• Ikuti kami :

Yang Lokal, Yang Lestari: Perang Melawan Banjir dari Zaman ke Zaman

Dipublikasikan Rabu, 22 Februari 2017 dalam rubrik  Tafakur

Berbekal kearifan lokal, melestarikan lingkungan bukan cuma celoteh.

Raja Airlangga, pendiri Kerajaan Kahuripan di Jawa Timur, berang. Sejumlah penguasa daerah vassal (bawahan) menggalang kekuatan untuk menentangnya pada 1029. Tak menunggu lama, dia lekas menyerang mereka. Semua penentangnya takluk dalam waktu enam tahun. Masa damai pun datang.

“Maka ia pun duduk di atas singgasana dan meletakkan kakinya di atas kepala musuh-musuhnya,” tulis Prasasti Pucangan, bertarikh 1041, dikutip pengajar pada Program Studi Arkeologi Universitas Indonesia Nunie Soesanti dalam laporan penelitiannya, “Prasasti-Prasasti Sekitar Masa Pemerintahan Raja Airlangga.”

Namun, masalah belum selesai. Banjir kerap melanda kerajaannya, bahkan pada masa perang sekalipun. Banjir merendam desa-desa di bagian hilir seperti Lasun, Palinjuwan, Sijanatyesan, Panjigantin, Talan, Dasapankah dan Pankaja.

“Itulah desa-desa dan sima (desa khusus) yang selalu ditimpa banjir dan terendam sawah-sawahnya jika Bengawan (Brantas) meluap di Warinin Sapta, yang menyebabkan hancurnya sawah dan berkurangnya pajak yang masuk,” tulis Boechari dalam “Perbanditan di Jawa Kuno”, termuat di Melacak Sejarah Kuno Indonesia Lewat Prasasti.

Mengetahui rakyatnya sengsara, Airlangga turun tangan. Memerintahkan semua penduduk bekerja bakti membangun bendungan. Tujuannya memecah aliran Bengawan, yang mengalir ke utara, menjadi tiga. Cara ini berhasil. Denys Lombard, dalam Nusa Jawa Silang Budaya 3, menulis, “Banyak tanah yang tergenang (renek) dapat dijadikan sawah.”

Rakyat senang. Petani bisa bekerja kembali, sedangkan pedagang tak lagi khawatir berlayar di Bengawan.

Airlangga tak berhenti pada pembangunan bendungan. Dia sadar bendungan itu harus dirawat. Apalagi ada sekelompok orang yang ingin menghancurkan bendungan itu. “Untuk itulah penduduk Desa Kamalagyan dan kalagyan-nya diperintahkan untuk bertempat tinggal di tepi bendungan di Warinin Sapta itu,” tulis Boechari, mengutip Prasasti Kamalagyan, bertarikh 1037. Airlangga juga mengingatkan pejabat desa agar tak menelantarkan bendungan itu.

Irigasi Publik

Usaha pencegahan banjir dan pengendalian air itu bukan kali pertama dilakukan penguasa. Jauh sebelum Airlangga, sejumlah penguasa telah memulai langkah itu. Menurut HM Vlekke dalam Nusantara, Raja Purnawarman—sebagian menduga dia bergelar Raja di Raja—tercatat sebagai “pembangun karya irigasi publik tertua yang kita kenal di Jawa”.

Menurut Prasasti Tugu yang ditemukan di daerah Tugu, Jakarta Utara, Purnawarman memerintah Kerajaan Tarumanagara (dalam kronik Tionghoa disebut To-lo-ma). “Ibu kota Kerajaan Taruma diduga di sekitar Bekasi, kurang lebih lima belas kilometer sebelah timur Tugu,” tulis Adolf Heuken dalam Tempat-Tempat Bersejarah di Jakarta.

Ibu kota kerajaan itu beberapa kali dilanda banjir. “Raja Purnawarman membangun kali sepanjang 12 kilometer untuk menanggulangi persoalan tersebut,” ujar JJ Rizal, sejarawan Jakarta. Pembangunan itu dilakukan pada pertengahan abad ke-5 atau tahun ke-22 masa pemerintahannya.

