• Ikuti kami :

W.S. Rendra: Orang Jawa Itu Anarkis

Dipublikasikan Kamis, 15 Juni 2017 dalam rubrik  Perbendaharaan Lama

Sebagai bangsa yang ramai dengan macam-macam suku, golongan dan kelompok kita senantiasa meributkan Pancasila dengan berbagai coraknya. Dasar negara kita tersebut seringkali diseret ke sana ke mari demi bermacam kepentingan. Siapa pun penyeretnya, nampaknya Pancasila dapat diusung ke mana pun dengan jalan bagaimana pun oleh ideologi apa pun. Nasib Pancasila memang begitu sejak awal mula. Ditarik sana-sini, diributkan dengan riuh, ditafsirkan dengan bermacam gaya dan digunakan untuk macam-macam kepentingan tetapi seperti tak dirasakan sungguh-sungguh dalam keseharian bangsa kita.

Pada suatu masa, keriuhan tentang Pancasila merebak karena kecenderungan presiden ketika itu yang mirip-mirip raja Jawa. Beberapa pihak kemudian curiga bahwan ada usaha mengkejawenkan Pancasila, kejawenisasi Pancasila, yang dilakukan oleh pihak yang berkuasa. Apalagi pada tahun 1970-an ada upaya terang-terangan untuk memasukan aliran kepercayaan ke dalam GBHN. Gagasan yang ditentang keras umat Islam ketika itu, khususnya melalui Fraksi Persatuan Pembangunan di DPR-MPR RI.

Beragam seminar tentang sosiologi, kebudayaan, sastra dilaksanakan untuk membicarakan hal-hal berkait kejawaan, keindonesiaan dan Pancasila. Mochtar Loebis, wartawan dan sastrawan yang sangat kritis dan berintegritas, berceramah di Taman Ismail Marzuki dengan judul “Manusia Indonesia”. Sebuah ceramah terkenal yang mempreteli mentalitas manusia Indonesia yang celakanya didominasi nilai-nilai kejawaan. Tak kurang pula Adi Sasono, Wiratmo Soekito, Mochtar Naim, Selo Sumardjan, Ridwan Saidi turut membicarakan persoalan ini.

Pada dekade 1980-an, perbincangan mengenai kejawen dan Pancasila kembali menyeruak. Pemicunya ialah pidato Presiden Soeharto di depan Persatuan Purnawirawan ABRI (PEPABRI) pada pertengahan tahuan 1983. Dalam pidato tersebut Pak Harto menyitir beberapa ajaran falsafah Jawa dan mencocok-cocokkannya dengan Pancasila. Majalah Panji Masyarakat sampai menjadikan wacana ini sebagai tema utama salah satu edisinya (Panji Masyarakat No. 421 Tahun XXV – 29 Rabiul Akhir 1404 - 1 Februari 1984). Pada jilid muka majalah itu tertulis “Gejala Primordial Baru” dengan gambar gunungan wayang kulit yang menutupi beberapa rumah adat non-Jawa.

Selain menampilkan tulisan utama yang cukup padat dan berisi, PanjiMas juga memuat tulisan atas nama W.S. Rendra, sastrawan/budayawan yang ketika itu baru saja masuk Islam. Nampaknya tulisan ini bukan benar-benar tulisan Rendra. Melainkan semacam hasil wawancara terhadap Rendra yang diolah seorang wartawan menjadi sebuah karangan utuh. Model bahasa tuturan mendominasi tulisan ini. Selain itu, kita dapat melihat lompatan gagasan yang bersimuncul, tak terlalu berkaitan satu sama lain. Seperti cetusan-cetusan begitu saja yang kurang teratur.

Tentu saja karangan ini perlu dibaca dengan seksama. Istilah-istilah yang bermunculan dalam karangan ini (“pemberontakan”, “anarkis”, “kaum dagang”, “liberal”, “adat”, “Jawa”, “non-Jawa”, “kejawen”, “hadits”, “Nabi”, “Kitab Suci” dan beberapa lainnya) perlu diperiksa lebih teliti. Nampaknya Rendra mengucapkan itu dalam kerangka obrolan santai yang jauh dari keresmian. Makna-makna dari istilah-istilah itu seperti tidak berada pada keajegan makna yang ketat, melainkan pada makna yang lebih lentur.

