• Ikuti kami :

Mengenal Mohammad Natsir Sang Pendamai, Berdamai dengan PRRI
Bagian Ke 2

Dipublikasikan Rabu, 26 Juli 2017 dalam rubrik  Makalah

PRRI mengultimatum, apabila dalam tempo lima kali 24 jam tuntutan tak dipenuhi presiden, maka Dewan Perjuangan menyatakan bebas dari kewajiban taat kepada Ir. Soekarno sebagai kepala negara dan segala akibat dari tidak dipenuhinya semua tuntutan di atas menjadi tanggung jawab dari mereka yang tak mematuhinya terutama Presiden Soekarno.18

Saat itu, Soekarno yang sedang berada di Tokyo menolak tuntutan PRRI. Mendapat penolakan Soekarno, PRRI membalas dengan mengumumkan pendirian pemerintahan tandingan lengkap dengan kabinetnya. Kabinet yang diumumkan pada tanggal 15 Februari 1958 itu terdiri dari Sjafruddin sebagai Perdana Menteri dan Menteri Keuangan, M. Simbolon sebagai Menteri Luar Negeri, Burhanudin Harahap sebagai Menteri Pertahanan dan menteri kehakiman, dan Dr. Soemitro Djojohadikoesoemo sebagai Mentri Perhubungan/Pelayaran.

Jika dibandingkan, masa pergerakan DI/TII lebih lama ketimbang PRRI/Permesta. Akan tetapi, Soekarno menganggap pemberontakan DI/TII tidak lebih berbahaya ketimbang PRRI/Permesta. Seluruh operasi militer yang diutus untuk membereskan “pemberontakan” di Sumatera dan Sulawesi ini, oleh Soekarno, disebut sebagai Pancasila Crusade.19 Padahal, berlainan dengan DI/TII, PRRI/Permesta merupakan suatu gerakan penyelamatan negara dari kesewenang-wenangan pemerintah pusat. Sejarawan Taufik Abdullah menyebut masa ini sebagai “Dasawarsa ideologi yang ditandai dengan kemunculan PRRI/Permesta sebagai antitesa dari tekanan situasi politik yang mengerucut.”20

Herman Nicholas Ventje Sumual mengatakan, gejolak dan protes daerah terhadap pemerintah pusat saat itu sebenarnya refleksi dari keinginan rakyat di daerah-daerah untuk membangun daerahnya.21  Rakyat di daerah-daerah melihat pembangunan tidak semakin maju tapi malah mundur. Secara khusus, Piagam Rencana Pembangunan Semesta (Permesta) merupakan wujud rencana pembangunan dari daerah yang telah mendeklarasikan sejumlah dewan. Ancaman dan gejolak dari daerah yang menganggap pemerintah pusat abai terhadap pembangunan di daerah ini, oleh para pemimpin militer di daerah, diatasi dengan mengambil alih keadaan. Langkah PRRI dianggap sebagai sesuatu yang melanggar konstitusi. Padahal, menurut Sumual, “Kalau dilihatnya dari kacamata undang-undang darurat yang berlaku sekarang (2008), tindakan kami saat itu melanggar. Tetapi, saat itu, yang berlaku adalah undang-undang darurat buatan Belanda.”22 

PRRI/Permesta, oleh pemerintah, ditanggapi dengan keras. Presiden Soekarno mengatakan, “Untuk menghadapi penyelewengan itu dengan tegas dan dengan segala kekuatan yang ada.”23 Kehendak ini pun didukung oleh PM Djuanda, KSAD A.H. Nasution, serta sebagian besar tokoh PNI dan PKI. Setelah itu, dibentuklah Angkatan Perang Republik Indonesia yang menyiapkan lima operasi gabungan untuk seluruh wilayah Indonesia.

Pada akhir September 1958, PRRI-Permesta dapat dilumpuhkan secara militer, tetapi secara politik, masih terus melakukan perlawanan. Presiden Soekarno mengeluarkan Keppres Nomor 449/1961 tentang pemberian amnesti umum kepada semua orang yang terlibat dalam PRRI/Permesta untuk kembali ke pangkuan ibu pertiwi sebelum 5 Oktober 1961. Selain Dr. Soemitro, seluruh tokoh yang terlibat dengan PRRI/Permesta menyerahkan diri. Namun, amat disayangkan, selepas kembali ke ibukota, para tokoh ini ditangkapi dan dipenjara. M. Natsir sendiri pada akhirnya masuk rumah tahanan militer dari 1962--1966 bersama dengan Sjafroedin Prawiranegara dan Burhanudin Harahap.