Menurut J. Noorduyn dan H. Verstappen, dua saluran dibangun pada masa itu. “Pertama, disebut (Prasasti Tugu) pembangunan kali Candrabhaga yang digali pada masa Raja di Raja. Kedua, prasasti itu menyebut pembangunan kali Gomati yang berlangsung selama 22 hari,” tertulis dalam “Purnavarmans River-Works Near Tugu”, termuat di KITLV Journals No. 128 tahun 1972. Namun, mereka tak bisa memastikan hubungan pembangunan dua kali itu. Yang jelas, dua kali itu bertemu di bagian selatan ibu kota kerajaan sehingga membentuk tapal kuda.

Sementara, Heuken yakin penggalian kanal ini merupakan upaya pertama untuk menanggulangi masalah banjir. Restu Gunawan, peneliti sejarah banjir Jakarta, berpendapat serupa. “Penggalian itu tentu dimaksudkan untuk mengairi sawah dan menahan banjir, sebuah usaha untuk kesejahteraan umum,” tulis Restu dalam Gagalnya Sistem Kanal.

Usai pembangunan itu, Purnawarman menyembelih 1.000 ekor kerbau. Semacam syukuran. Dia lalu membuat sodetan sepanjang 1 km di antara dua kali itu. Hasilnya, pengairan sawah menjadi lebih mudah. “Penerapan teknologi yang makin tinggi ini meningkatkan produksi padi sehingga Tarumanagara menjadi kerajaan yang makmur,” tulis Ridwan Saidi dalam Babad Tanah Betawi.

Esensi Air

Penguasa politik di sejumlah wilayah Jawa menyadari esensi air. Air menjadi elemen penting kehidupan. Sumber hidup tiap makhluk. Dia bukan penyebab musibah, melainkan anugerah. Purnawarman membuktikan itu dengan mengendalikan dan mengatur air untuk kesejahteraan rakyat.

Air tersedia melimpah. Orang tak perlu berebut. Para penguasa politik tinggal mengelolanya. Mereka tak menggunakan air sebagai alat penindas seperti di Cina. Di sana penguasa bisa berlaku tiran hanya dengan memonopoli air. Walhasil, orang mesti berebut air hingga sejarawan Jerman Karl Wittfogel menyebut itu sebagai despotisme timur atau masyarakat hidrolik. Demikian analisis Wittfogel dalam karyanya, Oriental Despotism.

Ada dugaan, penguasa politik di Jawa Tengah menerapkan kebijakan serupa Purnawarman. Namun, menurut Denys Lombard, prasasti-prasasti di Jawa Tengah bungkam soal pengelolaan itu. Ini berbeda dari prasasti-prasasti di Jawa Timur. Mereka terang menyebut adanya pengelolaan itu.

“Proyek-proyek paling tua terletak di hulu Kali Konto yang bersumber di lereng-lereng Gunung Kawi dan mengalir ke barat sampai bermuara di Kali Brantas, di utara Kertosono,” tulis Lombard. Prasasti Harinjing, bertarikh 921, menyebut para kepala desa menggali sebuah saluran dan membangun sebuah tanggul (dawuhan) di salah satu anak Kali Konto. Keterangan tersebut memperkuat isi prasasti sejenis yang bertarikh 804.

Sedangkan, sistem irigasi dibangun di Kali Pikatan yang mengalir dari lereng-lereng Gunung Welirang ke arah barat laut dan bermuara di Kali Brangkal, salah satu anak Sungai Brantas. Keterangan itu termaktub dalam prasasti Sarangan yang berasal dari pemerintahan Mpu Sindok, raja pertama Kerajaan Medang, pada 929.

“Menurut prasasti Bakalan yang dibuat rakryan (pemimpin) dari Mangibil pada 934, daerah itu dikembangkan pada awal abad ke-10,” tulis Lombard. Prasasti itu juga menyebut persawahan yang dirancang secara sistematis. Disebutkan ada pembangunan tiga bendungan di kali-kali kecil yang mengalir dari Gunung Welirang. Juga dibangun pula sebuah waduk besar berukuran 175 x 350 m dengan kapasitas menampung air hingga 350.000 m3.

