Gerakan September 30 1965, yang menewaskan 7 orang jenderal penting dalam tata militer Indonesia ketika itu telah melahirkan kerawanan sejarah. Hal ini semacam persoalan yang tak pernah usai, sesuatu yang selalu mengganjal. Kejadian ini terus ditafsirkan dan kemudian diawetkan oleh sekian fihak, kadang untuk tujuan-tujuan ilmiah, kadang untuk hal-hal lain. Luka-luka, dendam dan kekecewaan kolektif sebagai sebuah bangsa terpendam dalam kejadian itu. Saling terluka, saling kecewa dan saling dendam itu boleh jadi tetap merambat di tubuh keseharian bangsa kita hingga hari ini.

Paling tidak ada 5 narasi populer tentang Gestapu 65 ini. Pertama, narasi Orde Baru yang direpresentasikan oleh film Pengkhianatan G 30 S/PKI, buku Tragedi Nasional: Percobaan Kup G 30 S/PKI (Jakarta: Intermasa 1989) dan Gerakan 30 September Pemberontakan Partai Komunis Indonesia: Latar Belakang, Aksi, dan Penumpasannya (Jakarta: Setneg RI,1994). Isi dari narasi Orde Baru ini lebih sering menguatkan dan membenarkan gagasan bahwa sejarah ialah milik para penguasa. Pemahlawanan Orde Baru (khususnya tentara) amat kentara dalam wacana model pertama ini.

Kedua, narasi para korban atau pembela korban kekerasan pasca ’65. Narasi ini seringkali mempokok-persoalkan “kekejian” yang dialami “orang-orang PKI” dalam pembersihan berdarah yang panjang itu. Tak ada kabar yang jelas, tapi ribuan nyawa melayang menebus pertarungan politik yang kelam. Pusat perhatian para pembela ini ialah setelah September 1965 di mana sekian ribu orang dilanda persoalan sosial, politik dan kemanusiaan akibat pem-PKI-an yang nyaris tanpa hukum. Selepas 1998, belasan film, puluhan buku dan berbagai penelitian dilakukan untuk mengukuhkan narasi “korban” tragedi 1965 ini. Dapat dikatakan ini ialah anti narasi Orde Baru.

Catatannya, kekejian yang terjadi sebelum Gestapu kerap diabaikan atau paling tidak dibahas tipis-tipis saja. Selain itu, kadang ada pula menyempil upaya cuci tangan PKI dari dosa-dosa sejarahnya. Peristiwa Madiun diotak-atik dari pemberontakan PKI menjadi ‘Provokasi Hatta’. Keterlibatan PKI pada Gestapu dilumerkan sebagai tindakan terbatas Politbiro. Kajian berdasar rasa kemanusiaan ini seringkali dicurigai sebagai ditunggangi kepentingan politik. Lebih jauh, narasi pembelaan terhadap korban ini malah ditengarai sebagai upaya membangkitkan PKI.

Ketiga, narasi dari mereka yang merasa didzalimi PKI. Fihak ini sering bercerita panjang lebar mengenai kekejian kaum komunis pra-Gestapu. Aksi-aksi provokasi disertai kekerasan yang meningkatkan gejala pertikaian sipil yang memang dilakukan oleh PKI dibahas dengan seksama. Buku Taufik Ismail dan D.S. Moeljanto, Prahara Budaya Kilas Balik Ofensif Lekra/PKI DKK. (Kumpulan Dokumen Pergolakkan Seharah) (Bandung: Mizan [bekerjasama dengan HU Republika], 1995), dapat mewakili narasi ini. Meski lebih banyak menampilkan kerasnya prahara budaya masa Demokrasi Terpimpin, buku ini sering dirujuk guna menunjukkan gelap dan hitamnya cara-cara PKI dalam mencapai tujuannya.

Keempat, ialah narasi mengenai perebutan kekuasaan yang berpuncak pada Gestapu 65. Para peneliti barat dan juga akademisi bangsa kita, gemar sekali mencari hal-hal yang serinci-rincinya dari peristiwa ini. Di mana Soekarno ketika terjadi Gestapu, siapa orang tua Sjam Kamaruzaman dan fakta-fakta renik lain terus dikumpulkan, ditelaah dan ditafsirkan berkali-kali. Kerajinan semacam ini tentu sangat bermanfaat bagi bangsa ini, khususnya untuk mencari dalil pembenar bagi keyakinan masing-masing fihak atas Gestapu ‘65.