Kata “liberal” dalam tulisan ini misalnya, rasanya sulit untuk memaknai kata ini sebagai mana anak-anak muda yang bersemangat memaknainya dalam istilah “Jaringan Islam Liberal”. Kita tahu “liberal” pada anak-anak muda itu ialah orang atau segala sesuatu yang tidak sesuai dengan pemikirannya. Sementara pada tulisan Rendra, “liberal” paling tidak dapat dibaca sebagai “lebih berani” atau “lebih punya perhitungan”.

Meski demikian, paling tidak kita dapat melihat betapa persoalan modernitas dan agama (Islam) yang begitu kompleksnya. Kita bisa melihat kritik terhadap kebudayaan dan juga terhadap perilaku berkuasa. Bahkan pada perilaku beragama kita. Terang-terangan Rendra mengatakan sebagai seorang modern yang rasional ia bersyahadat. Masuk Islam sebagai orang modern yang rasional.

Hubungan Islam, Pancasila, modernitas dan kebudayaan nyatanya memang bukan persoalan yang mudah meski sering dianggap sudah selesai. Dan tanpa kejelasan pemahaman terhadap berbagai makna kita terus melangkah awut-awutan di sana-sini. Mudah-mudahan tulisan ini dapat memicu kita untuk merenungkan macam-macam persoalan dengan lebih seksama, sungguh-sungguh dan jujur.

Berikut kami kutipkan lengkap tulisan atas nama Rendra tersebut.

***

W.S. Rendra: Orang Jawa Itu Anarkis

Secara khusus, saya tak melihat adanya kecenderungan Pak Harto untuk mengejawenkan Pancasila. Saya hanya melihat adanya dominasi kultur Jawa dalam peradaban kita sekarang.

Inti kejawen terletak pada mitologi Jawa, yang lebih dikenal sebagai sangkan paraning dumadi (berasal dari Roh yang Agung). Setelah itu, seolah-olah Tuhan mengirim manusia ke bumi menjadi dumadi, lalu manusia membawa nasibnya sendiri, membawa wahyunya masing-masing. Jadi, setiap orang yang terlempar ke masyarakat dan hidup secara bersama-sama, masing-masing mengejar kasampurnaning dumadi (kesempurnaan). Dalam istilah Jawa, disebut dadi wong (menjadi orang) atau eksis. Artinya, ia bisa hidup sendiri. Bagi orang Jawa, kemandirian itu penting. Kalau tidak mandiri, berarti tidak “dadi wong” atau belum disebut “wong”, misalnya ia mengatakan: “ini rumahku sendiri, ini kerisku sendiri, ini istriku sendiri, ini burungku sendiri, ini kudaku sendiri dan ini namaku sendiri”. Orang Jawa kalau sudah “dewasa”, ia akan menggunakan namanya sendiri. Tidak ada nama orang tua atau nama keluarga.

Berdasarkan konsep kemandirian itulah, bila orang Jawa mendapat kesukaran, ia akan bertanya kepada Tuhannya sendiri. Atau “nayuh”-nya. Dalam “nayuh”, orang Jawa akan mengatakan “Hyang Widi, saya di sini bersila telanjang, tidak pakai baju, tidak pakai nama, tidak pakai orang tua, tidak pakai leluhur, tidak pakai pangkat, tidak pakai harta, tidak pakai kebudayaan, tidak pakai agama... Dan saya bertanya, apakah kehendakmu untuk saya?”

Tidak Punya Nabi

Sebetulnya, dalam hal apa pun, orang Jawa lebih mengandalkan kekuatan pribadi, orang Jawa tidak punya kitab suci, tidak punya Nabi. Dan setiap orang ‘seolah-olah’ dapat menerima wahyu dari ‘Tuhan’. Mereka tidak punya Nabi dan kitab suci, tetapi punya penyair dan pujangga, yang mengurus hal-hal spiritual dan diorientasikan hanya pada tembang.

