• Ikuti kami :

Menelaah Jual-Beli Pulau di Era Dulu

Dipublikasikan Senin, 06 Maret 2017 dalam rubrik  Perbendaharaan Lama

Ramai pemberitaan tentang adanya transaksi jual-beli pulau di gugusan nusantara Indonesia. Ramai pula hal ini menjadi perbincangan di khalayak kita. Yang menentangnya banyak, sebab pulau adalah bagian dari Tanah Air, bagian dari wilayah yang merupakan kedaulatan Republik Indonesia.

Ternyata perihal masalah jual-beli pulau tidak hanya terjadi dewasa ini. Pada tahun ‘80-an hal ini juga jamak terjadi. Khususnya di Kepulauan Seribu, memang sedari dulu adanya hal itu. Pulau-pulau bisa dibeli, bisa pula disewa. Pemilik dan penyewanya berasal dari banyak kalangan—yang berkelimpahan duit tentunya—dan dari WNI juga WNA. Urusan bisnis menggiurkan ini juga didukung oleh beberapa pihak aparat pemerintahan atau juga orang-orang tertentu yang dekat dengan kekuasaan saat itu.
Irfan Hamka, salah seorang anak dari Buya Hamka, menuliskan sebuah laporan khusus tentang proses jual-beli pulau, kepemilikan pulau, dan agen-agen yang memperantarai penjualan pulau-pulau di Kepulauan Seribu. Tulisan dengan judul “Gugusan Pulau yang Diperjualbelikan” itu dimuat di Majalah Panji Masyarakat edisi nomor 354, 25 Jumadil Awal 1402 Hijriyah, bertepatan dengan 21 Maret 1982, halaman 58—60.

Tulisan ini masih terasa relevansinya bagi kita yang hidup di zaman kini. Nuun.id mengetik ulang tulisan ini untuk disajikan kepada pembaca.


***
Gugusan Pulau yang Diperjualbelikan

Status Tanah
Kecamatan Kepulauan Seribu terdiri dari empat kelurahan, Pulau Untung Jawa, Pulau Tidung, Pulau Panggang, dan Kelurahan Pulau Kelapa. Dari empat kelurahan itu, Pulau Panggang dan Pulau Kelapa yang terpadat penduduknya dengan mata pencaharian umumnya sebagai nelayan.

Kedua kelurahan yang padat ini, terletak lebih ke utara. Kalau dari pantai Jakarta, kedua kelurahan ini tidak kelihatan, memang jaraknya cukup jauh. Pulau Panggang berjarak lebih kurang 27 mil dari pantai dan kelurahan Pulau Kelapa 32 mil. Gugusan pulau di kedua kelurahan ini banyak yang tidak ada penghuninya, namun tidak berarti tidak ada yang punya.

Kelurahan Pulau Panggang terdiri dari delapan pulau. Hanya tiga yang berpenghuni, yaitu Pulau Panggang, Pulau Karya, dan Pulau Pramuka. Sedangkan lima lainnya kosong, terdiri dari Pulau Air, Pulau Karang Beras, Pulau Karang Congkok, Pulau Sumak Daun, dan Pulau Gusung Sekati. Pulau-pulau kosong itu ada yang ditumbuhi semak belukar dan ada pula yang ditanami kelapa. Pemiliknya ada perorangan dan ada pula yang kelompok. Seluruh tanah dimiliki secara adat dengan surat girik. Setiap bulan mereka membayar ireda dan pajak hasil bumi kepada kelurahan.

Seperti Kelurahan Pulau Panggang, Kelurahan Pulau Kelapa yang terdiri dari 68 pulau itu hanya empat yang berpenghuni tetap. Pulau Kelapa dan Pulau Harapan merupakan permukiman kaum nelayan. Pulau Panjang (Merpati) dan Pulau Putri daerah turis, terdapat hotel-hotel. Kedua pulau yang belakangan ini, sarana turis asing dan karyawan Pertamina yang ingin mencari hiburan maupun istirahat. Kebanyakan datang dari Pulau Pabelokan, pengeboran minyak Pertamina yang sudah berproduksi, 60 mil dari pantai Jakarta.