Mencermati Kedudukan M. Natsir dalam PRRI Sekali Lagi

PRRI yang pada awalnya dimaksudkan sebagai gerakan moral untuk menekan Soekarno agar kembali kepada konstitusi, ternyata berkembang menjadi gerakan militer dan kemudian dinilai sebagai pemberontakan hingga seluruh tokoh yang terlibat di sana diberi cap pembangkang24. Karena itu, M. Natsir, sosok yang sebetulnya berjasa banyak bagi NKRI ini baru dinyatakan sebagai pahlawan nasional dan diberi penghargaan Bintang Republik Indonesia Adipradana setelah 63 tahun proklamasi kemerdekaan dan 15 tahun wafatnya, tepatnya pada 10 November 2008. Bukan berarti gelar pahlawan dan pengakuan itu selalu penting bagi pribadi sang tokoh. Gelar pahlawan yang lambat diiberikan ini justru perlu dimaknai sebagai kadar kesadaran dan kesyukuran bangsa Indonesia akan sejarah bangsanya sendiri serta  alam merdeka yang telah bebas dinikmati.

Dalam keadaan politik yang makin tegang pascapidato konsepsi Soekarno itu, bila saja M. Natsir dan tokoh bangsa lainnya tidak ke Sumatera, menjumpai dan melakukan rapat-rapat dengan tokoh-tokoh militer dan PRRI, boleh jadi pergolakan yang terjadi di daerah tidak dapat dibendung dan menumpahkan korban lebih banyak, hingga merugikan negara lebih besar lagi. Walau bagaimanapun, perlu diakui bahwa M. Natsir adalah sosok kharismatik yang dipercaya oleh berbagai kalangan rakyat Indonesia.

Langkah politik M. Natsir adalah langkah cerdas yang dimaksudkan untuk mengatasi dua keadaan genting sekaligus. Pertama, peredaman gejolak rakyat di daerah yang semakin kuat dan mengarah kepada disintegrasi akibat penanganan yang tak efektif dari pemerintah pusat. Hal ini tentu membangun kesadaran masyarakat mengenai situasi dan kondisi bangsa dan negaranya saat itu. Kedua, mengarahkan keadaan tersebut menjadi suatu aksi yang bertujuan memperingatkan pemerintah pusat yang telah menyeleweng agar kembali mematuhi ketatanegaraan dan perundang-undangan yang berlaku. Gerakan ini, pada akhirnya, menunjukkan kepada bangsa Indonesia dulu dan kini bahwa negara ini harus diurus dengan benar. Rakyat perlu dibela dan dibebaskan dari pemimpin yang berbuat sekehendaknya. Hal itu adalah cita-cita kemerdekaan bangsa ini yang digenggam kuat oleh M. Natsir. Untuk melakukan hal itu, banyak pengorbanan yang harus diberikan. Manusia yang telah menyerahkan hidup dan matinya kepada Tuhan semesta alam tentu tak merasa berat melakukan pengorbanan tanpa pandangan dan penghargaan khusus dari manusia.

Boleh dikatakan, hampir semua pendiri PRRI adalah para pendiri Republik Indonesia. Situasi ketika itu perlu ditelaah dengan cermat dan mereka perlu didudukkan secara tepat, tentunya tidak di kursi pemberontak atau pembangkang. Upaya keras mereka justru bermaksud menyelamatkan negeri dari kezaliman.  

Perlu diakui pula bahwa saat itu, dunia dalam suasana Perang Dingin. Amerika sendiri banyak memberi bantuan pesenjataan. Tidak melihat kepentingan Amerika dalam persoalan ini adalah sebuah hal yang naif. Namun, secara bulat, memandang bahwa M. Natsir dan tokoh lainnya adalah pemberontak bahkan antek Amerika adalah tindakan yang terburu-buru.

M. Natsir dan Sjafroedin Prawiranegara melakukan gerakan ini bukan atas dasar kepentingan Amerika dalam melawan komunisme. Mereka yakin tengah berdiri di atas kebenaran dan tengah menegakkan keadilan. Keyakinan tersebut memperlihatkan rasa tanggung jawab atas amanah yang diberikan Tuhan ke pundak mereka. Audrey Kahin mengatakan, “Natsir and Sjafruddin had never lost the belief that their struggle would ultimately be successful. Both were intensely devout and retained a strong faith in the justice of their cause.”25


_________________________________________________________________

1M. C. Ricklefs. 2005. Sejarah Indonesia Modern 1200-2004. Jakarta : PT Serambi Ilmu Semesta. Hlm 472

2Diantaranya berupa karet, kopra dan gula

3Kehidupan tentara yang tahun 1950 berpangkat bintara sangat miskin, memprihantikan dan tinggal di asrama sangat tidak manusiawi

4Dewan Banteng adalah sebuah divisi perjuangan melawan Belanda pada masa revolusi di Sumatera Tengah. Pada 20 – 24 November 1956 diadakan reuni para perwira mantan anggota Divisi Banteng di Padang. Reuni itu menghasilkan “pembentukan Dewan Banteng yang diketuai Letkol Ahmad Husein, Komandan Resimen Militer Sumatera Tengah”. Dewan Banteng juga mengeluarkan pernyataan agar dilakukan segera suatu perbaikan yang cepat dan radikal di semua bidang, terutama terhadap para pemimpin negara umumnya dan para pemimpin TNI khususnya.

