• Ikuti kami :

Polusi di Jawa

Dipublikasikan Jumat, 03 Maret 2017 dalam rubrik  Tafakur

Polusi mendera kota-kota di Jawa. Beragam kota, sama polusinya.  

Terdorong rasa cinta kepada istri, JWB Money, seorang Inggris, berlayar dari Kalkuta, India, menuju Pulau Jawa pada musim panas 1858. Dia berkasad mencari terapi penyembuhan penyakit istrinya. Sebelum menyusuri Jawa, dia singgah sejenak di Batavia. Dia terkejut menemukan keadaan di sana jauh berbeda dari apa yang dia baca di buku, Batavia disebut sebagai kota yang kotor.

“Batavia sendiri merupakan salah satu kota terbersih dan tercantik di sana,” tulis JWB Money dalam catatannya, termuat di Jawa Tempo Doeloe. Gambaran dari JWB Money ini berbeda 180 derajat dari banyak catatan sezaman yang mengulas Batavia. Misalnya catatan Charles Walter Kinloch, seorang pegawai kedinasan India berkebangsaan Inggris, menulis Batavia sebagai kota berpenyakit karena polusi udara.

“Kapal-kapal harus berlabuh dalam jarak yang cukup jauh dari pantai untuk menghindari penyakit yang dibawa oleh angin darat yang buruk, proses pendaratan selalu menjadi suatu hal yang menyulitkan,” tulis Kinloch pada 1852 dalam buku tersohornya, Rambles in Java and the Straits.

Batavia sohor sebagai kota tak sehat sejak pertengahan abad ke-18. Udaranya berbau busuk dan airnya kotor sehingga bibit penyakit mudah tersebar. Jumlah kematian orang Belanda pun meningkat. Maka tercetus sebutan baru untuk Batavia: Kuburan untuk Orang Belanda. Padahal, kota ini sempat menyandang gelar Ratu dari Timur selama abad ke-17.

Di sebalik sebutan itu, siapa sangka Batavia telah didera masalah polusi?

Didirikan pada 1619 oleh Jan Pieterszoon Coen sebagai markas besar VOC di Asia, Batavia lekas berkembang menjadi pusat perdagangan internasional. Hanya dalam waktu 10 tahun, kota ini dihuni 20 ribu orang dari aneka rupa bangsa. Dan secepat itu pula polusi muncul.

Aktivitas perdagangan internasional menyisakan sampah-sampah. “Pada 1630, tumpukan sampah di jalan dan kanal Batavia menjadi masalah. Sampah-sampah ini, terutama sekali, terdiri atas abu, batu bata, kapur, daun palem, dan material lainnya. Ini ditambah lagi bangkai ikan dari beberapa pasar,” tulis Luc Nagtegaal dalam “Urban Pollution in Java, 1600-1850”, termuat di Issues in Urban Development. Bau tak sedap pun merebak di beberapa sudut kota.

Pemerintah Tinggi Batavia tanggap. Mereka menerapkan hukuman untuk orang yang membuang sampah ke jalan atau kanal. Selain itu, mereka mempekerjakan petugas pengangkut sampah. Petugas ini menyusuri kanal menggunakan tongkang untuk mengangkut sampah. Pada titik tertentu mereka berhenti dan turun dari tongkang untuk memungut sampah di jalan.

Untuk mendukung kerja petugas, pemerintah tinggi menyediakan tempat sampah di banyak lokasi pada 1673. “Tapi ini tak menyelesaikan masalah kekotoran di kota,” tulis Luc. Pemerintah tinggi pun mencari cara lain. Salah satunya mengontrak kontraktor Tionghoa untuk membersihkan jalan dan kanal dari sampah pada 1707.

Keputusan ini justru menambah masalah. Beberapa petugas bertindak nakal. Mereka tak membawa sampah ke tempat pembuangan yang terletak jauh di luar kota. Mereka justru sering membuangnya ke laut untuk mempersingkat kerja. Akibatnya, pinggiran laut ikut tercemar. Namun, polusi air ini bukan masalah baru. 

Bunga Jam Sembilan Malam

Polusi air mendera Batavia sejak pertengahan abad ke-17. “Bentuk utama polusi air adalah feses,” tulis Luc. Batavia belum mempunyai sistem sanitasi kotoran yang baik kala itu. Penduduk Batavia biasa menggunakan guci untuk menampung kotoran. Guci itu kemudian dibuang ke kanal dan kali kapan saja mereka mau.

Praktik ini sangat mengganggu kala kanal dan kali di Batavia mampat. Bau busuk kotoran pun tercium. Ini bisa berlangsung selama beberapa hari pada musim kemarau. 