Dimulai dari Pulau Panjang dan Pulau Putri
Di tahun 1970, Pulau Panjang dan Pulau Putri dibeli oleh PT Pulau Seribu Paradis. Sebuah perusahaan dari kelompok Darmadi (Cina WNI), seorang pengusaha judi, dengan harga Rp 25,- per meternya. Di Pulau Panjang dibangun landasan pesawat terbang dan pulau ini diganti namanya menjadi Pulau Merpati. Sedangkan Pulau Putri disulap menjadi tempat rekreasi bertaraf internasional lengkap dengan hotel, bar, tempat pemandian, olahraga air, dan olahraga menyelam. Menurut keterangan staf Kelurahan Pulau Kelapa, walaupun kedua pulau itu dibayar dari pemiliknya yang terdiri dari: Tahir, H. Darde, Ramdan, dan DUl Hadi, Pemda hanya memberi izin hak pengelolaan selama 75 tahun.

Lokasi pulau-pulau Kelurahan Pulau Panggang dan Pulau Kelapa memang cukup indah dan merangsang bagi orang-orang berduit untuk memilikinya atau hanya sekedar menanam modal sementara alias spekulasi.

Dengan adanya Pulau Merpati dan Pulau Putri, arus turis pun mulai berdatangan ke tempat itu. Bagi orang-orang berduit yang “tajam” matanya, pulau-pulau tetangga kedua pulau tadi menjadi incaran. Baru tiga tahun Pulau Merpati dan Pulau Putri beroperasi, pulau-pulau lainnya pun “diserbu” oleh peminat. Bila Humas DKI, dalam harian Kompas baru-baru ini mengatakan bahwa hanya 15 pulau saja yang diserahkan pengelolaannya kepada pihak swasta di masa gubernur lama, maka kenyataan yang terjadi kini lain bukan 15 pulau, tapi 37 pulau.

Antara empat dan lima tahun yang lalu, pulau-pulau kosong yang terdapat di Kelurahan Pulau Panggang dibeli surat giriknya dari pemilik lama. Pulau-pulau itu ialah Pulau Karang Congkok (2 hektar) dibeli dengan harga Rp 650,- per meter, Pulau Sumak Daun (2 hektar), Pulau Karang Beras dan Pulau Air. Dari empat pulau itu baru Pulau Air yang sudah ada bangunannya. Masyarakat Pulau Panggang menyebut pulau ini dengan nama Pulau Ponco. Memang Pulau Air dibangun oleh Ponco Sutowo, putra Ibnu Sutowo.

Sebelum ribut-ribut masalah jual beli pulau di Kepulauan Seribu, Pulau Gusung Sekati pun dalam taraf penyelesaian jual beli. Rupanya jadi batal atau ditunda.

Agak aneh memang, tapi itulah kenyataannya. Pulau-pulau yang secara yuridis konstitusional milik negara, kemudian diperjualbelikan. Padahal, bumi, air, udara, dan segala isinya harus dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat dan negara sebesar-besarnya. Sementara pulau-pulau yang telah dibeli orang-orang atau kelompok tertentu, telah memonopoli semuanya itu untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya.

Yang memudahkan terjadinya jual beli pulau ini, seluruh surat girik dari pulau-pulau itu berada di tangan Lurah. Para peminat yang naksir cukup mendatangi kantor lurah, menjelaskan keinginannya, bila ternyata pulau itu belum ada yang membeli, lurah segera mengeluarkan surat panggilan kepada pemilik girik. Para nelayan yang lugu-lugu itu tentu saja akan berbuat bodoh bila menentang keinginan lurahnya. Girik pun akan berpindah tangan dengan surat perjanjian over hak di atas kertas segel.

