• Ikuti kami :

Tetap Berjuang Meskipun Bubar

Dipublikasikan Selasa, 31 Januari 2017 dalam rubrik  Cerita Foto

Ini pendapat para datuk kita. Tak masalah bentuk lembaganya apa. Meski lembaga harus bubar, tak apa. Organisasi tinggallah organisasi, tetapi berjuang tetaplah berjuang semasa ruh masih melekat pada jasad.

Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) harus menghadapi persoalan pembubaran pada 1960. Pemerintah menetapkan partai Islam ini harus bubar dengan dasar keputusan Presiden Nomor 200 Tahun 1960 dan Nomor 201 Tahun 1960. Jika menolak bubar, berarti Masyumi menjadi partai terlarang. 

Menurut kedua keputusan presiden itu, pertimbangan pembubaran partai politik tersebut adalah:

“Organisasi (partai) itu melakukan pemberontakan, karena pemimpin-pemimpinnya turut serta dengan pemberontakan apa yang disebut dengan “Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia” atau “Republik Persatuan Indonesia” atau telah jelas memberikan bantuan terhadap pemberontakan, sedangkan organisasi (partai) itu tidak resmi menyalahkan perbuatan-perbuatan anggota-anggota pemimpin tersebut.” (Lihat: 30 Tahun Indonesia Merdeka, cetakan keenam, terbitan PT Tira Pustaka tahun 1983, halaman 166).

Ada latar politik yang menjadi penyebab pembubaran partai ini. Kegigihan Masyumi untuk menolak gagasan Nasakom (Nasionalisme, Agama, dan Komunisme) atau Konsepsi Presiden Soekarno sebagai landasan politik negara, serta isu pergolakan di beberapa daerah yang dilakukan oleh sejumlah pihak di Sumatra Barat dan Sulawesi (pemberontakan PRRI dan Permesta) akibat dari kesenjangan ekonomi yang tinggi antara pusat pemerintahan dengan daerah, adalah di antaranya.

Beberapa perwira Angkatan Darat di wilayah Sumatra Barat dan Sulawesi membuat tuntutan untuk memenuhi kebutuhan daerah dan melakukan pemberontakan kepada pemerintahan pusat (lihat, Adnan Buyung Nasution, Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia: Sosio-Legal atas Konstituante 1956-1959, edisi cetakan kedua, terbitan Grafiti tahun 1995, halaman 290).

Menyoal alasan pemerintah (peraturan pemerintah) yang menilai Partai Masyumi harus dibubarkan akibat indikasi adanya keberpihakan kepada pemberontakan PRRI, Prawoto Mangkusasmito, ketua umum terakhir Partai Masyumi, membuat pembelaan atas itu pada tulisannya tertanggal 12 Juli 1960.

“Kalau ketentuan-ketentuan yang menyangkut pemberontakan ini dikaji benar-benar, akan ternyatalah bahwa ketentuan itu sama sekali tidak mengenai lagi kepada Masyumi. Kesimpulan yang demikian itu bukan baru kali ini saja. Kesimpulan yang demikian bukan baru kali ini dikemukakan, tetapi sudah pada bulan Januari yang lalu, antara lain kepada Menteri Pertama Djuanda dan pejabat-pejabat tinggi lainnya yang bertanggung jawab. Dalam pembicaraan-pembicaraan itu yang pasti ialah bahwa kesimpulan yang diambil Masyumi tidak disalahkan.” (SU Bajasut dan Lukman Hakiem [editor], Alam Pikiran dan Jejak Perjuangan Prawoto Mangkusasmito: Ketua Umum [Terakhir] Partai Masyumi, terbitan Kompas bekerja sama dengan Yayasan Asrama Pelajar Islam, tahun 2014, halaman 192).

Masyumi berusaha mengajukan banding atas keputusan pemerintah. Bersama para petinggi Partai Sosialis Indonesia (PSI), yang juga dikenakan sanksi pembubaran, para petinggi Masyumi bahkan sempat datang menghadap Presiden. Mereka bertukar pikiran dengan Presiden secara terbuka mengenai pembubaran partai.

Pemerintah tetap bergeming dengan keputusannya. Masyumi dan PSI harus bubar. Maka petinggi Masyumi pun memilih membubarkan partainya daripada menjadi partai terlarang. Namun, bukan berarti perjuangan mereka berakhir. Mereka legawa dan kesatria menerima keputusan pemerintah. Ini sikap politik yang mesti ditiru oleh orang-orang sekarang.

Sumber foto: 30 Tahun Indonesia Merdeka, cetakan keenam, 1983. Jakarta: PT Tirta Pustaka, halaman 167.

Deskripsi foto: Gambar kanan memperlihatkan pimpinan Partai Masyumi dan PSI (dari kiri ke kanan): Junan Nasution, Prawoto Mangkusasmito, St Sjahrir, Murad, dan Subadio Sastrosatomo, Jakarta, pada tanggal 24 Juli 1960.

Tulisan Terkait (Edisi Politik)

Populer

IKLAN BARIS