Dalam bermasyarakat, orang Jawa mengandalkan kemandirian dan kemandirian itu meruang. Ruang itu tidak digarap-garap atau didisain-disain, tapi ia meruang secara alami. Orang Jawa kalau menanam tanaman atau sawah, tidak diurus dengan jarak sekian-sekian. Tapi tanaman itu dibiarkan tumbuh dengan sendirinya, meruang secara alami. Semua tumbuh, tumbuh, tumbuh dan setiap orang tumbuh sendiri.

Saya pun demikian. Saya meruang dengan pikiran saya, dengan kemolekan saya dan meruang dengan kekuatan badan saya. Dan ruang itu dimulai dari dalam setiap pribadi.

Dalam persoalan waktu pun demikian. Bagi orang Jawa, waktu itu tidak definitif. Kalau orang Jawa bilang besuk (tanpa ‘o’), bukan berarti setelah hari ini. Pokoknya besuk itu, entah kapan. Orang Jawa kalau bicara selalu presentens (masa kini). Dan masa lampau itu masa dongeng, hikayat, babad. Masa depan itu suatu cita-cita, suatu lamunan, tidak ada planing.

Orang Jawa ‘Anarkis’

Dalam hidup bermasyarakat, yang dominan adalah mereka yang kuat, yang mendapat wahyu kekuasaan. Ternyata, yang mendapat wahyu kekuasaan itu, adalah mereka yang mengalahkan yang lain. Kebanyakan Raja Jawa tidak percaya kalau yang selain dia, memiliki kekuasaan. Sebab kekuasaan bagi orang Jawa, adalah terpenting. Makanya sekali lagi, secara sosial orang Jawa itu ‘anarkis’.

Tepo seliro” lebih berarti tenggang rasa, dan itu bisa berarti kebalikannya. “Saya akan injak kakimu, dan kau boleh injak kakiku, asal kau berani.” Jadi, semua tergantung pada siapa yang kuat. Kalau ada larangan “jangan semena-mena”, misalnya, tapi kalau yang semena-mena itu orang kuat, maka mudah diselesaikan dengan dikasih upeti. Joko Tingkir, misalnya, (orang yang bandel itu) buru-buru diambil mantu raja. Jadi, memang orientasi orang Jawa pada kekuasaan. Apa saja boleh, asal “sembodo”, berani dan konsekwen.

Orang Jawa Tidak Punya Adat

Nah, ini berbeda dengan kebudayaan suku lain di Indonesia. Pada suku-suku “non-Jawa”, mereka mempunyai adat. Suku Jawa cuma punya etika pergaulan (“totokromo”). Toraja, misalnya. Dalam mitologi mereka, Tuhan itu dari dan di langit, Tuhan menciptakan hukum bermasyarakat dan hukum adat. Begitu turun ke dunia, mereka sudah mempunyai adat. Strukturnya, ada dulu, baru penguasa masyarakat. Sedangkan Jawa tak punya adat, yang ada cuma etika.

Lihat saja orang Jawa kalau mau menghadap penguasa. Dari jauh sudah laku ndodok (jalan jongkok). Karena ruangan memang menghendaki mereka harus “merasa tidak enak” menghadap penguasa. Artinya ruang dan waktu belum disosialisasikan. Maka yang senantiasa tampak adalah kekacauan lalu lintas, jam karet, dan planing seperti mimpi. Planing orang Jawa seperti membuat cita-cita, cuma mengkhayal, tidak operatif. Pokoknya yang penting gemah ripah, loh jinawi, toto tentrem kertoraharjo. Tapi, tototentrem yang bagaimana? Hak-hak asasi yang bagaimana? Tidak jelas.

Kalau dewasa ini keadaan kita seperti ini, berarti ‘kan paralel. Makanya kalau orang bilang bahwa yang dominan adalah kebudayaan Jawa, memang betul.

Jadi, sesungguhnya orang Jawa itu tidak pernah berontak pada rajanya. Terhadap Belanda pun, tidak. Biarpun kelaparan, orang Jawa tak pernah berontak. Mereka akan berontak, kalau orang itu kuat seperti Ken Arok, yang urakan itu. Berontak bukan berarti ingin mengubah keadaan, tapi malah meneruskan yang lama. Yah, kalau ada perbedaan hanya pada “kosmetik”-nya, yang lain, sama saja.

