• Ikuti kami :

Mohammad Natsir dan Keselamatan Indonesia: Mosi Integral Republik Indonesia
Bagian Ke 1

Dipublikasikan Rabu, 08 Februari 2017 dalam rubrik  Perbendaharaan Lama

Bercerai berai membuat kita berpeluang disakiti pihak asing. Itu dipahami betul oleh orang tua kita dahulu. Zaman RIS dahulu, orang tua kita sadar akan potensi bahaya itu. Soal keamanan menjadi salah satu alasan untuk bersatu. Namun, pada zaman itu, ada alasan penting kedua yang mengemuka: soal kemakmuran.

Keterpisah-pisahan membuat proses memakmurkan rakyat akan mengalami banyak kendala. Dengan kesadaran itu, orang tua kita dahulu sekuat tenaga menolak keberlangsungan RIS. Mereka ingin kembali menjadi kesatuan masyarakat yang bisa bahu-membahu menjaga keamanan dan menciptakan kemakmuran. Bahu-membahu itu penting memang.

Zaman itu, keinginan rakyat ditandai dengan aksi demonstrasi di beragam negara bagian (sekarang menjadi provinsi-provinsi). Awalnya, demonstrasi itu terkesan kurang ditanggapi dengan serius oleh pemerintah yang berkuasa. Entah mengapa. “Terserah kamu, rakyat,” baru itu jawaban yang terlontar. Belum ada usaha kuat secara politik.

Buya Natsir berperan menyelesaikan hal itu. Beliau melihat bahwa jika tidak diseriusi maka hal itu akan membawa petaka untuk Indonesia. Mewakili Partai Masyumi, beliau berani mengungkapkan persoalan yang seharusnya kala itu bisa diseriusi: keinginan rakyat untuk satu tubuh kembali.

Sebelum pidato Buya Natsir, gerakan rakyat itu tidak mendapatkan tempat dalam legalitas sistem negara. Jika keinginan mereka kala itu tidak disalurkan, besar kemungkinan mereka akan menggunakan jalan inkonstitusional. Kalau begitu, negara bisa bubar. Di sinilah peran penting Buya Natsir: membawanya ke jalan konstitusional. Wajar kalau Deliar Noer, ilmuwan sosial politik itu, menilai orang-orang Indonesia beruntung memiliki Buya Natsir.

Kalau dulu orang-orang ingin bersatu, sekarang banyak orang ingin berpisah. Kita tidak bisa dengan serta-merta mengatakan itu menyalahi kehendak orang-orang tua kita dahulu. Mestilah kita cari penyebab mengapa ingin berpisah. Apa jangan-jangan soal keamanan dan ketimpangan ekonomi dan kemakmuran yang menjadi sebab? Bersatu tetapi rawan soal keamanan dan justru kemelaratan yang berjaya adalah kondisi yang aneh, yang tidak sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa. Ini mesti kita telaah bersama.

Untuk kembali mengingat-ingat akan kesemua itu, NuuN.id mengetengahkan kembali pidato Pak Natsir di parlemen pada 3 April 1950 tentang Pembentukan Negara Kesatuan. Pidato ini dikutip dari bukunya, Capita Selecta, jilid II, halaman 5—7, terbitan Pustaka Pendis, Jakarta.

                                                                                ***

Saudara Ketua,

Dalam menentukan sikap fraksi saya terhadap mosi ini, fraksi adalah terlepas dari soal “Apakah kami dapat menerima oper semua keterangan-keterangan yang tercantum dalam mosi ini atau tidak!" Juga menjauhkan diri dari pada pembicaraan soal unitarisme dan federalisme dalam hubungan mosi ini, sebab pusat persoalannya tidak ada hubungannya dengan hal-hal itu, akan tetapi jauh di lapangan lain.

Pembicara-pembicara yang mendahului saya, sudah dengan panjang lebar mengemukakan hal-hal ini.

Orang yang setuju dengan mosi ini tidak usah berarti, bahwa orang itu unitaris; orang federalis pun mungkin juga dapat menyetujuinya. Sebab soal ini sebagaimana saya katakan, bukan soal teori struktur negara unitarisme atau federalisme, akan tetapi soal menyelesaikan hasil dari perjuangan kita masa yang lampau yang tetap masih menjadi duri di dalam daging. Tiap-tiap orang yang meneliti jalan persengketaan Indonesia-Belanda, tentu akan mengetahui bagaimana riwayat timbulnya NST dan bagaimana fungsinya NST itu. Walaupun bagaimana juga ditimbang, ditinjau dan dikupas, tetapi rakyat dalam perjuangannya melihat struktur itu sebagai bekas alat lawan untuk meruntuhkan perjuangan Republik Indonesia. Maka inilah yang menimbulkan reaksi dari pihak rakyat, bukan soal teori unitarisme atau federalisme.

Kejadian-kejadian yang bergolak di NST sekarang bukan satu hal yang kunstmatig atau dibikin-bikin akan tetapi adalah satu akibat yang tidak dapat dielakkan dan yang harus kita selesaikan sekarang, karena belum kita selesaikan dengan KMB sebagai hasil perundingan dengan Belanda dahulu.

Orang bisa berkata, bahwa semua mosi atau resolusi dari rakyat dan demonstrasi-demonstrasi yang telah berlaku di NST itu menurut juridische vorm-nya belum dapat dianggap sebagai suatu manifestasi dari kehendak rakyat. Tapi coba, apakah akibatnya jikalau mosi ini ditolak lantaran dianggap prestisenya belum cukup? Ia akan berarti pancingan bagi rakyat untuk menghebat dalam demonstrasi!

Saya teringat kepada pidato Presiden pada pembukaan sidang Parlemen ini. Beliau berkata, bahwa dalam satu tahun ini kita tetap konstitusionil. Kita akan menuruti apa yang disebut dalam Konstitusi dan tidak akan menyimpang dari Konstitusi. Akan tetapi kita dapat menyimpang dari padanya, jikalau keadaan memaksa. Hal ini diperhatikan oleh rakyat dan diartikannya bahwa jika keadaan biasa, tidak memaksa, tidak memberikan jalan baginya untuk mencapai cita-citanya, maka diciptakannya keadaan yang memaksa dengan segala akibatnya yang dipikul oleh rakyat itu sendiri.

Barangkali di dalam meninjau mosi ini, Pemerintah merasa khawatir, kalau-kalau mosi ini akan mengakibatkan suatu bentrokan. Akan tetapi menolak dan mematikan mosi ini berarti memperhebat apa yang telah terjadi. Oleh karena itu letakkanlah titik berat dari mosi ini pada apa yang disebut dalam keputusan, yaitu supaya Pemerintah RIS menempuh jalan biasa dengan kebijaksanaannya untuk menyelesaikan soal ini. Jikalau Pemerintah menganggap bahwa jika pekerjaan itu dengan sekaligus dan serentak dijalankan, akan menimbulkan bermacam-macam kekacauan, maka bagi Pemerintah cukup terbuka jalan mengadakan undang-undang darurat untuk mengadakan masa peralihan, sehingga RIS dapat bertindak tidak membiarkan rakyat di NST bergolak dan diberikan kepada mereka kesempatan untuk menyelesaikan soalnya sendiri. Maka dalam fasal-fasal yang ada dalam undang-undang darurat itu terbuka jalan bagi Pemerintah untuk menjalankan kebijaksanaan dengan sebaik-baiknya.

Tulisan Terkait (Edisi Politik)

IKLAN BARIS