“Namun kenyataan menunjukkan bahwa data sejarah tersebut tidak didukung oleh data arkeologis,” tulis Wanny Rahardjo Wahyudi dari Universitas Indonesia dalam laporan penelitiannya, “Pengelolaan Air di Bekas Kota Majapahit”. “Sehingga gambaran tentang pengelolaan air pada masa tersebut dapat dikatakan masih belum jelas,” lanjut Wanny

Namun, peninggalan arkeologis seperti itu cukup banyak tersedia di Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Arkeolog dan sejarawan pun menjadi lebih mudah menjelaskan pengelolaan air pada masa itu.

Trowulan bekas pusat Kerajaan Majapahit. Secara geografis, wilayah ini terletak pada suatu dataran yang bergelombang dengan ketinggian 30-40 meter di atas permukaan laut. Wilayah ini dikelilingi punggung-punggung bukit, gunung berapi, dan lembah-lembah yang lebar. Umumnya membujur ke arah utara. Orang menyebutnya kipas aluvial Jatirejo.

Tiap musim hujan, material vulkanis dari pangkal kipas itu tercurah melalui sungai-sungai yang mengalir di pusat kerajaan. Curahan itu membuat air sungai meluap. Banjir pun tak terelakkan.

Kurang lebih 10 km ke utara pusat kerajaan, terbentang Sungai Brantas. Daerah sekitar aliran sungai ini merupakan hamparan luas dataran banjir. Penguasa Majapahit pun putar akal untuk mencegah banjir kian parah. Juga memanfaatkan air untuk kesejahteraan rakyat.

Dalam rentang 1293—1500, penguasa Majapahit membangun sejumlah waduk, kolam buatan, kanal, saluran air kecil, bak air, dan sumur. Keterangan itu antara lain termaktub dalam prasasti Kandangan, bertarikh 1350. Salah satu pembangunan waduk yang terkenal itu adalah Candi Tikus. Jangan terkecoh dengan sebutan itu.

Disebut candi karena di tengah waduk itu berdiri candi. Fungsinya sebagai bendungan dan simbolisasi Gunung Meru yang mengucurkan air dari puncaknya. Simbolisasi ini penting dan bagian tak terpisahkan dari kebudayaan Jawa. “Air memainkan peran penting dalam mitologi Jawa,” tulis HM Vlekke.

Selain membangun fasilitas-fasilitas itu, penguasa Majapahit juga membentuk satuan pengelola air. Mereka disebut huluair. Tugasnya membagi air untuk persawahan. Hampir mirip dengan klian subak di Bali. “Dengan menjamin bahwa air itu terbagi rata, raja memastikan kesejahteraan umum,” tulis Lombard.

Kearifan Lokal

Di Bali, inisiatif pengelolaan air berasal dari masyarakat, terutama petani. Uniknya, sistem ini tak cuma berbentuk infrastruktur, tetapi juga sistem sosial.

Sebagai infrastruktur, subak berfungsi memudahkan pengairan irigasi. Untuk memastikan air terbagi rata dan menyelesaikan sengketa soal air, para petani berembuk. Rembukan itu juga disebut subak.

“Organisasi pengelola air irigasi telah ada sejak lama. Berdasarkan data arkeologis, khususnya data epigrafi, organisasi ini setidak-tidaknya telah dikenal di Bali pada abad 11, pada masa pemerintahan raja Anak Wungsu,” tulis I Ketut Setiawan dalam “Subak: Organisasi Irigasi Pada Pertanian Padi Sawah Masa Bali Kuno”, tesis di Universitas Indonesia.

Masyarakat Samin di Blora, perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur, juga punya inisiatif mengelola air. Caranya sederhana saja. Mereka tak membuat bermacam bangunan untuk tata kelola air. Pengelolaan itu lahir dari pandangan semesta (weltanschauung) mereka: mengambil hasil alam secukupnya. Contohnya menggunakan air sungai. Masyarakat tak boleh mengeksploitasi air untuk diperjualbelikan. Yang penting kebutuhan hidup tercukupi tanpa merusak alam.

Pandangan ini berasal dari Samin Surosentiko, seorang warga Blora kelahiran 1859. Dia mengembangkan ajaran kebatinan. Kelak pengikutnya disebut orang Samin, tetapi mereka lebih suka dipanggil Wong Sikep (orang yang bertanggung jawab).