Sistem Sewa dan Pemilikan
Ada dua sistem pemilikan pulau-pulau yang dioverhakkan dari pemilik lama. Sistem sewa dan sistem pemilik langsung. Sistem sewa berbeda pula waktunya, tidak sama. Ada 75 tahun dan 100 tahun.
Di Kelurahan Pulau Kelapa ada lima pulau yang disewakan, Pulau Merpati dan Pulau Putri yang telah diterangkan di atas. Tiga pulau lain ialah:

1. Pulau Opak Kecil; disewa oleh Ir. Franky Tilaar, Dirut PT Semen Cap Tiga Roda, Cibinong dari H. Husen, untuk waktu 20 tahun. Pulau ini terletak di muka Pulau Kelapa. Sudah dibangun sebuah dermaga. Pulau yang luasnya lebih kurang dua setengah hektar ini dipergunakan keluarga dirut pabrik semen itu untuk rekreasi keluarganya. Dibangun sebuah rumah panggung semipermanen, setengah tembok dengan batu merah dan setengahnya dari kayu. Rumah ini tanpa kamar, hanya dikunjungi seminggu sekali dan waktu libur sekolah. Pulau Opak Kecil itu dijaga dua orang petugas, Abeng dan Tisna, dua orang pemuda asal Cikampek, dan tiga ekor anjing hitam yang cukup “ramah”.

2. Pulau Kali Age Besar; luas pulau ini kira-kira lima hektar. Disewa oleh seorang bekas pahlawan Perang Dunia Kedua, bangsa Jerman, bernama Gunter Bosh. Usia orang ini sekitar 60 tahun. Pulau Age Besar ini baru separo yang ditata dengan baik. Bila hari libur, maka masyarakat Pulau Kelapa yang hanya berjarak setengah mil dari pulau itu akan menyaksikan tingkah polah orang-orang bule di pulau itu. Mereka bebas melakukan apa saja. Di pintu dermaga Pulau Gunter Bosh ini terdapat papan peringatan: Private no Coming (Milik Pribadi, Dilarang Masuk).

3. Pulau Mlinjo; sebelum disewakan oleh Bea Cukai, pulau ini pernah disengketakan karena pemiliknya H. Husein tidak menerima harga penjualan pulaunya yang dilakukan oleh lurah dengan harga yang rendah. Akhirnya Bea Cukai menyewanya untuk waktu 20 tahun.

Tiga buah pulau yang disewakan ini, dibenarkan oleh wakil lurah Pulau Kelapa, Moh. Bahroni Idris. “Mengenai pulau yang lainnya, ya bagaimana? Lagian yang beli kan bukan orang sembarangan,” jelas wakil lurah ini kepada wartawan Panjimas.

Pulau lainnya yang dibeli giriknya oleh orang berduit dan berpangkat ialah:
1. Pulau Kotok Besar (belum dibangun),
2. Kali Age Kecil (belum dibangun),
3. Pulau Bulat (belum dibangun),
4. Birah Kecil,
5. Birah Besar,
6. Kayu Angin Pulau Genting,
7. Pulau Belanda,
8. Pulau Petodan Barat,
9. Pulau Petodan Timur,
10. Pulau Sepak Kecil,
11. Pulau Sepak Besar,
12. Pulau Putri Barat,
13. Pulau Macan Kecil,
14. Pulau Tongkeng,
15. Pulau Perak,
16. Pulau Semut Kecil,
17. Pulau Semut Besar,
18. Pulau Cina,
19. Pulau Jokong,
20. Pulau Kelor Barat,
21. Pulau Iyu Barat,
22. Pulau Iyu Timur,
23. Pulau Rengit,
24. Pulau Bunder; tahun 1981 dibeli oleh seorang WNI bernama Hamdani dari pemiliknya yang berjumlah tiga orang, Saimin Mahmud, Nyonya Radiah, dan H. Saadi. Ketiga orang ini penduduk Pulau Kelapa.
25. Pulau Genteng Kecil; orang Pulau Kelapa menyebutnya Pulau Adam Malik. Pak Adam, Wapres, sering istirahat di sini.
26. Pulau Semut; dibeli oleh seorang pembalap mobil kenamaan, dikenal dengan sebutan Cepot. Pulau miliknya itu telah dibangun dengan baik lengkap dari mulai dermaga, tempat pemandian, dan sebuah villa yang cukup mewah.

Sea, Sun, and Sex?
Di negara-negara yang maju dunia pariwisatanya pasti mempunyai tiga unsur penunjang yang paling menentukan, kata seorang ahli pariwisata yang tidak mau disebutkan namanya kepada penulis di Pulau Putri baru-baru ini. Ketiga unsur itu ialah laut, sinar matahari yang cukup, dan penyediaan sarana untuk seks.

