntungannya dibawa ke pemerintah pusat. Masyarakat Aceh hidup dalam kondisi ekonomi memprihatinkan. Selanjutnya, hal ini juga bertabrakan dengan peran agama di masyarakat Aceh. Religiositas dinomorduakan karena Orde Baru menerapkan pembangunan yang positivistik sebagai asas kenegaraan. Maka, untuk kesekian kali, muncul perlawanan dari Bumi Serambi Makkah ini: Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Teungku (Abu) Daud Beureueh mengecam cara pandang teknokrat didikan Orde Baru. Dia menyebut mereka hanya bisa membuat rancangan dan makalah, dan berpura-pura tidak tahu penyebab utama kepincangan ekonomi Indonesia saat itu karena para pemimpin dan pemangku kepentingannya gagal mengikuti perintah Allah dan gagal memahami keinginan masyarakatnya (Mingguan Kami, edisi 1, no 27, 28 Agustus 1968, dalam Morris, 1984: 270).

Rezim penguasa tidak mau peduli saran, nasihat, bahkan tuntutan masyarakat Aceh. Perlawanan dihantam dengan senjata. Aceh menjadi Daerah Operasi Militer (DOM). Tak terhitung berapa nyawa melayang dari anggota GAM, TNI, Polri, dan masyarakat kebanyakan yang menjadi korban. Bumi Aceh bersimbah darah dari pertikaian yang tak habis ujungnya. Indonesia untuk kesekian kalinya mengalami kerugian besar. Padahal, masalah ini bisa diselesaikan dengan duduk bersama, saling berbicara, saling memahami, dan saling mencintai antarsesama orang Islam, antarsesama orang Indonesia, dan antarsesama saudara.

Tahun 2005, pascamusibah tsunami di negeri itu, barulah orang-orang kemudian insyaf. Meski terlambat, tak apa daripada tidak sama sekali. Helsinki, sebuah kota yang jauh di belahan barat bumi nusantara ini, menjadi saksi perhubungan kembali ukhuwah antarmereka yang bertikai. Putra-putri Aceh, dengan semangat keislamannya, kembali ke rumah: Indonesia.

Hingga akhirnya, inilah Aceh sekarang ini.

Sumber foto: The Drama of Achehnese History: 1873-1978, A Play in VIII Acts, karangan Tengku Hasan Muhammad di Tiro, Ministry of Education State of Acheh, 1979.


Tulisan Terkait (Edisi Politik)

Populer

IKLAN BARIS