• Ikuti kami :

Tiga Warisan Orde Baru

Dipublikasikan Jumat, 22 Januari 2016 dalam rubrik  Obrolan Warung Kopi

Dulu, ketika ada salah satu di antara keluarga beberapa dari kita ditangkap polisi, kira-kira begini yang biasa dilakukan. Pertama, mencari kenalan dari pihak kepolisian, mencari orang dalam. Kita perlu dan merasa aman, semua urusan tampak jadi mudah kalau ada orang dalam. Kedua, kita akan berpikir semua bisa diatur karena ada orang dalam itu. Ketiga, saudara kita yang ditangkap itu akan bebas dengan beberapa hal yang dilakukan dan beberapa rupiah yang dikeluarkan. Tidak ada yang “dilanggar” di sana. Semua tahu sama tahu.

Macam itulah segala sesuatu diurus pada masa Orde Baru. Ada orang dalam, semua bisa diatur, dan tahu sama tahu adalah tiga tingkah yang berkelindan satu sama lain kemudian membiasa dan menjadi budaya bangsa. Melaksanakan ketiganya bisa jadi berkedudukan penuh gagah sebagai tindak melestarikan budaya bangsa.

Cara-cara macam begitu itu membuat urusan-urusan semacam membuat KTP, masuk sekolah negeri, mengurus perkara hukum, sampai mengurus pembangunan menjadi prosesi main-main yang lucu. Bahkan masalah pembunuhan sekalipun. Aturan-aturan yang ada diakal-akali, diutak-atiki, digetak-gatuki. Pembangunan tentu saja tetap jalan, hukum juga tetap jalan, tetapi laku bangsa dalam berurusan dengan macam-macam hal telah rusak.

Tindakan kekuasaan yang melihat semuanya bisa diatur telah menghasilkan berbagai keganjilan hukum, kezaliman, ketidakadilan, dan ketidakmasukakalan. Dalam kasus-kasus kecil, mungkin itu biasa terjadi di tingkat kecamatan ketika mengurus KTP dan kartu keluarga. Di ranah yang lebih luas, hal itu bisa terekam dalam kasus Dietje (Dice) Budimulyono juga pada kasus Sum Kuning. Yang bersalah bisa menjadi tak bersalah, yang tak bersalah bisa jadi tersangka.

Dietje Budimolyono merupakan seorang peragawati yang tewas terbunuh pada tahun 1980-an. Seorang bernama Muhammad Siradjuddin atau dikenal sebagai Pak De kemudian ditangkap dan dijadikan tersangka. Pak De sendiri tidak pernah membunuh. Ia disorong ke muka pengadilan agar sosok tersangka dalam sebuah kasus pembunuhan dapat terpenuhi. Ia disiksa dan dipaksa mengakui apa yang tidak dilakukannya.

Kemudian pengadilan melakukan persidangan dan memberi hukuman seumur hidup untuk Pak De. Para pembunuh (yang seharusnya ada di kedudukan Pak De) bebas sudah. Sebab semua bisa diatur, dan pengaturan hal-hal semacam itu tentu teramat canggih. Pada tahun 2000, Pak De dibebaskan setelah mendapat grasi dari Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie.

Lain lagi cerita tentang Sumarijem yang pada 18 September 1980 (ketika itu usianya 18 tahun) diperkosa oleh beberapa anak “penggede”. Sumarijem yang menderita datang ke kantor polisi dan mengadukan perihal nasibnya. Polisi kemudian menjadikan Sum sebagai tersangka dengan tuduhan membuat laporan palsu. Tak sampai di situ, seorang penjual bakso bernama Trimo kemudian dihadirkan sebagai tersangka. Pengadilan gagal membuktikan Sum bersalah, maka Sum dibebaskan dari segala tuduhan. Begitu pun dengan Trimo, tak terbukti bersalah.

Tiga polisi yang tidak bisa disogok: patung polisi, polisi tidur, dan Hoegeng Tiga polisi yang tidak bisa disogok: patung polisi, polisi tidur, dan Hoegeng

Urusan ini, dikenal dengan kasus Sum Kuning, kemudian didalami secara serius oleh Kapolri ketika itu, Jenderal Hoegeng. Kapolri berupaya menyelesaikan kasus ini secara saksama. Pak Hoegeng bahkan membentuk tim khusus bernama Tim Pemeriksa Sum Kuning.

“Perlu diketahui bahwa kita tidak gentar menghadapi orang-orang gede, siapa pun. Kita hanya takut kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kalau salah tetap kita tindak,” tegas Pak Hoegeng gagah. Setahun kemudian, tepatnya 2 Oktober 1971, Pak Hoegeng dipensiunkan sebagai Kapolri dan urusan Sum Kuning ditangani Kopkamtib.

