• Ikuti kami :

Nasib Politik (Umat) Islam di Sepanjang Hayat Orde Senjata

Dipublikasikan Sabtu, 21 Oktober 2017 dalam rubrik  Tafakur

Nafas harapan umat Islam setelah PKI tertumpas dan Orde Baru naik tahta, ternyata tak panjang. Setelah mencapai kekuasaannya, Orba di bawah pimpinan Soeharto tak sudi pada tuntutan tokoh-tokoh Masyumi agar merehabilitasi partai itu (dan PSI) yang dibubarkan orde sebelumnya. Susunan nama di tubuh Orba, yakni para jenderal berlatar belakang tradisionalisme Jawa, memang sudah lama menaruh kecurigaan terhadap gerakan politik Islam yang pernah mereka hadapi dalam wujud PRRI/Permesta. Jadi setelah menyewa tangan umat Islam untuk memberangus PKI, Orba mencari cara untuk memunculkan kesan telah membayar sewa itu sambil melemahkan –atau memusnahkan sekalian– gerakan politik Islam, yang diduga dapat menyumbat laju pembangunan.

Dari tubuh politik Islam sendiri muncul anak muda cerdas bernama Nurcholish Madjid yang menyeru diktum mengejutkan, “Islam, yes! Partai Islam, no!” Ungkapan itu, pada mulanya adalah seruan moral seorang Cak Nur kepada umat Islam, terutama tokoh-tokohnya, untuk memanfaatkan saluran politik yang ada di saat rehabilitasi Masyumi tak memungkinkan lagi. Keprihatinan yang bercampur dengan nalar modernisme dalam memahami Islam ini menghasilkan sebuah kebingungan epistemologis.

Bagi Orba, pikiran semacam “Islam, yes! Partai Islam, no!” dilirik sebagai pelancar cita-cita ideologis mereka. Hal ini disebut organisisme oleh David Bourchier dan Veri R. Hadiz (2006: 11). Organisisme adalah “...gagasan bahwa otoritas di negara Indonesia harus mencerminkan pola-pola yang ditemukan dalam keluarga tradisional dan masyarakat perdesaan yang tertib.” Demi ketertiban dalam pengertian yang dirumuskan sepihak itu, unsur-unsur ideologis dari masyarakat harus diubah menjadi bentuk-bentuk baru yang mendukung stabilitas dan pembangunan. Supaya berjalan mulus dan lebih aman, tentara memperoleh fungsi keduanya, yakni fungsi politik. Sementara itu, citra “Bapak Pembangunan” menjadi milik Soeharto, sehingga jika ada “anak” yang membangkang, termasuk dari unsur politik Islam, senjata akan ditodongkan sesuai arahan Bapak Pembangunan.

Umat Islam yang di awal kedatangan Orba menyangka nasib politiknya akan sesuai dengan pepatah mahsyur berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, malah mengalami keadaan sebaliknya, dirakit-rakit dahulu, centang perenang di tepian.

Dirakit-rakit Dahulu

Bagi “Gerbong Nurcholish” (istilah yang digunakan Tempo untuk menyebut Cak Nur dan para pengikut pemikiran dan aktivismenya), cita-cita politik Islam lama adalah gagasan usang sekaligus utopis yang harus disegarkan dengan menafsir ulang beberapa pokoknya. Hal paling memungkinkan untuk mewujudkan sebuah sintesis yang harmonis antara Islam dan negara, menurut kalangan ini, adalah mengubah atau setidaknya membuat rumusan teologis tentang penegakan hukum dan formalisasi ajaran Islam menjadi lebih fleksibel dan adaptif. Tiga agenda utama mereka adalah seruan desakralisasi, reaktualisasi dan pribumisasi ajaran Islam (Effendy, 2009: 140-143).

Cak Nur bermain-main dengan pembedaan makna sekularisasi dan sekularisme. Sekularisasi, menurutnya, adalah “...menduniawikan nilai-nilai yang sudah semestinya bersifat duniawi, dan melepaskan umat Islam dari kecenderungan untuk meng-ukhrawi-kannya.” (Madjid, dalam Bourchier dan Hadiz, 2006: 120). Gara-gara pemisahan makna secara semena-mena ini, ia mendapat sanggahan keras dari Menteri Agama RI pertama yang juga seorang Profesor Hukum Islam, H. M. Rasjidi. Menurut Rasjidi, istilah sekularisasi maupun sekularisme sama-sama berasal dari kata sekular yang mengandung muatan filosofis tentang pemisahan urusan agama dan urusan kehidupan manusia. Para filsuf pun sepakat dengan hal tersebut, sehingga kita tak bisa mengajukan pemaknaan sendiri yang semau gue.