Sadar tindakan itu membahayakan kualitas air dan udara, pemerintah tinggi mengeluarkan aturan yang melarang penduduk membuang guci sebelum pukul sembilan malam pada 1653. Praktik ini berhenti pada akhir abad ke-18. Penduduk tak boleh lagi membuang guci kotoran ke kanal. Sebagai gantinya, pemerintah tinggi menugaskan beberapa orang untuk mengambil guci-guci itu agar tak selalu mencemari air.

Apalagi, polusi air diketahui sebagai penyebab meningkatnya jumlah kematian orang Belanda pada pertengahan abad ke-18. Salah satu sejarawan yang berpendapat demikian adalah Leonard Blusse melalui bukunya, Persekutuan Aneh. Dia mengajukan argumentasi polusi air sebagai faktor utama tersebarnya epidemi penyakit, yang kemudian membuat banyak orang Belanda mati.

John Barrow, sekretaris Departemen Angkatan Laut Inggris, mencatat, praktik buang guci itu dimodifikasi pada 1792. “Di pengujung hari, sebut saja pada pukul sembilan di malam hari, waktu ketika semua pesta telah usai dan semua orang telah kembali ke rumah mereka masing-masing, sampan Cina atau perahu tinja mulai mengarungi kanal-kanal kota,” tulis John, termuat di Jawa Tempo Doeloe.

Dia menganggap praktik buang hajat penduduk amat menjijikkan dan tak patut. Namun, penduduk Batavia tenang-tenang saja. Jika tercium bau busuk, mereka cuma berkata, “Bunga jam sembilan malam baru saja mekar.” Lain saat jika udara mendadak tak sehat, mereka mengeluh. Polusi udara ini tak kalah menyengsarakan penduduk Batavia selain polusi air.

Polusi udara berasal dari pabrik gula, pabrik bubuk mesiu, pabrik batu bata, penyamakan kulit hewan ternak, penggergajian kayu, penyulingan arak, dan pabrik kapur. Pabrik-pabrik gula berdiri di sepanjang kali yang membelah Batavia.

“Lukisan bertarikh 1696 menunjukkan bahwa ada 16 pabrik gula yang berlokasi di Ciliwung, 36 pabrik di sepanjang Kali Sunter, dan 26 pabrik di tepi Kali Pesanggrahan,” tulis Bondan Kanumoyoso dalam disertasinya, “Beyond The City Wall”. Jumlah itu bertambah pada 1710 ketika industri ini mencapai kejayaannya.

Sedangkan pabrik bubuk mesiu dan lainnya sudah berdiri pada 1657 di sekitar Molenvliet, wilayah pinggiran Batavia. Menurut Luc, dari semua itu, pabrik mesiu menjadi penyumbang zat polutan paling berbahaya. “Asap yang dihasilkan benar-benar sangat beracun,” tulis Luc. Penduduk di kota itu tak tahan lagi. Sebagian besar memilih pindah ke wilayah yang lebih sehat di luar kota, seperti Weltevreden. 

Polusi di Kota Lain
Beberapa kota di Jawa juga menghadapi masalah serupa Batavia. Meski tak seserius di Batavia, polusi air juga ditemukan di Surabaya, Semarang, dan Surakarta selama abad 17-18. Namun, keadaan itu berubah ketika memasuki paruh pertama abad ke-19, terutama di Surabaya.

Lantaran Surabaya menjadi salah satu tujuan ekspansi pertanian, populasi penduduk di sana meningkat. Polusi air pun mulai menjadi masalah serius.

Hageman, seorang warga Belanda yang tinggal di Surabaya, melaporkan, kira-kira 6.400 orang membuang feses dan sampah ke Kali Krambangan, salah satu anak Sungai Brantas yang membelah beberapa kota di Jawa Timur. Padahal, penduduk juga menggunakan kali itu untuk mandi.

“Karena kali itu biasanya hanya digunakan mandi, sebagian besar airnya masih jernih. Namun kemudian situasi berubah. Sebagian besar airnya menjadi berlumpur dan berbahaya, terutama saat pasang,” tulis Hageman dalam Tijdschrift voor Nederlansch Indie, seperti dikutip Luc Nagtegaal.

Menurut Luc, catatan para pelancong abad ke-19 menguatkan laporan Hageman. “Dari jauh sudah tercium bau tak sedap dari kali di pusat Kota Surabaya itu. Bau itu tercium ketika mereka menyeberang sebuah jembatan di Simpang, yang beberapa mil jauhnya dari pusat kota,” tulis Luc.

Aliran kali pun tak lancar lantaran tersendat sampah sehingga bibit penyakit bermunculan. Dari semua kota di Jawa Timur, Surabaya menjadi kota yang paling menderita. Di sana wabah kolera merebak. Walhasil, polusi air di Surabaya menjadi sama parahnya dengan Batavia. Serupa di Batavia, pusat kota pun mulai ditinggalkan. Orang Eropa berbondong-bondong hijrah ke dataran yang lebih sehat.

