• Ikuti kami :

Menengok Kampung
Bagian Ke 1

Dipublikasikan Rabu, 18 Januari 2017 dalam rubrik  Tafakur

Dua kelompok bentrok. Ratusan aparat bersenjata pentungan dan bertameng merangsek ke permukiman padat penduduk di Kampung Pulo, Jakarta Timur, pada 20 Agustus 2015 lalu. Warga kampung mengadang mereka dengan lemparan batu. Aparat membalas, melemparkan gas air mata. Warga memegang mata, menjerit perih, dan akhirnya menyingkir. Alat berat masuk kampung, merobohkan rumah-rumah warga Kampung Pulo di bantaran Kali Ciliwung.

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, gubernur Jakarta, mengatakan, penggusuran bertujuan menormalkan lahan milik negara di sekitar Kali Ciliwung. Ahok menilai permukiman di sana terlalu padat dan kumuh. Kondisi itu berdampak pada penurunan kemampuan Kali Ciliwung menampung air hujan. Akibatnya, air kali meluap pada musim hujan, membanjiri Kampung Pulo dan sekitarnya. Maka Ahok bermaksud merelokasi warga ke rumah susun.

Warga kukuh menolak penggusuran kampung. Mereka berpendapat tanah Kampung Pulo adalah milik mereka. Sah secara hukum berdasarkan eigendom verponding, sistem kepemilikan tanah zaman Belanda, dan Undang-Undang Agraria tahun 1960. Mereka menghuni kampung itu turun-temurun sejak 1930-an. Selama itu pula mereka menciptakan lingkungan keakraban sosial sendiri. Bertahan hidup dengan segala macam cara dalam balutan kemiskinan dan ketidaksehatan lingkungan.

Kemudian aparat pemerintah datang dengan pentungan, tameng, dan alat-alat berat. Mereka meminta warga kampung menyingkir dari tanah negara demi relokasi penduduk, penormalan kali, dan rehabilitasi kampung.

Aparat pemerintah yakin masalah kemiskinan, ketidakteraturan, dan kepadatan di kota bersumber dari kampung. Pemecahannya dengan menggusur kampung dan memberi warganya ganti rugi fisik. Upaya seperti ini bukan kali pertama. Pemerintah kolonial telah melakukannya berkali-kali. Mereka juga melihat kampung sebagai sumber masalah di perkotaan. Mereka mengabaikan jejaring kehidupan sosial di dalamnya.

Dari Pelabuhan

Kemunculan kampung di kota bermula dari kebijakan Regeeringsreglements pada 1854. Peraturan ini berisi pemisahan ras penduduk menjadi tiga golongan sesuai tingkatannya, dari atas ke bawah: Eropa, timur asing, dan bumiputra.

Penggolongan ras berdampak pada kebijakan pemukiman penduduk kota. “Segregasi ras secara fisik diterapkan dalam permukiman mereka yang sengaja dipisah-pisah dan tidak boleh membaur,” kata Purnawan Basundoro, pengajar sejarah kota pada Universitas Airlangga, Surabaya.

Hak-hak istimewa gubernur jenderal (exhorbitance rechten) memperkuat kebijakan memukimkan penduduk berdasarkan ras. Orang Eropa dan sejumlah timur asing bermukim di wilayah sehat dengan limpahan fasilitas, seperti pagar, sanitasi, jalan, dan rumah permanen. Sebaliknya, Bumiputra menempati wilayah minim fasilitas dan rawan penyakit. Biasanya wilayah sekitar pantai dekat pelabuhan di utara kota.

“Bagian utara di Kota Semarang, Surabaya, dan Batavia sangat memikat orang untuk menghuninya karena dekat dengan pelabuhan,” tulis WF Wertheim dan The Siauw Giap dalam “Social Change in Java, 1900—1930” termuat di jurnal Pacific Affairs volume 35, nomor 3, 1932. Mereka memandang pelabuhan sebagai tempat bekerja paling pas: dekat, tak mensyaratkan pendidikan tinggi, dan tak perlu keluar ongkos transportasi.

Memasuki awal abad ke-20, kampung-kampung di kota mulai bertambah padat penduduk. Kebanyakan mereka migran dari desa. Pergi ke kota untuk mencari kesempatan hidup lebih baik. “Tekanan penduduk atas tanah dan menurunnya kesempatan kerja di daerah perdesaan, khususnya dari tahun 1920-an, memaksa para petani untuk pindah ke kota,” tulis Lea Jellinek dalam Seperti Roda Berputar.

Kampung di kota berbeda dari desa. “Desa berupa wilayah dengan pertanian dan lahan kosong, sedangkan kampung merupakan permukiman tanpa pertanian dan lahan kosong. Biasa berada di sekitar pinggiran atau dalam kota,” tulis James L Cobban dalam “Uncontrolled Urban Settlement: The Kampong Question in Semarang (1905—1940)” termuat di Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, 1974.

Kota tujuan para migran antara lain Batavia, Semarang, dan Surabaya. “Tiga kota ini menjadi kota terpenting di Jawa, menggabungkan fungsi pelabuhan, pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa,” tulis Wertheim dan The Siauw Giap. Di sinilah gula berserakan, menarik semut-semut dari desa. Akibatnya pertumbuhan penduduk di tiga kota itu sangat cepat. Lalu berdampak pada kampung-kampung di sana. “… Kampung menjelma daerah padat,” tulis WF Wertheim dan The Siauw Giap.

Saat bersamaan, orang-orang Eropa juga mulai deras berdatangan ke Batavia, Semarang, dan Surabaya. Pembukaan Terusan Suez mempermudah akses mereka ke Hindia Belanda. Di negeri jajahan ini, mereka butuh permukiman.

Tulisan Terkait (Edisi Kota)

IKLAN BARIS