• Ikuti kami :

Menakar Sekularitas Politik Kita

Dipublikasikan Senin, 06 Februari 2017 dalam rubrik  Tafakur

Politik dan agama merupakan dua hal yang hadir secara nyata dalam kehidupan manusia. Kebudayaan manusia tak dapat dipisahkan dari politik dan apalagi dari agama. Beragama ialah tindakan khas manusia sebagaimana juga politik yang hanya dilakukan oleh manusia. Manusia ialah makhluk yang beragama dan juga berpolitik. Keduanya hal yang merupakan bagian langsung dari peradaban manusia. Hubungan antara kedua hal ini dapat dilihat dari beragam cara penelaahan. Tentu saja di balik setiap cara penelaahan terdapat suatu falsafah atau juga pandangan hidup (worldview).

Setidaknya ada dua pandangan mengenai hubungan agama dan politik. Kalangan sekuler berpandangan bahwa politik harus dipisahkan dari agama dan menolak “membawa” agama ke ranah politik. Sementara, di sisi yang lain terdapat kaum yang beranggapan bahwa politik ialah bagian dari agama. Perbincangan mengenai hal ini telah lama berlangsung. Hingga hari ini, kedua pihak selalu berusaha membangun hujah bagi pendapat mereka masing-masing.

Di dunia Barat, perhubungan antara agama dan politik berlangsung tegang, bahkan bertentangan. Agama (Kristen) didudukkan sebagai tertuduh dalam kronik kelahiran modernisme di dunia Barat. Bagi manusia Barat, agama adalah penghambat kemajuan dan kebebasan berpikir. Keyakinan terhadap agama telah menghalangi manusia menjelajah alam dan batas-batas kemanusiaan.

Auguste Comte pada pertengahan abad ke-19 telah melihat bahwa masyarakat Barat akan terus berkembang ke arah modern. Hal itu ditandai dengan makin ditinggalkannya pandangan-pandangan keagamaan terhadap kenyataan. Masyarakat Barat pada era itu telah gandrung untuk melihat kenyataan berdasarkan kepada sains, bukan teologi. Akal kemudian lebih dipercayai memberikan jalan kepada kebenaran dibandingkan wahyu.

Comte mengatakan:

“When the heart is no longer crushed by theological dogmas, or hardened by metaphysical theories, we soon discover that the real happiness, whether public or private, consists in the highest possible development of the social instincts. (Comte, 1865 [2009], hlm 237).

[Ketika jiwa kita tidak lagi dihancurkan oleh dogma-dogma teologi atau dibekukan oleh teori-teori metafisika, kita akan segera mendapati bahwa kebahagiaan sejati, baik di ranah umum ataupun ranah pribadi, terdapat di dalam perkembangan tertinggi yang mungkin dicapai oleh insting sosial].

Agama memang tidak disingkirkan dari keseluruhan kehidupan. Meski ateisme menjadi pandangan yang mengumum pada masa puncak modernisme, agama tetap diberi ruang untuk hadir. Namun, agama tidak diperkenankan hadir di ruang-ruang umum. Agama didudukkan di wilayah keyakinan yang terpisah dari pengetahuan. Keyakinan tidak memiliki hubungan apa-apa dengan pengetahuan. Keduanya terpisah, bahkan sering dianggap bertentangan. Pun keyakinan tak diperkenankan hadir dalam ruang-ruang umum. Kehidupan sosial dan politik dianggap sebagai peristiwa manusiawi belaka.

Agama bisa juga menjadi bagian dari nilai-nilai politik, asal bisa menyambung dengan keyakinan politik sekuler. Jurgen Habermas, misalnya, memandang bahwa agama bisa memberikan kontribusi positif terhadap kehidupan politik. Hal ini menjadi wajar karena nilai-nilai yang hidup di dunia ini, khususnya politik, tidak sebatas nilai-nilai sekuler. Nilai agama juga digunakan oleh sebagian kalangan manusia di dunia saat ini. Habermas menyadari hal itu. Dalam pandangannya, dunia saat ini adalah dunia yang post-sekuler. Hal ini dapat dilihat dari tulisannya: “Religion and the Public Sphere” (European Journal of Philosophy, vol V, 2006: 33).

Akan tetapi, Habermas melihat bahwa agama menjadi salah satu sumber nilai dalam kehidupan politiknya (Hardiman, 2009). Dalam diskusi publik soal politik, agama harus dikemas ke dalam bahasa yang dipahami bersama (ground) dalam komunikasi rasional, sebab cara pandang agama satu dengan yang lainnya berbeda dan memiliki konsep-konsep kunci yang berbeda (Hardiman, 2009:158). Untuk itu, agama harus dapat diperbincangkan dengan bahasa (konsep) yang bisa dipahami khalayak ramai, peserta semesta wicara. Oleh karena itu, agama kemudian tidak lagi menjadi sesuatu yang sepenuhnya sakral. Agama telah disempitkan menjadi objek alam yang dapat diperbincangkan.