Pemberontakan orang Jawa tanpa konsep. Orang Jawa cuma marah, sambil mimpi supaya ada ratu adil. Orang Toraja tak mimpi tentang ratu adil, sebab yang diperlukan sistem adil itu sendiri, dan itu berdasarkan sumber adat.

Tiba-tiba Semua Jadi Jawa

Lalu muncul kenyataan lain, kelas dagang. Kaum dagang yang pertama muncul pada masa Sriwijaya, dikenal sebagai “orang-orang penunggang gajah”. Menurut orang Jawa, munculnya kelas ini, memang berdasarkan atas ‘wahyu’-Nya! Sedangkan kelas agraris adalah “orang-orang yang ditandu”. Pokoknya, klasifikasi  semacam itu, berdasarkan tempat dan wahyu-nya.

Kaum dagang lebih liberal, karena mereka punya ukuran untuk mengeluarkan protes, meski tidak tajam. Mereka sudah mulai mengenal sedikit tata tertib, tapi belum jelas dan pasti. Karena itu mereka memerlukan ideologi baru. Pada masanya datang agama yang berdasarkan wahyu dan kitab suci (Islam), maka di situ tertuang aturan hukum. Di sini yang mengatur adalah Tuhan, bukan ‘orang-orang kuat’, sedang orang kuat sendiri akan kena hukum Tuhan. Timbul lagi pemberontakan kelas dagang yang pertama (abad 15), terutama yang berkumpul di Demak, di bawah Raden Patah. Di sini, yung muncul adalah kerajaan Islam yang pertama. Pemberontakan kedua pecah pada abad 20, yang diperani Sarikat Dagang Islam. Dengan demikian, orang-orang dagang, memang butuh suasana liberal. Mereka ini yang selalu berani melawan kekuasaan, mereka selalu bergerak untuk mengubah himpitan kekuasaan.

H.O.S. Tjokroaminoto pernah menulis sebuah artikel yang revolusioner, “Recht Persoon”. Inti tulisannya, ‘manusia harus menjadi manusia hukum’. Dibandingkan dengan konsep Jawa, bahwa manusia harus “dadi wong”¸ pikiran Tjokro lebih revolusioner. Sebab, manusia yang tidak dilindungi hukum, sama saja seperti binatang atau sampah. Dan manusia seperti sampah tidak ada artinya.

Jadi menurut Tjokro, orang baru mandiri kalau memiliki hak hukum. Tanpa ada kesadaran akan hukum, tak mungkin ada emansipated. Dari sini kelas menengah banyak belajar, akhirnya jadi mister. Sejak itu, muncullah kerinduan pada tegaknya hukum. Dan bila hukum warga negara itu terancam, maka kelas menangah (kaum dagang) akan resah. Dan memang, dalam sejarah Indonesia, banyak pemberontakan yang dilakukan kelas menengah, sampai zaman angkatan 66, Malari dan sebagainya. Kenapa tiba-tiba semua jadi Jawa?

Orang Jawa Lupa Tradisi

Yaa, karena kebudayaan daerah lain, yang memakai sendi adat itu, tidak kuasa memodernisasi hukum adatnya. Hukum adat yang cenderung statis dan memang kuat. Penguasa tidak sanggup melawannya, apalagi rakyat. Sebab lain, mungkin, daerah-daerah lain di luar Jawa tidak banyak perintis. Orang Batak misalnya. Kalau mau jadi “orang”, mereka harus keluar dari daerahnya.

Banyak tokoh lain, seperti Sjahrir dan Tan Malaka, mereka maju setelah berada di Jawa. Karena di Jawa, dari segi adat, bentuk pemikiran seperti apa pun tidak mengalami hambatan apa-apa. Maka mereka yang terpelajar dan mau berkembang, harus keluar dari daerahnya, supaya tidak tertekan adat.

Masalahnya, orang Jawa hanya tinggal menuntut rasionalisasi hak, rasionalisasi kehidupan sosial. Gotong royong, misalnya, harus rasional dan tepo saliro yang berdasar hukum. Kenyataan seperti ini perlu disadari lebih dulu, baru kita menetapkan, dari mana reformasi mau diadakan.