Sekira 500 km dari tempat Cak Nur menyampaikan pikirannya, di Yogyakarta, profesor perbandingan agama, Mukti Ali, juga mengajarkan rasionalitas sejenis kepada murid-muridnya. Ajarannya dapat diperas sekurang-kurangnya menjadi empat butir: 1) Al-Qur’an dan Sunnah tidak memerintahkan pendirian negara Islam, 2) politik di dalam Islam adalah prinsip-prinsip umum tentang kebaikan hidup bersama, bukan seperangkat ideologi, sehingga ideologi Islam dapat dicurigai sebagai reduksionisme Islam, 3) kontekstualisasi ajaran Islam sesuai laju zaman, sebagai konsekuensi dari keyakinan pada kekekalan Islam, 4) kebenaran adalah milik Allah, maka tak boleh ada seorang muslim pun yang berhak memutlakkan pemahamannya di atas pemahaman orang lain (Effendy, 2009: 147-148).

Pandangan seperti itu menarik perhatian Orba dan dianggap menguntungkan. Secara politis, Orba mempercayakan mereka untuk mengisi tempat penting di dalam pemerintahan, seperti anggota dewan, menteri agama, dan peneliti di badan-badan milik pemerintah. Di tahun 1971-1978, Mukti Ali menjabat sebagai Menteri Agama. Munawir Syadzali, yang juga seorang rasionalis, memegang jabatan yang sama untuk dua periode berturut-turut, yakni 1983-1993. Selain mengamini gagasan desakralisasi politik Islam, Syadzali juga mengusulkan perombakan beberapa hukum privat di dalam Islam, seperti hukum waris. Di parlemen, unsur-unsur HMI memenuhi kursi Golongan Karya dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Di lingkungan kampus, dengan jabatan Menteri Agamanya, Mukti Ali mengangkat sarjana liberal lain, misalnya Harun Nasution sebagai rektor IAIN Jakarta.

Berangkat dari rasionalitas semacam itu, Islam tidak boleh berhadapan sama tegak dengan negara. Meskipun demikian, bergabung dengan tatanan politis dan ideologis yang ada saat itu rupanya mengandung efektivitas yang besar. Daripada bersusah-susah mencari cara untuk memperjuangkan formalisasi Islam seperti cita Masyumi, cara ini dianggap dapat memulihkan kembali harga diri politisi muslim (Effendy, 2009: 169-171). Ketua pertama PPP, HMS Mintaredja (dalam Bourchier dan Hadiz, 2006: 125), secara gamblang mengajak umat Islam untuk melaksanakan pembangunan di segala bidang, khususnya dalam bidang ekonomi, dengan bekerja sama dengan golongan ABRI dan menjajarkan diri dengan golongan pembangunan, yang tak lain adalah Orba itu sendiri. Sebagai tambahan, beberapa tahun sebelumnya, secara semena-mena Mintaredja dipasang Orba sebagai pimpinan Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) menggantikan tokoh Masyumi yang dipilih secara demokratis untuk memimpin partai itu, Mohammad Roem. 

Centang Perenang di Tepian

Rasionalitas pemahaman keagamaan yang ditawarkan tokoh-tokoh tersebut, dalam beberapa hal memang menunjukkan beberapa keuntungan pragmatis. Kalangan muslim pasca-Masyumi berbondong-bondong dapat masuk birokrasi. Bahkan dalam tataran yang lebih luas lagi, mantan ketua HMI, Akbar Tandjung menjadi Ketua Umum Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Mar’ie Muhammad menjadi Menteri Keuangan dan B.J. Habibie menjadi Menteri Negara Riset dan Teknologi. Nama terakhir ini kemudian memimpin Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI). Di tingkat legislatif, aspirasi umat juga terwujudkan di dalam pengesahan Undang-Undang Pendidikan Nasional (UUPN) tahun 1989, Undang-Undang Peradilan Agama tahun 19819 dan Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, serta diubahnya kebijakan tentang jilbab tahun 1991.

Namun penting dicatat, semua itu baru terjadi ketika kekuatan Katolik yang mendukung Orba sejak awal, menarik diri. Sebabnya, praktik otoritarianisme Orba menyelisihi cita-cita demokratis para intelektual Katolik. Dengan keadaan ini, Soeharto pun kekurangan daya dalam mengendalikan ABRI. Maka bagi Soehato dan kubunya, menempel ke haluan umat Islam adalah pilihan paling masuk akal. Padahal sebelumnya, di sepanjang tahap menuju pencapaian itu, terdapat banyak darah umat Islam yang tumpah, mengalir dan menggumpal bersama tanah.

Saat sedang kuat-kuatnya, di tahun 1980-an, Orba berhasil menetapkan Pancasila sebagai Asas Tunggal dan menghantam begitu saja unsur-unsur politik Islam lama yang dicurigai sebagai ekstrem kanan. Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), organisasi dakwah yang didirikan Mohammad Natsir bersama tokoh Masyumi lain, menjadi sasaran utama senjata Orba. Terhadap unsur Masyumi, Orba menyempitkan ruang gerak dan muatan dakwah mereka. Ceramah-ceramah politik dari pihak DDII, seperti oleh A.M. Fatwa, Abdul Qadir Djaelani, dan Mawardi Noor, kerap berakhir dengan kedatangan pihak ABRI yang menjemput mereka ke penjara. Di penjara, mereka mengalami siksaan fisik sebagaimana para pendahulu mereka disiksa oleh orde sebelumnya. A.M. Fatwa pernah mendapat teror berupa pemukulan dan pembacokan.