Orang-orang Barat pada masa modern secara tegas menghilangkan nilai-nilai suci dan wibawa agama dari politik (desacralization of politics). Bagi mereka tidak ada pengesahan agama pada kekuasaan dan otoritas politik apa pun. Politik dipandang sebagai peristiwa manusiawi belaka yang tak bersangkut paut dengan keruhanian jenis apa pun. Manusia tidak memiliki perangkat apa pun untuk meraih pengesahan dari Tuhan (atau hal-hal lain di luar manusia) atas kekuasaannya. Kekuasaan dan pengaturan masyarakat dianggap murni urusan manusia. Oleh karena itu, manusia hanya dapat mengelola perpolitikan dengan apa yang ada pada dirinya; dengan daya-daya akliah dan daya manusiawinya yang (dianggap) tak pernah terhubung dengan sesuatu apa pun di luar sana (lihat al-Attas, 2010, hlm 20—21).

Kekuasaan seorang raja atau seorang presiden dipandang murni sebagai proses kemanusiaan. Manusialah yang menjadikan manusia lainnya menjadi raja atau presiden melalui prosedur-prosedur manusiawi. Tidak ada kekuatan lain yang menjadikan seseorang itu raja, presiden, atau rakyat biasa. Kedudukan setiap orang dipandang sebagai sebuah peristiwa yang murni manusiawi. Dan manusia dipandang tidak memiliki perangkat apa pun untuk mendapatkan pengesahan dari Tuhan atas kuasa dan kepemimpinan yang ia dapatkan.

Agama terkadang diperkenankan hadir dalam politik, tetapi hanya sebagai etika belaka. Agama diperkenankan memandu sikap dan moral umat penganutnya dalam berpolitik. Namun, ia tak diperkenankan untuk menjadi hukum formal dan landasan politik dalam sebuah negara. Ini tentu saja merupakan sebuah tindakan yang reduktif terhadap makna agama.

Islam—sebagai sebuah agama dan tentu saja sebagai sebuah tata falsafah—memiliki cara pandang yang khas terhadap persoalan ini. Di dalam Islam, kekuasaan dan kewibawaan politik mestilah dibersihkan dari segala pandangan-pandangan supranatural. Politik harus dibebaskan dari segala belenggu mistik. Tidak ada satu entitas pun, tak ada sesuatu kekuatan pun tempat bergantung sebuah kekuasaan kecuali kepada Allah SWT. Tujuan akhir dari politik haruslah Allah SWT. Politik tidak boleh dilaksanakan dengan tujuan-tujuan duniawi dan kebendaan belaka.

Bagi setiap Muslim, baik sebagai pribadi maupun masyarakat (sebagai suatu ummah), pengesahan agama apa pun atas sebuah kekuasaan akan ditolak. Sebuah negara dan sebuah pemerintahan hanya dapat diikuti hanya dan hanya apabila mengikuti aturan-aturan Allah dan Rasulnya. Seorang Muslim tidak perlu memberikan ketaatan dan kesetiaan kepada raja atau negeri, sebab kesetiaan dan ketaatan tertinggi hanya layak diberikan kepada Allah SWT dengan mengikuti ajaran Nabi Muhammad Salla’Llāhu ‘alayhi wasallam. Ketaatan, sumpah setia, dan kesetiaan seorang Muslim sesungguhnya hanya bagi Allah SWT dan kepada Nabi-Nya, dan tidak menyertakan yang selain-Nya (lihat al-Attas, 2010, hlm 38—39).

Dengan demikian, bagi seorang Muslim berpolitik harus terbebas dari belenggu kekuasaan-kekuasaan mistik dan sekaligus mesti bersih dari penghambaan manusia atas manusia. Tempat bergantung dan tujuan akhir seorang Muslim dalam berpolitik hanyalah Allah SWT. Politik pada akhirnya juga pembebasan manusia dari belenggu-belenggu mistik dan takhayul sekaligus pembebasan manusia dari penguasaan (atau lebih jauh penindasan) manusia lainnya.

Tanpa penggantungan kepada Allah SWT, politik akan dikerubungi tujuan-tujuan duniawi-kebendaan. Penguasaan manusia atas manusia lainnya, bahkan penindasan manusia atas manusia lainnya, akan terus hadir, baik atas nama agama ataupun atas nama kekuasaan itu sendiri. Kelicikan, saling memanfaatkan, kecemasan, keculasan akan terus berhadiran ketika tujuan-tujuan politik dipisahkan dari penghambaan sepenuhnya manusia kepada Allah SWT. Oleh karena itu, politik Islam seharusnya bermakna pembebasan manusia dari belenggu-belenggu mistik dan takhayul, kemudian pembebasan manusia dari tujuan-tujuan kekuasaan yang sekadar duniawi-kebendaan semata. Dengan demikian, tujuan utama politik (dalam Islam) seharusnya ialah pemuliaan manusia di dunia dan akhirat sebagai hamba sekaligus khalifah Tuhan.

Rujukan:

Comte, Auguste. 1865 (2009). A General View of Positivism. Cambridge—New York—Melbourne: Cambridge University Press.

Weber, Max, H.H. Gerth, C. Wright Mills (terjemah). 1946. From Max Weber: Essays in Sociology. Oxford: Oxford University Press.


Tulisan Terkait (Edisi Politik)

Populer

IKLAN BARIS