• Ikuti kami :

Reformasi 1998 dalam Kacamata yang Lebih Besar: Peran Umat Islam

Dipublikasikan Rabu, 08 Februari 2017 dalam rubrik  Cerita Foto

Tentang sejarah, kita tidak bisa melihatnya dalam pembabakan yang terlepas-lepas. Apa yang terjadi hari ini sedikit banyak akan berpengaruh ke masa depan. Semua memiliki keterhubungan. Begitu pula dalam melihat Reformasi.

Satu ikatan kuat tentang perlawanan terhadap rezim Orde Baru adalah korupsi. Tahun 1970 sudah menyebabkan pembangkangan elemen masyarakat dan mahasiswa. Francois Raillon dalam bukunya, Politik dan Ideologi Mahasiswa Indonesia: Pembentukan dan Konsolidasi Orde Baru 1966-1974, terbit 1985, mencatat, kedua elemen itu pada tanggal 15 Agustus tahun 1970 merencanakan kegiatan “malam tirakatan” di Jalan Thamrin, Jakarta. Namun, kegiatan itu urung karena pangkopkamtib melarang dan mengancam akan mengirimkan tentara. WS Rendra, penyair, nekat ke Jalan Thamrin. Ia langsung diciduk tentara.

Akhir tahun 1973, mahasiswa melancarkan demonstrasi menolak tindakan oknum etnik Cina dan pihak Jepang yang bekerja sama dengan beberapa tokoh nasional “yang menjual Indonesia”. Aksi itu disusul oleh isu penanaman modal asing yang merugikan negara. Ujung-ujungnya menuntut penggantian presiden, catat Raillon.

Peristiwa itu membesar pada 15 Januari 1974 (Malari) dengan tuntutan bubarkan Aspri, turunkan harga barang-barang, dan ganyang korupsi. Kemudian muncul buku Fakta, Analisa Lengkap dan Latar Belakang Peristiwa 15 Januari 1974 yang dikarang seorang dekat Ali Murtopo, yang menulis demonstrasi didalangi oleh orang PSI dan Masyumi. Begitu yang didapatkan Raillon.

Pada 1977, PPP berseteru dengan pemerintah. Ada usaha pemerintah menggembosi kekuatan umat Islam demi memperkuat kekuasaan. Sebelumnya, pada 1971, banyak aktivis sekuler mendukung Golkar mengadang politik Islam, ungkap William Liddle dalam buku Pemilu-Pemilu Orde Baru: Pasang Surut Kekuasaan Politik, terbitan 1992. Kelompok politik Islam sejak 1973 dikecilkan ke dalam satu wadah PPP. Ada paksaan untuk mengganti ideologi partai. Atas desakan NU, PPP tetap berideologi Islam dan pemerintah saat itu terpaksa menerimanya.

Pemerintah tidak hilang akal. Beberapa tokoh Islam disatukan ke dalam satuan karya Golkar demi mengadang kekuatan PPP.

Gerakan Islam semakin menderu. Pada 12 Desember 1978, di depan rapat umum 20.000 kaum Muslim di Jakarta, Jenderal Nasution berpidato keras menentang pemerintah dalam isu HAM dan lainnya, tulis Liddle.

Dari peristiwa PPP meluncur ke peristiwa Petisi 50, Tanjung Priok, Kedung Ombo, hingga menjelang 1997. Pada 1997, Mudrick Sangidoe, politisi PPP, di Surakarta membuat gerakan Mega-Bintang. Fenomena korupsi menjadi alasan utama Mudrick melakukan gerakan. Ini dicatat oleh Arif Budiman dan Olle Tornquist dalam buku Aktor Demokrasi: Catatan tentang Gerakan Perlawanan di Indonesia, terbitan 2001.

Mudrick adalah tokoh yang keras menentang “kuningisasi” Golkar. Ia menarik kekuatan PDI pro-Megawati pascapenyerangan aparat terhadap pendukung Megawati di kantor PDI di Jakarta, 27 Juli 1996, untuk berpadu dengan PPP. Taktik itu meluas sampai ke Jakarta. Pemilu tahun 1997, PPP mendapatkan dukungan suara besar dan itu mereka digunakan untuk menekan pemerintah.

Pihak tentara di Surakarta saat itu bersitegang dengan pemerintah daerah. Alasannya, pemerintah tidak tanggap dengan kepentingan umum (contohnya kuningisasi), bahkan patung Pangeran Diponegoro (simbol Kodam Surakarta) ikut dicat kuning. Pemerintah kewalahan menghadapi gejolak April 1997, catat Budiman dan Tornquist. Menurut kedua pakar itu, militer Surakarta secara diam-diam mendukung aksi “putihisasi” Mudrick terhadap sarana publik yang dicat kuning oleh pemerintah.

Bisa dibilang, memang sudah sejak lama aksi-aksi perlawanan terhadap pemerintah dilakukan oleh banyak kalangan, terutama oleh kalangan umat Islam. Tentu kita juga tidak dapat memungkiri gerakan-gerakan lainnya yang ikut menggoyang penguasa, seperti kelompok pro-Megawati, aksi LSM di Kedung Ombo, hingga gerakan PRD dari 1996-1999. Semua dicatat Budiman dan Tornquis dalam buku mereka sebagai aktor dan gerakan prodemokrasi.

Gelombang perlawanan terhadap pemerintah Orba kemudian mengkristal dalam tubuh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Amien Rais dan Gus Dur, tokoh penting kedua organisasi itu, melakukan kunjungan bersama ke pesantren-pesantren. Pada 1997, NU menghadapi musibah isu dukun santet. Isu itu diduga merupakan pembunuhan terencana terhadap tokoh-tokohnya di Banyuwangi. Muhammadiyah juga terkena imbas. Amien Rais, tokohnya, ditengarai oleh pemerintah sebagai pelaku subversi yang merongrong kekuasaan sah.

Pada 1998, NU dan Muhammadiyah bersama-sama mengeluarkan pernyataan tegas menuntut reformasi. Majalah Panji Masyarakat, 27 April 1998, dalam tulisan “NU dan Muhammadiyah Menyatu” mencatat, kedua organisasi itu menuntut adanya perubahan total politik: reformasi.

Bahkan, Nahdlatul Ulama punya gagasan tentang reformasi yang perlu juga untuk diperhatikan: islah. Istilah tersebut adalah salah satu istilah dalam khazanah peradaban Islam. Istilah itu mengingatkan kita akan Imam al-Ghazali yang tercatat sebagai tokoh terkemuka penggerak politik islah pada akhir pemerintahan Abbasiyah.

Reformasi tidak semata-mata Megawati, Wiji Thukul, dan empat mahasiswa Trisakti. Lebih dari itu, semua elemen republik punya peran. Kita harus mengakui dan menghargainya.

Sumber foto: Panji Masyarakat, nomor 2, tahun II, 27 April 1998.


Tulisan Terkait (Edisi Politik)

IKLAN BARIS