• Ikuti kami :

Tirani Mahajana

Dipublikasikan Senin, 29 Agustus 2016 dalam rubrik  Obrolan Warung Kopi

Sebagian dari kita percaya, Reformasi 1998 telah membuka lembaran baru bagi bangsa Indonesia. Konon kebebasan berpendapat yang selama 32 tahun dibungkam telah menemui takdir kemerdekaannya. Semua orang merasa bebas berpendapat dan mengemukakan gagasan. Pikiran-pikiran baru bermunculan. Bermacam pendapat hilir mudik di keseharian. Artinya selama 32 tahun terlalu banyak yang takut sama Pak Harto. Sampai untuk berpikir dan berpendapat saja harus nunggu beliau kapok jadi presiden.

Katanya, sekarang ini kita boleh membaca apa saja, di mana saja, dan kapan saja. Bebas! Sekarang orang sudah boleh pintar. Zaman Pak Harto, orang dilarang pintar? Kalau pintar saja harus nunggu Pak Harto berhenti memimpin Indonesia, saya tidak dapat membayangkan jika orang-orang ini dipimpin Fir’aun. Mungkin mereka akan menjura-jura setiap saat memuja dewi kebebasan agar Fir’aun segera lengser keprabon mandeg pandito dan akhirnya mereka bisa membaca dan menjadi pintar.

Jadi sekarang, katanya lagi, kita sudah bebas. Sudah bisa membaca apa saja dan karena itu kita jadi jadi bisa pintar. Semua orang telah (merasa) pintar. Telah merasa bisa menentukan nasib diri dan bangsa ke depan. Dapat turut serta berperan membangun bangsa. Saatnya menyingsingkan lengan baju, lalu membuka laptop dan menulis apa saja karena kita telah pintar. Berbekal kepintaran yang kita dapat dari kebebasan membaca buku kita bisa menulis. Saya, Anda, atau siapa saja bisa menulis. Semua bisa menulis dan semua bisa mengemukakan pendapat. Tentara bisa dikritik, presiden bisa dikritik, wali kota bisa dikritik, gubernur dan ulama juga bisa dikritik, bahkan “boleh” direndah-nistakan atas nama kebebasan berpendapat.

Sarana-sarana mengemukakan pendapat dan mengemukakan tulisan disediakan oleh sekian banyak media. Kalau koran-koran tidak mau memuat pendapat kita, kita bisa menggunakan media sosial. Gratis tapi juga tidak dibayar. Hasilnya, hari-hari kita menjadi semacam festival pendapat, parade gagasan, dan sirkus pengetahuan. Kata-kata membanjir masuk lewat mana saja.

Benar dan salah, baik dan buruk tidak ditentukan lagi oleh Pak Harto, tidak pula oleh Debdikbud, apalagi tentara. Tidak ada yang dianggap berhak menentukan benar-salah sebuah pendapat. Benar dan salah telah dilempar kepada massa. Kepada khalayak umum. Atau kepada mahajana[1]. Benar dan salah tidak lagi disandarkan kepada kewibawaan (otoritas) tetapi kepada semua orang di ruang terbuka. Publik telah menjadi penentu kebenaran.

Apabila dulu Pak Harto adalah tiran, kini sifat dan sikap tiran itu direbut oleh publik. Dulu nasib seseorang bergantung pada Pak Harto, kini pendapat umumlah yang menentukan. Seorang ulama bisa dinista-rendahkan apabila orang-orang atas nama kepentingan/pendapat umum merasa perlu melakukannya. Sebaliknya, seorang berengsek bisa jadi panutan karena orang-orang (sekali lagi atas nama pendapat umum) melantiknya menjadi panutan. Pendapat umum telah bersifat tiran. Tirani mahajana.

Sekilas tata cara pelantikan teladan atau perendahan alim berwibawa tampak alamiah. Kalau memang orang-orang bersepakat demikian, demikianlah adanya. Begitulah seharusnya, begitu alam menginginkan. Kalau pendapat umum menyatakan si wajah lugu atau si wajah tengik itu layak jadi pemimpin, jadilah dia. Lalu politik, ekonomi, dan media massa tinggal menyediakan sarana pertarungan untuk menentukan pendapat umum mana yang menang dan berhak menjadi tiran. Kesepakatan umum mana yang benar-benar kuat dan berkuasa.

