• Ikuti kami :

Untuk Raja dan Rakyatnya: Mencicipi Hukum pada Masa Lalu Melalui Kutipan Qanun Meukuta Alam
Bagian Ke 1

Dipublikasikan Senin, 30 Januari 2017 dalam rubrik  Perbendaharaan Lama

Pada abad-abad yang lalu, banyak negeri di Nusantara ini yang telah memiliki tata perundang-undangan yang cukup lengkap. Bentuk kerajaan atau kesultanan tak berarti bahwa negeri-negeri itu tak memiliki tata hokum dan aturan yang memadai. Dasar, landasan, dan bentuk hukum kenegaraan telah dirancang dan diterapkan pada masa lalu.

Di Aceh Darussalam, telah muncul beragam kitab perundang-undangan. Yang paling terkenal ialah al-Qanun Tadhqirah Tabaqat Bustan Sultan as-Salatin fi Khazinat al-Qanun Meukuta ‘Alam al-Asyi Dar as-Salam, yang lebih dikenal sebagai Bustan as-Salatin, karangan Nuruddin ar-Raniri. Selain itu, ada kitab lainnya yang tak kalah terkenal: Qanun Meukuta Alam fi al-Asyi, syarahan Teungku di Mulek, ulama Aceh yang hidup pada abad ke 19 Masehi. Kitab ini kemudian disalin ulang dan dialihaksarakan oleh Mohammad Kalam Daud, dan T.A. Sakti, disunting oleh Darni M. Daud, dengan judul Qanun Meukuta Alam dalam Syarah Tadhkirah Tabaqat Tgk. Di Mulek dan Komentarnya diterbitkan oleh Syiah Kuala University Press,  pada tahun 2010.

Menurut Darni M. Daud pada kata pengantar buku ini, Qanun Meukuta Alam telah tak utuh lagi, karena sudah bercampur dengan beragam komentar. Meskipun demikian, menurutnya lagi, aturan-aturan yang termaktub di dalamnya cukup menyeluruh. Kerajaan Aceh Darussalam dibangun, diurus dan dikelola secara bersama sekalian penghuninya, walaupun negeri ini berbentuk kerajaan.

Peraturan perundang-undangan ini menunjukkan bahwa masyarakat Aceh telah memiliki hokum yang canggih pada 2 atau 3 abad yang lalu. Hukum merata membawahi setiap manusia di sana. Sekalipun kepada anak raja, hukum tetap ditegakkan.

Kitab ini terdiri dari 16 bab. Pada tulisan ini kami mengutip sebagian subbab dalam beberapa bab yaitu: (1) tentang akhlak raja pada halaman 10-11, (2) tentang pegangan raja dan rakyat pada halaman 11-15, kedua subbab ini temasuk dalam bagian Bab Dua: Kerajaan Aceh Darussalam, (3) Rukun Kerajaan Sultan pada halaman 78, (4) Berhukum dengan Firman Allah Ta’ala pada halaman 79-80, dan (5) Bangsa Jangan Lupa Diri pada halaman 80-81, ketiganya menjadi sub bab dari Bab Delapan: Rukun Kerajaan dalam Negeri Aceh.  

Komunitas NuuN mencoba menghadirkan sedikit kutipan dari Kitab ini dengan maksud agar kita semua dapat “mencicipi” sedikit khazanah masa lalu bangsa kita mengenai perundang-undangan.

***

Qanun Meukuta Alam

I
Akhlak Raja

Maka ketahui olehmu hai talib, bahwa tiap-tiap raja atau rais jumhuriyyah dan sekalian wazir-wazir dan hulubalang dan sekalian panglima; yaitu yang ada pangkatnya dan martabatnya dan jabatannya, maka janganlah pekerjaannya aniaya, zalim dan khianat kepada rakyat. Dan janganlah diberikan sakit hati rakyat. Dan jangan mengharap banyak senjatanya dan kuat laskarnya dengan kerasnya menindih rakyat dan bermusuhan dengan rakyat.

Maka jikalau ada demikian sudah terang pemerintahnya tidak kuat dan tidak aman; goyang selama-lamanya, hanya menunggu waktu ketika saat saja. Maka tiap-tiap raja negeri atau rais hendaklah beserta dengan rakyat yang amat kuat dan bulat. Serta mencari belaian kasih sayang rakyat negeri serta istimewa kepada alim ulama. Maka bertambah-tambah kuat raja dan pemerintah. Sebab karena raja dengan rakyatnya itu seperti jasad dengan ruh, maka jasad tidak ada ruh, maka jasad itu tiadalah hidup. Sebab ruh telah keluar maka jasad tiadalah boleh bergerak-gerak lagi karena telah mati. Maka pasti merasakan jasad itu hancur luruh. Maka demikian antara pemerintah dengan rakyat.

Qanun Meukuta ‘Alam al-Asyi Darussalam.

Tulisan Terkait (Edisi Politik)

Populer

IKLAN BARIS