• Ikuti kami :

Tentang Pengelolaan Kehidupan Bermasyarakat

Dipublikasikan Jumat, 01 Januari 2016 dalam rubrik  Tafakur

Pembicaraan tentang pengelolaan kehidupan bermasyarakat merupakan bahasan yang sama tuanya dengan umur umat manusia itu sendiri. Kebutuhan alamiah manusia untuk berinteraksi di antara sesama mereka memunculkan tuntutan untuk menyusun sebuah tata aturan bermasyarakat yang menjamin terpenuhinya hak-hak dasar, seperti sandang, pangan, dan papan.

Bukan hanya itu, sifat alamiah manusia tak jarang dijadikan landasan filosofis dalam tata aturan pengelolaan kehidupan bermasyarakat. Salah satu tata kelola masyarakat tersebut kita kenal sebagai negara. Kehadiran negara dengan demikian merupakan hasil dari keberadaan manusia dengan kebutuhan dan sifat alamiahnya.

Dalam khazanah ilmu politik Barat, terdapat setidaknya lima teori utama tentang asal usul negara (Caneiro, 1977). Pertama ialah teori voluntaristik, yang menjelaskan bahwa pembentukan negara didasarkan pada kerelaan tiap-tiap individu untuk menyerahkan kedaulatan individualnya, kemudian bersatu dengan komunitas masyarakat untuk membentuk unit politik yang lebih besar, yakni negara. Kontrak sosial ala filsuf Prancis era pencerahan, JJ Rosseau, ialah salah satu contoh dari mekanisme yang dijelaskan oleh teori ini.

Teori yang kedua ialah teori koersif. Teori ini mengutamakan adanya mekanisme bagi evolusi politik bagi wilayah otonom untuk menuju bentuk negara.

Selanjutnya ialah teori evolusi politik (cetak miring). Teori ketiga ini merupakan perkembangan dari teori koersif. Teori ini menjelaskan bahwa sebuah kekuatan politik yang telah menguasai banyak wilayah secara otomatis akan menguasai manusia dan sumber daya di dalamnya dan kesemuanya itu membutuhkan sebuah pengaturan. Wilayah dengan otoritas politik tertentu dapat disebut sebagai negara jika dirinya mampu menghadirkan pengaturan atas suatu sistem yang kompleks.

Teori keempat ialah teori konsentrasi sumber daya. Perhatian utama teori ini adalah kemampuan masyarakat dalam sebuah wilayah yang di dalamnya terdapat sumber daya yang melimpah. Jika kemampuan tersebut teruji secara ajek dan berdaulat, negara akan terbentuk dengan sendirinya.

Yang terakhir ialah teori batasan sosial. Teori kelima ini menyatakan, kepadatan populasi yang tinggi pada sebuah wilayah dapat memberi dampak kepada manusia yang tinggal di dalamnya.

Lima teori di atas menguatkan pandangan bahwa negara dibentuk demi kebutuhan dan kondisi alamiah manusia. Negara dipandang sebagai alat untuk melayani manusia dan memfasilitasi hubungan manusia satu sama lain. Negara adalah produk kesepakatan manusia untuk hidup bersama yang dijalankan berdasarkan aturan yang ditetapkan oleh dan untuk manusia. Ini adalah pandangan yang muncul dari rasionalitas Barat, yaitu memisahkan rasio dari bimbingan wahyu dan dibiarkan mencari kebenaran-kebenarannya sendiri.

Dalam Islam, pembahasan tentang negara yang mengelola kehidupan bermasyarakat, baik dalam penegakan hukum, penerapan keadilan, penyaluran sumber daya dan sebagainya, tak hanya berpusat pada hubungan yang terjadi di antara manusia. Hal paling utama dan selalu menjadi acuan dalam politik Islam adalah hubungan Rabb dengan hamba-Nya. Hubungan Rabb dengan hamba yang ada dalam tata kelola kehidupan bermasyarakat merupakan konsekuensi dari makna agama dalam Islam.

Dalam bahasa Arab, agama dimaknai sebagai dyn yang memiliki arti sebagai keadaan berutang, keadaan takluk meyerahkan diri, kuasa dan daya menghukum atau daya kuasa memberi hukuman, nilaian, dan pertimbangan, serta bawaan kecenderungan yang sedia ada pada diri insan atau kebiasaan yang menjadi adat resam (Al-Attas, 2013: 5). Keadaan berutang ini membuat pihak yang berutang mesti taat tunduk dan patuh pada syarat-syarat yang diberikan oleh si pemberi utang. Dengan keadaan ini, pengutang menjadi terikat dan berkewajiban menundukkan diri di hadapan pemberi utang. Manusia memiliki utang kepada Rabb berupa keberadaannya di alam semesta ini.

Salah satu turunan kata dyn ialah madinah. Istilah madinah sejatinya menggambarkan tata kelola kehidupan bermasyarakat pada umumnya, yang di dalamnya terdapat perniagaan, peraturan, prajurit, dan lain sebagainya yang berkenaan dengan pengaturan masyarakat. Akar kata dyn pada madinah sesungguhnya menunjukkan adanya kesinambungan makna di antara kedua kata tersebut.

Jika dyn sebagai sebuah kata mengandung makna keadaan berutang dan di dalam konsep madinah terdapat hal-hal yang berkaitan dengan aturan, maka dapat dikatakan bahwa aturan-aturan yang ada dalam madinah mestilah mengatur tentang cara manusia untuk membayar utang yang dibebankan kepadanya. Dalam Islam, kita memiliki keyakinan bahwa aturan yang wajib kita ikuti adalah apa-apa yang disyariatkan oleh Allah melalui rasul dan nabi-Nya. Pengelolaan kehidupan bermasyarakat, dengan demikian, harus menjamin tegaknya tata cara pembayaran utang kita kepada Allah SWT, yaitu adanya jaminan bagi manusia untuk menjalankan syariat Allah SWT di dalam negara.

Dengan memahami makna dyn dan madinah, serta kesinambungan makna di antara dua kata tersebut, semoga kita mampu semakin menginsafi bahwa keberadaan kita di dunia tidak hanya untuk mengurusi hubungan kita dengan manusia lainnya, tetapi yang lebih utama ialah kita dibebani utang yang mesti kita bayar dengan cara menjalankan syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh pemberi utang atau dengan menjalankan apa-apa yang diperintahkan dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah SWT. Hubungan manusia satu sama lain pun terselenggara dalam rangka beribadah kepada Allah.

Wallahu a’lam

Tulisan Terkait (Edisi Lama)

Populer

IKLAN BARIS