Tahun 1930-an, di Indonesia (saat itu disebut dengan Hindia Belanda) sedang gawat darurat. Pemerintah kolonial melakukan penangkapan terhadap pemimpin-pemimpin utama partai-partai politik nasional yang “radikalâ€, menginginkan kemerdekaan Hindia Belanda yang sebenarnya tanah air milik pribumi.
Di saat keadaan gawat itu, sekonyong-konyong masyarakat keturunan Arab di Indonesia membuat sebuah gebrakan. Tahun 1934, tepatnya tanggal 4 Oktober, pemuda-pemuda keturunan Arab berkumpul di Semarang. Berkumpul-kumpul itu bukan hal yang patut membuat kaget. Pemerintah kolonial tidak akan kaget kalau melihat mereka sebatas berkumpul saja.
Tepat tanggal, bulan, dan tahun itu, di Semarang, para pemuda turunan Arab ini membuat sebuah kesepakatan, dalam bentuk sumpah. Namanya Sumpah Pemuda Keturunan Arab. Isinya adalah:
1. Tanah air peranakan Arab adalah Indonesia.
2. Karenanya mereka harus meninggalkan kehidupan menyendiri (isolasi).
3. Memenuhi kewajibannya terhadap tanah air dan bangsa Indonesia.
“Sumpah Pemuda†ini bertujuan untuk mengamini dan melanjuti Sumpah Pemuda Indonesia, tanggal 28 Oktober 1928. Kemudian, saat itu juga dibuatkan wadah pelaksana sumpah: Persatuan Arab Indonesia (PAI), kemudian berubah menjadi Partai Arab Indonesia pada 1940.
Sebelumnya, masyarakat keturunan Arab di bumi nusantara ini hidup dalam keadaan bimbang menghadapi gagasan baru tentang kebangsaan, bangsa Indonesia. Banyak masyarakat turunan Arab saat itu berkeyakinan bahwa tanah airnya adalah yang nun jauh di sana, di Jazirah Arab. Banyak dari mereka yang berorientasi ke sana. Begitu tulis AR Baswedan dalam tulisan yang berjudul “Sumpah Pemuda Indonesia Keturunan Arab (1934) Suatu Revolusi Pikiran†di Panji Masyarakat edisi 15 November tahun 1974, halaman 14.
Baswedan menyebutkan, tokoh-tokoh pemuda Arab yang hadir berasal dari Jakarta, Pekalongan, Solo, Semarang, dan Surabaya. Mereka menjadi motor dalam perkumpulan-perkumpulan Arab lainnya. peristiwa itu—dalam pandangan Baswedan—menggemparkan pemerintah kolonial, kaum nasionalis, dan kalangan Arab sendiri.
Pemerintah kolonial langsung memantau pergerakan itu karena sadar akan bahayanya. Kaum nasionalis gembira karena mendapatkan kawan dalam situasi gawat, tulis Baswedan. Kemudian, ia melanjutkan: “Dalam situasi gawat yang demikian itulah pemuda Arab justru bangkit dan memproklamasikan keyakinan dan sikapnya, meskipun mereka, oleh UU Kerakyatan Hindia Belanda diberi status ‘asing’.â€
Meskipun sempat dianggap “asing†oleh masyarakat sekelilingnya saat itu, mereka—merujuk kepada tulisan Baswedan—“… memilih tempatnya di antara rakyat ‘asli’ yang oleh Belanda disebut ‘inlander’ …!†Mereka meninggalkan status timur asingnya untuk merengkuh ibu pertiwi.
Sumber foto: Majalah Panji Masyarakat, tahun XVI/845, 15 November 1974, halaman 14
Keterangan foto: Kongres PAI (Partai Arab Indonesia) ke-V di Jakarta, 1939, di Gedung Permufakatan, Gang Kenari. Yang berpidato di atas mimbar adalah MR Amir Syarifuddin mewakili GAPI (Gabungan Politik Indonesia), dalam badan mana PAI menjadi anggota.
Duduk dari kiri ke kanan: alm Ali Basyaib, AR Baswedan ketua PB PAI, alm A Bayasut (sec PB PAI), MHA Husin Alatas alm (wakil ketua PB PAI).
