• Ikuti kami :

"Revolusi Jilbab": Ketika Jilbab Bukan Hanya Tentang Gaya
Bagian Ke 2

Dipublikasikan Sabtu, 06 Mei 2017 dalam rubrik  Perbendaharaan Lama

Persoalan jilbab terus mengemuka pada tahun selanjutnya. Sejumlah siswa SMA di Jakarta, Bogor, Purwokerto, Wonogiri, Surabaya, Ngawi, Sumatera Utara, Ujung Pandang, dan kota-kota lainnya "dikembalikan kepada orangtuanya" hanya karena mengenakan jilbab. Mereka sempat diusir, tidak boleh mengikuti pelajaran, diskors, dirumahkan, diteror, dikucilkan bahkan ada yang dikeluarkan dan akhirnya pindah ke sekolah swasta. Padahal mereka telah berusaha untuk “berseragam” sesuai aturan. Perbedaan pakain mereka dengan siswa yang tak berjilbab hanya terletak pada kemeja yang bertangan panjang,  jilbab dan dan kaus kaki sepanjang lutut guna menutupi betis. Namun jilbab dipandang dengan cara politis, bukan pertimbangan agama, oleh pihak sekolah. Mereka yang berjilbab dicap sebagai orang-orang "ekstrim" yang perlu diwaspadai. Mereka juga dituduh bersikap eksklusif. Bahkan Kepala Sekolah SMA 6 Surabaya, menyamakan gerakan jilbab dengan gerakan PKI karena GTM (gerakan tutup mulut) dilakukan oleh siswi berjilbab di sekolahnya saat ditanya siapa ustadz mereka.

Berbagai upaya dilakukan para siswi untuk menjaga haknya sebagai muslimah. Mereka mengadu ke MUI, Mendikbud Fuad Hasan, dan LBH. 10 siswi SMA 68 menuntut agar keputusan Kepala Sekolah mengeluarkan siswi berjilbab dicabut. Gugatan melalui Direktur LBH Jakarta, Nursjahbani Katjasungkana, itu ditolak Pengadilan Tinggi. 70 siswi berjilbab SMA 1 dan 4 Bekasi menggelar demonstrasi ke kantor Mahkamah Agung, Jakarta pada bulan Desember 1990, mengusung poster bertuliskan "kembalikan kami ke kelas tanpa lepas jilbab" dan "Jilbab Yes, Rok Mini No". Para muslimah muda ini terus bertahan dengan jilbabnya. Untuk mempertahankan jilbab, tak sedikit dari mereka yang harus mengundurkan diri dari sekolah negeri dan pindah ke sekolah swasta. Departemen Agama melalui Menterinya, Munawir Sjadzali, ternyata tidak mendukung masalah jilbab ini. Bahkan Menteri Agama menuduh pemikiran siswi-siswi itu kacau sebab dalam Qur'an tak ada ayat yang mewajibkan tentang jilbab.

Kondisi tersebut terus berlanjut sesuai dengan kebijakan sekolah masing-masing.

Selain di sekolah, dunia Perguruan Tinggi juga mengalami kasus serupa. Paling tidak hal ini dialami mahasiswa Fakultas Kedokteran UI. Permasalahan mahasiswi berbusana muslimah muncul ketika mereka mengikuti mata kuliah Human Need  (semester IV) dan Praktika Klinika (semester V). Semua mahasiswi PSIK harus menggunakan pakaian seragam yang ditentukan Akademik. Seragam tersebut memustikan penanggalan jilbab. Awalnya peraturan ini tak bermasalah. Pada angkatan pertama, mahasiswi berkerudung hanya satu orang dan bersedia mengikuti ketentuan. Namun pada angkatan kedua (angkatan 86), mahasiswi berbusana muslimah tak dapat menerima ketentuan ini. Berbagai pertemuan dan pembicaraan diselenggarakan. Dekan FKUI Prof. Dr. Asri Rasad, Koordinator PSIK Achiryani Syuhaimi M.N., Dosen Agama, Dosen Pembimbing, perwakilan mahasiswi PSIK berjilbab melakukan beberapa pertemuan pada bulan Maret 1988. Hasilnya, ditetapkan pakaian seragam untuk mahasiswa berbusana muslimah dengan kriteria sebagai berikut: tutup kepala hitam dan cap seperti yang lain, lengan sampai siku dengan pertimbangan agar mudah cuci tangan, kerah tegak dan kaos kaki warna kulit. Pada tanggal 19 Maret 1988, mahasiswi berbusana muslimah dapat mengikuti praktika klinik dengan seragam yang telah disepakati itu.

Tulisan Terkait (Edisi Pakaian)

Populer

IKLAN BARIS