Narasi kelima ialah tentang komunisme. Tidak ada ideologi di Indonesia ini yang begitu awet jadi bahan perbincangan umum selain komunisme. Bahkan ketika gelombang pasca-modernisme mulai merintiki dan perlahan membadai di fikiran anak bangsa. Orang-orang yang trauma dengan Gestapu mewaspadainya sebagai ancaman. Anak-anak muda kerap sok-sokan mencelotehkannya agar terlihat membandel dan radikal. Bandel dan radikal kadang menjadi semacam warna-warna dalam bulu merak. Baik untuk menarik pasangan. Narasi komunisme ini lebih sering ditempatkan sebagai bahan perbincangan daripada sebuah ideologi yang benar-benar diterapkan di zaman ultra-modern ini. Bau trauma dan dendam lebih sering tercium dibanding telaahan yang benar-benar filosofis.

Kelima narasi itu dibangun dan dipertarungkan (khususnya setelah reformasi) dengan gegap gempita dan tiada berkeputusan. Para pengusungnya tak jemu untuk terus bertahan dan menyerang. Segala cara, berbagai penjuru, bermacam area ditempuh. Mulai dari sejarah, seni, aksi kemanusiaan, sampai sidang-sidangan dan pembubaran-pembubaran.

Pertanyaannya, di mana kedudukan ummat Islam. Kerap ummat ini terjebak di narasi-narasi fihak lain. Setiap tahun (khususnya menjelang akhir September dan awal Oktober) secara rutin kita bertahan dan menyerang ke arah-arah yang kurang tentu. Pada satu sisi, ummat ini kerap ditempatkan sebagai bagian dari “pelaku” yang turut serta menumpas orang-orang PKI selepas Gestapu. Untuk bertahan, beberapa bagian dari kita menyerang balik PKI dengan ikut serta di narasi karya Orde Baru.  Kita lebih sering berfokus pada “betapa kejam, berbahaya dan mengancamnya PKI”. Cilakanya, itu bisa menjadi dalih bagi “karena itu, PKI layak diperlakukan begitu itu”. Adigium “dibunuh atau membunuh” menjadi terasa ‘sah’ dengan sendirinya. Akibat-akibat setelah Gestapu belum atau kurang terfikirkan.

Keterjebakkan ummat di berbagai narasi yang ada sebenarnya menunjukkan beberapa hal. Pertama, ummat agak malas membangun narasinya sendiri, kedua kita memang kerap terjebak di narasi fihak lain. Keadaan hari ini menunjukkan gejala yang sama. Kita kerap terjebak dan menari pada tabuhan gendang orang lain dan lupa menyusun irama kita sendiri.

Contoh yang dapat diajukkan, ialah persoalan kebudayaan pada masa Demokrasi Terpimpin itu. Kita melihat ada Lekra dengan gagasan Realisme Sosialis (atau yang lebih radikal lagi: Realisme Revolusioner) dan kaum ‘humanis’ dengan gagasan yang tertuang dalam Manifes Kebudayaan. Dalam kasus Lekra-Manikebuis, orang-orang Islam tampak berkubu di fihak Manifes. Padahal apabila ditelaah dengan agak dalam, kedua gagasan itu sama-sama sekular. Persoalannya, kita dapat menuduh mereka sekular tetapi memang tidak menyusun dengan baik gagasan budaya yang sesuai dengan Islam. Ada Lesbumi (NU) dan ISBM (Muhammadiyah) namun gagasan dua lembaga ini tak tampak diperdebatan arus utama.

Pada sepekan ke depan, nuun.id akan mencoba mengenalkan beberapa anasir seputar Gestapu ’65. Kami berharap akan muncul narasi baru yang lebih ‘mandiri’ dari kita ummat Islam mengenai isu ini. Khususnya, tentang bagaimana ke depannya. Apa kita akan tetap membubarkan dengan kekerasan pemutaran film dan diskusi-diskusi mengenai ’65, atau membangun wacana yang lebih setara dari kita sendiri. Kita akan menjadi jalan keluar atau mengawetkan dendam. Apa yang akan kita wariskan kepada anak-anak masa depan.

Setelah Gestapu ’65 banyak hal yang terjadi. Narasi tentang hal ini perlu kita kemukakan dengan lebih seksama. Apa benar ummat Islam hanya bersikap manut atau punya sikap lain terhadap pembunuhan-pembunuhan di berbagai daerah. Juga sikap ummat terhadap Orde Baru khususnya di masa-masa awal.

Semoga ikhtiar kecil dari nuun.id ini dapat memberi pandangan-pandangan baru yang bermanfaat untuk kita semua.

Selamat menikmati.