5M. Dzulfikridin. Mohammad Natsir dalam Sejarah Politik Indonesia, Peran dan Jasa dalam Dua Orde Indonesia. MIizan. Jakarta 2010. Hlm 123

6Ibid

7Mohammad Natsir dalam Sejarah Politik Indonesia, Peran dan Jasa dalam Dua Orde Indonesia. Hlm 124

8Pidato Konsepsi Soekarno pada intinya berisi: 1. Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin tidak memperbolehkan oposisi karena dinilai tidak sesuai kepribadian bangsa Indonesia, 2. Untuk melaksanakan sistem Demokrasi Terpimpin, harus dibentuk Kabinet Gotong Royong sebagai pengganti kabinet yang ada. Dengan melaksanakan prinsip gotong royong, oposisi akan hilang dalam parlemen dan masyarakat, 3. Pembentukan Dewan Revolusioner (yang diganti dengan Dewan Nasional) anggotanya terdiri dari wakil-wakil golongan fungsional dalam masyarakat. Dewan akan dimpimpin langsung oleh presiden dan berfungsi sebagai pemberi nasihat kepada pemerintah.  

9Mohammad Natsir dalam Sejarah Politik Indonesia, Peran dan Jasa dalam Dua Orde Indonesia. Hlm 125

10Hamka. “Persahabatan 47 Tahun”. Majalah Panji Masyarakat No. 251 tahun XX, 15 Juli 1978/ 9 Sya’ban 1398, hlm 17—23.

11Mohammad Natsir. Politik Melalui Jalur Dakwah. Media Dakwah. Jakarta. 2008. Hlm 38.

12Nugroho Dewanto (ed.). Seri Buku Tempo Kartosoewijo Mimpi Negara Islam. Jakarta. Tempo. 2010. Hlm 48-49

13Seri Buku Tempo Kartosoewijo Mimpi Negara Islam. Hlm 49

14Politik Melalui Jalur Dakwah. hlm 48

15Mohammad Natsir dalam Sejarah Politik Indonesia, Peran dan Jasa dalam Dua Orde Indonesia. 125

16SOB adalah kepanjangan dari staats van oorlog en bleg  yang berarti negara dalam keadaan bahaya perang.

17Mohammad Natsir dalam Sejarah Politik Indonesia, Peran dan Jasa dalam Dua Orde Indonesia. 126

18Mohammad Natsir dalam Sejarah Politik Indonesia, Peran dan Jasa dalam Dua Orde Indonesia. Hlm. 132

19Saafroedin Bahar. “PRRI-Permesta: Sebuah Kasus Keterkaitan antara Integrasi Nasional dengan Perang Dingin.” Jurnal Studi Amerika, Vol IV, Jan – Jul 1999. Jakarta. Hlm 28-49

20Taufik Abdullah. “Natsir dalam Lintasan Sejarah bangsa”. 100 Tahun Mohammad natsir, Berdamai dengan Sejarah. Jakarta. Republika. 2008. Hlm xxvii

21Herman Nicholas Ventje Sumual. “M. Natsir dan PRRI”. 100 Tahun Mohammad natsir, Berdamai dengan Sejarah. Hlm 253-255

22Ibid. “M. Natsir dan PRRI”. 100 Tahun Mohammad natsir, Berdamai dengan Sejarah. Hlm 258. Dalam undang-undang darurat yang berlaku saat ini, keadaan perang baik darurat perang ataupun sipil hanya bisa dideklarasikan oleh presiden atau DPR. Sementara menurut undang-undang darurat yang berlaku saat PRRI terjadi, dalam pasal 37 UU Darurat buatan Belanda itu dinyatakan bahwa panglima perang bisa menyatakan keadaan darurat perang.

23Mohammad Natsir dalam Sejarah Politik Indonesia, Peran dan Jasa dalam Dua Orde Indonesia. Hlm. 134

24Mohammad Natsir dalam Sejarah Politik Indonesia, Peran dan Jasa dalam Dua Orde Indonesia. 130 

25Audrey R. Kahin. Islam, Nationalism and Democracy. Singapura. NUS Press. 2012. Hlm. 139. Artinya: “Natsir dan Sjafroeddin tidak pernah kehilangan keyakinan bahwa perjuangan mereka akhirnya akan berhasil. Keduanya amat teguh dan sangat yakin bahwa keadilan akan berpihak pada mereka”.



Tulisan Terkait (Edisi Moh.Natsir)

IKLAN BARIS