Alam dipandang sebagai anugerah dan mereka bertanggung jawab atasnya. Pandangan ini lestari hingga sekarang. Maka kala ada rencana pabrik semen bakal berdiri di wilayah mereka pada April 2012 lalu, Wong Sikep menolaknya. Bakal merusak lingkungan, kata mereka.

Sikap serupa ditunjukkan orang-orang Baduy di Jawa Barat. Hingga kini mereka menolak eksploitasi alam oleh para pemodal. Mereka hidup berabad lamanya di pegunungan Kendeng, Banten Selatan. Bersahabat dengan alam dan menjaga lingkungannya tetap lestari. Tanpa listrik, sentuhan teknologi modern, dan slogan pelestarian lingkungan.

Kehadiran mereka tercatat kali pertama oleh CL Blume, ahli botani berkebangsaan Jerman pada 1822. “Kami mendapatkan beberapa kampung pribumi, yang dengan sengaja bersembunyi dari penglihatan orang-orang luar … dalam kegelapan hutan yang lebat, mereka masih dapat memuja para dewa mereka selama berabad-abad,” tulis Blume, dikutip Yudistira Garna dalam “Orang Baduy di Jawa : Sebuah Studi Kasus Mengenai Adaptasi Suku Asli terhadap Pembangunan”, termuat di Suku Asli dan Pembangunan di Asia Tenggara.

Untuk menjaga lingkungan, mereka menerapkan beberapa cara. Mereka memang menebang-bakar hutan untuk membuat ladang (huma), tetapi tak pernah terjadi bencana kebakaran. Mereka punya pengetahuan untuk memilih lahan yang cocok dijadikan huma.

Mereka tahu jenis tanah, kandungan humus, dan kemiringan lereng. Mereka beroleh pengetahuan ini secara turun-temurun. Cara konservasi ini diterapkan pula dalam pembangunan tempat tinggal dan pengelolaan air.

Menurut Cecep Eka Permana, pengajar pada Program Studi Arkeologi Universitas Indonesia, dalam bukunya, Kearifan Lokal Masyarakat Baduy dalam Mitigasi Bencana, masyarakat Baduy mampu melakukan pencegahan bencana, baik dalam tradisi perladangannya, bangunan tradisionalnya, maupun dalam kaitannya dengan hutan dan air.

Terutama soal hutan, mereka juga mengenal konsep hutan larangan. Orang biasa menyebutnya “hutan angker”. Jangankan menebang, orang bahkan tak bisa sembarangan masuk ke hutan itu. Ada ritual dan waktu khusus untuk masuk ke sana. Mereka percaya, roh leluhur masih bersemayam. Sembarangan masuk, bencana bisa datang.

Tak hanya pada masyarakat Baduy, konsep yang sama juga berjejak pada banyak tempat di Nusantara. “Hutan larangan atau suci tak terbatas di Jawa. Bisa juga ditemukan di Sumatra, Bangka, Kalimantan, Buru, Bali, Sumba, dan Timor,” tulis Peter Boomgard dalam “Oriental Nature, its Friends and its enemies: Conservation of Nature in Late-Colonial Indonesia, 1889—1949”, termuat di Environment and History 5, No. 3 tahun 1999.

Menariknya, konsep tersebut berhasil mencegah penebangan liar. “Pada 1908, JS Ham, pengawas hutan, menyatakan bahwa tanpa hukum Belanda, banyak hutan lestari lantaran ternobat ‘suci’ oleh masyarakat setempat,” tulis Boomgard.  

Bisakah kita belajar dari jejak-jejak mereka pada jalur pelestarian lingkungan?

Dan sebagai Muslim, kita juga perlu merumuskan tata kelola lingkungan yang memadai. Islam telah hadir 14 abad lamanya, telah menyentuh beragam peradaban dan tentu saja telah bersentuhan dengan beragam persoalan lingkungan. Kita perlu menelaah dan mempelajarinya dengan seksama. Paling tidak, kita perlu menemukan cara pandang agama kita terhadap alam. Dari sana kita dapat mengucurkan beragam-ragam tata kelola lingkungan di beragam tempat. Termasuk di Jakarta.


Tulisan Terkait (Edisi Alam)

Populer

IKLAN BARIS