Daerah Kepulauan Seribu, telah mempunyai secara alami kedua unsur yang jarang dimiliki oleh negara-negara yang telah maju dunia pariwisatanya. Unsur laut dan sinar matahari. Untuk unsur seks, itu soal mudah, di kota yang ramai saja, seks tidak jadi halangan, apalagi bila dikelola secara “bisnis internasional” di kepulauan yang sepi itu. Masalahnya kini hanya tinggal soal “kebijaksanaan” saja lagi. Namun bila kita ingat atas jerih payah Gubernur DKI kita sekarang Tjokropranolo yang bersusah payah untuk menjadikan warganya menjadi manusia yang bersosial dan beragama itu, pasti usaha yang ber-sea, sun, dan sex tadi di Kepulauan Seribu tidak akan dapat terlaksana. Bila terjadi juga itu pasti ulah anak buah Pak Gubernur saja.

Dalam proses pemindahan hak pulau di Kepulauan Seribu, masyarakat nelayan banyak menyebut nama Yasa, salah seorang tangan kanan Yan Darmadi. Yasa berdua dengan Robert, seorang WNI pula, disebut banyak jasanya kepada calon pembeli dan pemilik pulau. Setiap pembelian girik yang diatur oleh Lurah Pulau Kelapa, Marjuki, hampir semuanya nama Yasa dan Robert disebut.

Yasa, seorang pensiunan Angkatan Laut. Terakhir pangkatnya kolonel. Tokoh orang dekat Yan Darmadi lebih banyak di Pulau Putri ketimbang di kantornya yang terletak di Gedung Jakarta Teater itu. Wartawan Panjimas yang berusaha menemuinya di Pulau Putri gagal, karena tokoh ini baru pulang ke Jakarta. Bila anggota DPRD yang terhormat ingin lebih mengetahui masalah jual beli pulau di Kepulauan Seribu, tokoh inilah yang banyak mengetahuinya.

***

Apakah pulau itu dibolehkan untuk dimiliki secara pribadi, ataukah sepenuhnya dikuasai oleh pemerintah demi kemanfaatan rakyatnya yang sebesar-besarnya? Lantas, apakah patut jika kepemilikan pulau-pulau itu ada di tangan pihak asing?

Soal pulau, itu tidak hanya masalah tanah dan penguasaan atasnya. Pulau, di mata penduduknya, juga bagian dari khazanah kehidupan ekonomi—apalagi untuk masyarakat nelayan—dan sosial budaya. Pulau memiliki makna yang penting dalam keseharian hidup mereka. Mereka tinggal, hidup, mencari penghidupan, berkeluarga, dan membangun tata sosial hingga peradaban di sana.

Kesemuanya itu sebenarnya berpuncak kepada tugas mereka sebagai khalifah Allah di muka bumi. Mereka dilahirkan di kepulauan itu, ditugaskan oleh-Nya untuk menyebarkan amal kebaikan dan menghapus amal mungkar di sana—singkatnya, beribadah kepada Allah dalam semua aspek kehidupan. Itulah yang menjadi dasar bagi kalangan Muslim, hubungan yang benar antara manusia Muslim dengan tanah airnya.

“NKRI harga mati” dipahami bahwa NKRI—tanah air serta kedaulatan atasnya—bukan sebatas seonggok tanah dan seember air. Sebab, tanah dan air menjadi bermakna karena ada manusia, manusia rakyat Indonesia. Maka, di saat TNI kita menjaga setiap jengkal perbatasan dari usaha penguasaan oleh pihak asing, ternyata di dalam “wilayah kedaulatan” yang dijunjung tinggi TNI kita ada pihak asing yang bercokol dengan mengatasnamakan apa pun istilah yang canggih dan menggiurkan telinga.

Sepertinya kita dan Bapak-Bapak TNI mesti duduk bersama untuk merumuskan ulang apa arti kedaulatan kalau begini jadinya. Sebab, kata kedaulatan menjadi samar maknanya, sedangkan dibuang sayang.

Tulisan Terkait (Edisi Alam)

IKLAN BARIS