Di Semarang, keadaan air jauh lebih baik meski bukan berarti tanpa polusi. Antara lain karena wilayah Semarang tak lebih berawa dari Batavia dan Surabaya. Selain itu, gradien sungai di Semarang jauh lebih besar. Beberapa kanal yang digali pada paruh pertama abad ke-18 malah baru dialiri air pada permulaan abad ke-19.

Keadaan di Surakarta hampir serupa. Airnya masih bersih dan polusinya jauh lebih sedikit. Namun, penduduk tak bisa langsung mengonsumsi air. Mereka tetap harus memasaknya untuk memastikan bakteri mati. Bakteri itu sebagian besar berasal dari sampah sisa penggilingan pabrik tebu.

Semarang, Surabaya, dan Surakarta bertalian dalam polusi udara. Beberapa pabrik gula, pabrik mesiu, penyamakan hewan ternak, dan penyulingan arak berdiri di tiga kota itu. Bahkan, ketika pabrik mesiu dilarang berdiri di Batavia pada awal abad ke-19, Surabaya dan Semarang masih memilikinya hingga pertengahan abad ke-19. Seperti di Batavia, pabrik ini menjadi salah satu sumber polusi udara terbesar di tiga kota itu. Asap hitam dan tebal residu zat kimia berbahaya kerap keluar dari cerobong pabrik itu. Tak pelak, udara pun tercemar.


Polusi Industri Modern
Meski pabrik-pabrik telah berdiri pada masa kolonial, Jawa belum bisa dinilai sebagai wilayah industri besar. Komisi industrialisasi bahkan baru didirikan pada 1915. Tujuannya bukan untuk mempercepat industrialisasi di Jawa, melainkan mencegah kekurangan bahan pokok selama Perang Dunia I berlangsung.

Ekonomi Jawa masih bercorak agraris. Orde Baru kemudian mengubah itu secara drastis. 

“Setelah melampaui masa pendudukan Jepang, masa revolusi, keguncangan politik pada dekade 1950-an dan 1960-an, investasi di sektor industri tetap kurang dan berada pada tingkat yang rendah,” tulis Robert Cribb dalam “Politic of Pollution Control in Indonesia”, termuat di Asian Survey Volume 30 Nomor 12, tahun 1990. “Bersama munculnya Orde Baru Suharto, perubahan besar itu datang.”

Indonesia pun terbuka lebar bagi investasi asing. Pabrik industri besar bermunculan sehingga masalah polusi kian meruncing. “Yang paling mencolok adalah polusi aliran sungai oleh kawasan industri,” tulis Cribb. Polusi itu berdampak bagi warga yang tinggal di tepi sungai karena biasa menggunakan air sungai untuk kebutuhan sehari-hari.

Di Surabaya, pabrik-pabrik industri yang berdiri pada 1970-an telah menyerap banyak tenaga kerja. Ini sebuah dilema, sebab keberadaan mereka juga turut memperparah polusi kali-kali di Surabaya. “Kali-kali Surabaya, sumber air minum utama di wilayah itu, sudah digunakan sebagai tempat sampah raksasa,” tulis Anton Lucas dan Arief W Djati dalam “The Politics of Environmental and Water Pollution in East Java”, termuat di A World of Water

Ditambah limbah buangan pabrik industri, kualitas air kali pun kian turun. “Peristiwa ini ilham bagi pemerintah provinsi untuk mengeluarkan aturan perlindungan kali dari polusi,” tulis Lucas dan Djati. Salah satu pokok aturan itu menyebutkan, pabrik-pabrik harus mempunyai instalasi pengolahan limbah sendiri.

Keadaan serupa mendera Semarang. Air Kali Tapak, misalnya, tak lagi jernih. Kolam ikan dan persawahan penduduk sekitar ikut tercemar limbah pabrik. Banyak ikan mati di kali itu setelah sejumlah pabrik industri berdiri di sana pada 1970-an. Anehnya, kasus ini baru mencuat pada 1991.

“Ini berarti setelah warga menderita selama 14 tahun karena polusi salah satu pabrik di sana, PT Semarang Diamond Chemicals,” tulis Anton Lucas dalam “The River Pollution and Political Action in Indonesia”, termuat di The Politics of Environment in Southeast Asia.

Selama itu, warga dan lembaga swadaya masyarakat gigih merangkai sejumlah perlawanan terhadap polusi, antara lain memboikot produk pabrik, meminta pabrik membuat penampungan limbah, dan berusaha menyeret pelaku polusi ke pengadilan. Perjuangan itu tak mudah. Koalisi pengusaha-penguasa kerap menjegal langkah mereka. Kepentingannya mudah ditebak: bisnis.

Dan koalisi itu masih lestari hingga sekarang. Maka, polusi masih akan terus menghantui Indonesia.

Tulisan Terkait (Edisi Alam)

IKLAN BARIS