Semua bisa diatur adalah budaya mengerikan. Budaya para mafia yang nyaris tak punya belas kasihan. Tuhan mereka adalah kepentingan. Mafia-mafia kelas kakap main-main di lingkaran tingkat urusan nomor satu. Mafia-mafia kelas cere berkeliaran di desa-desa, di kota-kota, menyergap semua urusan. Calo bermunculan, makelar berseliweran dan broker menjajakan jasa dengan senyum khas nan licik sambil berucap, “Semua bisa diatur!”

Perusahaan jasa partikelir mengurus KTP, SIM, STNK, paspor, yang semuanya bisa langsung jadi, lahir dari cara berpikir ini. Sekolah tinggi luar biasa yang mahasiswanya bisa langsung wisuda tanpa kuliah, berasal dari budaya macam ini. PT Maju Kena Mundur Kena didirikan dengan semangat ini, semangat semua bisa diatur.

Tapi untuk mengatur sesuatu, kita perlu orang dalam. Kalau tak mau antre panjang-panjang di puskesmas, bisa minta tolong ke kenalan yang bekerja di sana. Dengan sedikit ini itu, bincang-bincang, bisa diusahakan langsung diperiksa. Tentu tak ada jaminan langsung sembuh. Tapi jaminan ada orang dalam kadang lebih menenteramkan daripada BPJS. Bedanya tipis-tipis saja. Yang sama cuma satu: kalau mau dapat pelayanan yang baik, bayarlah dengan lebih mahal.

Mau jadi anggota DPR? Harus ada orang dalam. Mau jadi PNS? Harus ada orang dalam. Mau melamar pekerjaan? Harus ada orang dalam. Ada orang dalam ialah jaminan. Jaminan bahwa peraturan dan persyaratan bisa dikelabui dan diutak-atik.

Tentu saja, kita perlu mengucapkan terima kasih kepada sekian banyak orang dalam. Kalau ada orang yang tiba-tiba “tahu” bahwa kita menggunakan jasa orang dalam dan melanggar prosedur yang seharusnya, itu tak mengapa. Orang yang tahu itu bisa kita jadikan orang dalam juga. Asal tahu sama tahu. Beri mereka ucapan terima kasih. Kalau bisa, nilainya tidak jauh berbeda dengan yang pertama. Memang begitu. Semua orang tahu ada masalah dan pelanggaran, tapi semua orang tahu sama tahu. Dan karena tahu sama tahu, ada kewajiban dan saling pengertian tertentu yang harus dijalin. Harus saling membantu dan begitulah..,

Perilaku macam ini sudah membiasa selama puluhan tahun dan diterima tanpa sadar menjadi semacam kearifan lokal. Kearifan lokal Orde Baru tentu saja. Orang-orang bukan hanya terjebak di dalam budaya itu, tetapi juga terlibat dan menikmati. Sambil tak pernah merasa bersalah atas apa yang terjadi selama 32 tahun kekuasaan Orba, orang-orang guyub berbaris dalam budaya macam itu.

Orde Baru sudah tumbang 18 tahun yang lalu, tapi semua masih bisa diatur, kita masih tahu sama tahu, dan masih ada orang dalam. Pak Harto telah lengser dan kemudian wafat, tapi kelakuan (sebagian) dari kita masih saja berkubang di budaya rusak itu. Kita masih doyan mengakali peraturan, syarat, dan prosedur, mencari kemudahan dalam mengurus sesuatu dengan cara-cara yang culas.

Tidak mudah menggerus itu semua. Tiga masalah itu telah diwariskan Orde Baru secara tulus pada nadi kehidupan kita. Kedaulatan kita sebagai warga negara sebenarnya dicengkerami budaya busuk itu. Sebagai warga negara, kita tidak bisa bernapas lega karena antara peraturan dan prosedur selalu ada celah untuk keluar darinya. Melanggarnya. Selalu ada celah untuk mengakali syarat, peraturan, dan prosedur itu. Bukan hanya menutup celah itu yang harus dilakukan, tapi juga membangun sikap untuk tidak memanfaatkannya.

Kita perlu keluar dari tindakan gelap macam ini. Tidak hanya dengan menuntut perbaikan sistem, tapi turut serta memperbaiki sistem itu. Tindakan yang lebih nyata adalah memahami keburukan dari budaya ini dan kemudian mendidik diri untuk tidak memanfaatkan celah-celah syarat, aturan, atau prosedur yang ada. Kita harus percaya bahwa kita bisa menjadi lebih baik. Meninggalkan budaya kumuh itu.

Tulisan Terkait (Edisi Lama)

Populer

IKLAN BARIS