Senjata Orba terangkat dan terarah pada bentuk pembangkangan yang lebih berat dari itu. Terhadap sisa-sisa unsur NII di luar Jakarta, Orba menyelenggarakan Operasi Khusus (Opsus) di bawah arahan Ali Murtopo untuk memancing kemunculan tokoh-tokoh mereka. Dua tokoh NII, Dodo M. Darda dan Adah Jaelani, melakukan konsolidasi organisatoris dengan pengakuan terhadap Daud Beureuh sebagai Komandan Perang Seluruh Indonesia. Konsolidasi itu mereka lakukan berkat ongkos dari Ali Murtopo yang meniupkan kesiap-siagaan memberangus pengaruh Komunis Internasional. Setelah unsur NII lain muncul ke permukaan, mereka malah ditangkap, dipenjara, dan dikenai hukuman mati oleh Orba. Ali Murtopo kemudian membentuk struktur NII baru yang tersebar di wilayah Indonesia, termasuk NII Komandemen Wilayah IX, yang dipimpin Abu Toto Syeikh Panji Gumilang (Yunanto, dkk., 2003: 34-35). Sampai saat ini, nama terakhir itu terus memancing keresahan di tengah umat.

Selain unsur NII, Orba juga menyasar unsur muslim sipil yang rata-rata tak memiliki peran penting dalam kegiatan politik di tingkat lokal, apalagi nasional. Di Tanjung Priok, 12 September 1984, Orba menghadapi tuntutan massa terhadap pembebasan 4 kawan mereka dengan barisan panser dan tentara bersenjata. Dalam catatan Komnas HAM, korban terdata dari peristiwa itu sebanyak 79 orang, dengan rincian 55 orang mengalami luka berat dan 24 orang meninggal. Angka ini belum termasuk nama-nama yang hilang. Untuk mencuci tangan, Orba mengenakan status tersangka kepada 28 orang. LBH Jakarta (dalam Fatah, 2010: 254) menunjukkan bahwa 28 orang itu mengalami cacat tubuh akibat perlakuan aparat, seperti tertembak pada bagian kepala, tubuh, kaki, dan luka pukulan benda tumpul. Daftar kasus kekerasan Orba terhadap masyarakat, termasuk umat Islam, tentu bisa bertambah panjang jika kita memasukkan kasus Lampung, Aceh, Timor Timur, dan pembersihan unsur-unsur PKI.

Momok yang berhasil menjadi desas-desus sepanjang todongan senjata Orba adalah keburukan citra para pejuang gagasan politik Islam dan kebaikan serta keramahan pengusung liberalisasi ajaran Islam. Robert W. Hefner (2001) menyebut kelompok kedua sebagai “Islam Sipil”, yang dipisahkannya dari “Islam Politik”. Pembelahan yang muncul dari nalar dikotomik (hal ini lebih baik diuraikan lebih rinci sebagai persoalan epistemologis di kesempatan lain) seperti ini, menentukan wajah perjuangan politik umat Islam setelah berlalunya orde senjata.

Maaf, Ingatan, Keadilan

Kita mungkin terlalu pemaaf terhadap perlakuan pihak-pihak yang menyakiti kita. Tak lama setelah bebas dari penjara Orde Lama, Buya Hamka dengan tulus menshalati jenazah Soekarno, padahal presiden pertama Republik Indonesia ini lah yang paling bertanggung jawab atas pemenjaraannya. Saat kekuasan Soeharto doyong dihempas para penuntut demokratisasi dan reformasi dari unsur sekular, umat Islam bersedia menjadi penyangga Orde Baru di akhir hayatnya. Tetapi yang harus diingat terus-menerus oleh kita, pemaafan itu bukan sebuah ajakan untuk tiba-tiba lupa secara berjama’ah, lalu terkena bujuk rayu lagi di masa sekarang ketika rezim berikutnya mengajak kita untuk turut serta ke dalam agenda politik mereka. Mumpung masih di dunia, penegakan keadilan atas para korban Orba adalah hal penting yang harus terus dijadwalkan oleh semua orang. Umat Islam bisa menjadi pemimpin ke arah usaha-usaha itu.


Daftar Pustaka

Effendy, Bahtiar. 2009. Islam dan Negara: Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia. Jakarta: Paramadina.

Fatah, Eep Saefulloh. 2010. Konflik, Manipulasi, dan Kebangkrutan Orde Baru: Manajemen Konflik Malari, Petisi 50, dan Tanjung Priok. Jakarta: Burung Merak Press.

Hefner, Robert W. 2001. Civil Islam: Islam dan Demokratisasi di Indonesia. Terj. Ahmad Baso. Jakarta: The Asia Foundation dan ISAI.

Bourchier, David dan Vedi R. Hadiz (ed.). 2006. Pemikiran Sosial dan Politik Indonesia Periode 1965-1999. Jakarta: Freedom Institute.

Yunanto, S, dkk. 2003. Gerakan Militan Islam di Indonesia dan Asia Tenggara. Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung dan The RIDEP Institute.

Tulisan Terkait (Edisi Setelah Gestapu)

IKLAN BARIS