Namun kesepakatan itu sebenarnya tidak pernah kukuh dan lepas tak bertanggung jawab. Benarkah setelah “pendapat umum” berkuasa menjadikan seorang bermuka lugu menjadi presiden, para penyokong pendapat umum itu punya kuasa untuk mengendalikan presiden pilihannya? Benarkah segala “kebenaran” dari pabrik terbuka bernama muka umum memiliki taraf kebenaran yang benar-benar benar? Dan tentu saja pertanyaan lainnya ialah: benarkah tirani mahajana ini alami dan tidak dikendalikan?

Kenyataannya tidak! Kebenaran-kebenaran yang diproduksi publik secara tak teratur tidak selamanya alami dan mandiri. Kadang-kadang ia lahir dari pabrik-pabrik yang memerlukan dukungan umum. Ia juga bisa lahir dari keinginan-keinginan berkuasa yang keterlaluan. Tirani tak berwajah ini juga nyata-nyata tak alami dan tak mandiri. Tak lepas dari kepentingan-kepentingan.

Sebab jelas-jelas berdiri bermacam badan usaha perbedak-gincuan politik yang salah satu lini usahanya berkaitan dengan pembentukan opini publik. Orang-orang sebenarnya tak mengendalikan pilihan dan pendapatnya. Kendali sesungguhnya ada pada pihak-pihak yang mampu menggiring orang-orang kepada pilihan dan pendapat itu. Dengan kata lain, ada perampasan kesadaran secara besar-besaran. Orang-orang bisa digiring untuk menentukan sesuatu.

Sebuah pabrik rokok dapat menggiring orang-orang untuk berpikir menyatakan merokok itu menyehatkan. Mereka bisa saja membeli beberapa orang untuk memproduksi wacana yang dapat mengarahkan orang-orang untuk berpendapat seperti yang pabrik itu inginkan. Pendapat publik jelas-jelas dapat ditunggangi. Ia tak suci dan tak pula menyucikan. Ada puluhan kepentingan dan rekayasa di sana.

Pendapat umum tampak “ada” tetapi boleh jadi sebenarnya ia hanya “seakan-akan ada”. Orang-orang bisa jadi menganggap dirinya terlibat dalam pendapat umum itu tetapi boleh jadi ia hanya dibuat seakan-akan terlibat atasnya. Yang ada ialah pendapat pribadi-pribadi yang dikepul menjadi pendapat umum. Pribadi-pribadi itu sendiri bisa jadi teguh dan tak teguh. Tergiring atau mandiri. Yang jelas, pendapat mereka dimanfaatkan untuk banyak kepentingan yang bersifat tirani.

Jika dulu para pelaku tiran itu ialah Pak Harto, Bung Karno, dan atau para tentara, kini pelaku tiran itu ialah kita sendiri. Kebebasan telah bertaut dengan bermacam hal, berkait dengan beribu soal, dan terhubung dengan jutaan pihak. Bermacam hal, beribu soal dan jutaan orang saling taut-menaut, kait-mengait, libat-melibatkan atas nama kebebasan dan perkembangan sarana wicara menghasilkan tirani mahajana yang menindas diri kita sendiri.

Inilah kenyataan yang menghablur di keseharian kita. Bahkan, kita mulai tak lagi tegas melihat yang nyata dan mana yang tak nyata. Kita hidup di sesuatu yang dipahami sebagai benar-benar nyata padahal ia tak benar-benar ada.

Kita mesti keluar dari tirani ini. Kebenaran tidak bisa diproduksi seperti pabrik-pabrik menghasilkan rokok. Pendapat umum bukanlah kebenaran karena ia jelas bisa ditunggangi. Kita memerlukan tata keilmuan yang benar, kewibawaan yang asli yang tetap akan begitu dan tak akan berubah.

Sebab hijau tetaplah hijau meskipun Pak Harto atau publik menyebutnya sebagai kuning atau merah.

Tulisan Terkait (Edisi Lama)

IKLAN BARIS