Sayangnya orang Jawa tak mengenal tradisi (tradisi yang dilupakan). Candinya dibiarkan terpendam dalam tanah, nantinya orang Belanda yang akan menggalinya. Pancasila, yang sesungguhnya merupakan “suluh” bagi orang Jawa, tapi karena mereka tidak punya adat, tidak jelas operasionalisasinya. Penataran terus diadakan, tapi demokrasi tetap juga ‘tidak muncul’, keadilan sosial juga tidak ada, buruh-buruh juga tidak bisa mengorganisasi kemampuannya secara bebas.

Orang Jawa itu senang dengan simbol-simbol, tidak perlu analitis fungsional. Jadi, kultur orang Jawa adalah kultur simbol. Makanya, Islamnya orang Jawa pun, Islam yang terpengaruh kultur, ‘Islam abangan’, dalam pengertian keotentikannya. Karena bersandar dengan simbol-simbol, maka cara mengatur orang yaitu dengan birokrasi. Birokrasi yang tumbuh dalam jiwa-jiwa anarkis, seakan-akan jiwa anarkis hanya unggah-unggah yang bisa diatur lewat birokrasi.

Politisi Ribut Soal Celana Kolor

Menegakkan bangsa dan negara perlu alat konsolidasi. Dan Pancasila, sesungguhnya alat konsolidasi—ini jelas dan perlu. Yang penting alat konsolidasi ini jangan dirusak dengan tindakkan yang tidak Pancasilais. Meributkan Pancasila, apa gunanya? Apa gunanya menolak dan memaksakan Pancasila? Apakah prinsip-prinsip Pancasila bertentangan dengan agama? Kan tidak. Lalu buat apa diributkan? Kaum politisi yang memaksakan dan menolak Pancasila, karena cara berpikir mereka tidak dewasa. Mana ada politisi yang punya kharisma di masyarakat? Apalagi yang mampu memberikan inspirasi. Karena cara berpikir mereka kacau, maka yang diributkan cuma soal celana kolor, dan soal-soal yang remeh. Mbok ya, ribut soal kesejahteraan sosial, soal hak-hak hukum dan soal keadilan sosial.

‘Tuhan Orang Jawa’ Lupa

Menurut saya, tidak ada pertentangan yang jelas antara Islam dan Kejawen. Saya mendapat ilham bahwa kejawen itu tidak bertentangan dengan Islam. Saya sudah “nayuh”, bahwa “saya harus masuk Islam, dan kejawen yang benar adalah kejawen saya, menurut ilham saya”. Masalahnya yang ada cuma perbedaan kok, bukan pertentangan. Cuma, bedanya, orang kejawen itu tidak punya kitab suci dan tidak punya Nabi. Itu saja. “Tuhannya orang Jawa” ‘lupa’ menurunkan hukum, ‘lupa’ menurunkan kitab suci (ini kelakar Rendra). Jeleknya kejawen, hanya dalam hidup bermasyarakat.

Maka, sebagai orang modern yang rasional, ya, saya mengucapkan La ilaha Illallah dan saya masuk Islam. Karena apa? Saya perlu hukum, perlu aturan dan kitab suci. Apalagi sekarang, saya sulit melihat orang Islam yang cocok dengan Islam secara ideal, dan lagi, penguasa Islam tidak ada yang cocok dengan Islam. Dan saya rasakan latar belakang kejawen saya membawa pengaruh ketika saya masuk Islam. Misalnya, saya menganggap hadits itu penting, tapi bukan yang final, karena hadits itu dari manusia juga, yang tak pernah luput dari kesalahan. Nah, sebagai seorang kejawen yang benar, saya cocok dengan kejawen, karena saya tidak pernah memberhalakan sesuatu. Saya hanya memegang pada al-Qur’an saja, karena sumbernya langsung dari Allah. Saya menghargai hadits cukup dengan membaca saja, tidak terus menganggap satu-satunya kebenaran. Sebab sumber bencana manusia datang dari sikap memberhalakan sesuatu, memberhalakan politik, memberhalakan manusia, memberhalakan orang lain. Dan sikap seperti itu lahir karena manusia tidak punya kemandirian.

(Dikutip dengan penyuntingan dari Majalah Panji Masyarakat, No. 421 Tahun XXV – 29 Rabiul Akhir 1404-1 Februari 1984, halaman 20 dan 21).


Tulisan Terkait (Edisi Tertib)

IKLAN BARIS