• Ikuti kami :

Kecurangan Yang Maha Esa, Tanpa Tuhan dalam Ujian.

Dipublikasikan Rabu, 24 Mei 2017 dalam rubrik  Obrolan Warung Kopi

Di setiap perhelatan akbar nasional, entah itu Pemilu, tes penerimaan PNS atau Ujian Nasional (UN), pemerintah selalu mengkampanyekan jujur dan bersih pada penyelenggaraannya. Satu cara yang menjamin pelaksanaan program-program tersebut jujur dan bersih adalah acara penandatanganan pakta integritas.

Para pejabat partai, aparatur sipil negara, calon karyawan dan siswa-siswa sekolah akan menandatangani pakta integritas yang berisi sumpah dan janji bahwa pihak-pihak yang terlibat akan menjaga ketertiban umum, bersikap jujur, dan tidak melakukan kecurangan. Tapi apa benar dengan pakta itu kecurangan-kecurangan sudah teratasi?

Satu contoh kecil, UN tingkat pendidikan dasar dan menengah. Sejak saya duduk di SMA sampai saya pernah jadi Kepala SMA, murid-murid, pengawas dan panitia semua menandatangani pakta integritas ketika UN berlangsung. Paling tidak satu kalimat pernyataan bahwa, "saya mengerjakan soal dengan jujur dan tidak curang" musti ditandatangani. Akan tetapi kecurangan tetap saja berlangsung.

Dulu semasa saya SMA, sekitar 15 tahun lalu, setiap siswa menerima 1 soal naskah ujian. Semua siswa menerima naskah ujian yang persis sama. Selang beberapa tahun, peserta UN akan mendapat dua naskah ujian yang akan diselang-seling setiap meja. Makin kemari, ditambah lagi variasi naskah ujian menjadi lima. Dan terakhir 20 pelajar yang akan mengikuti ujian dalam satu kelas akan mendapatkan naskah ujian yang berbeda satu sama lain.

Bayangkan berapa biaya yang diperlukan untuk mengembangkan 1 naskah soal menjadi 20 variasi naskah soal? Tambahan biaya untuk tim pembuat naskah, plat cetak untuk 20 naskah, sampai tambahan tim bantu pengerjaan soal agar kunci jawaban bisa segera didapat sehari atau pagi sebelum pelaksanaan tentu sangat besar.

Namun, sekali lagi, variasi soal dan pakta integritas ternyata tidak dapat menghapus fenomena umum dan rahasia masyarakat "pendidikan". Bahwa dalam setiap Ujian Nasional terdapat Kepala Sekolah, Yayasan, Disdik, Pemda sampai Pemerintah Pusat yang bekerja membantu siswanya untuk dapat nilai yang memadai untuk lulus UN.

Setiap tindakan sengaja (intentional) oleh anggota organisasi yang menentang (defy) dan melanggar (violate) norma bersama organisasi dan/atau masyarakat menurut Vardi dan Winer (1996) merupakan perilaku menyimpang organisasi (oranizational misbehaviour/OMB). Penelitian penyimpangan perilaku organisasi merupakan pengembangan dari objek kajian manajemen sumber daya manusia dalam bahasan Perilaku Organisasi (Organizational Behaviour/OB). Jika OB berfokus pada pembahasan bagaimana membuat orang-orang termotivasi dan bekerja sama dengan baik untuk mencapai produktivitas tinggi, OMB membahas perilaku-perilaku yang menyimpang dalam organisasi.   

Setidaknya ada 3 bahasan dalam OMB,

1. Menentukan perilaku yang disebut menyimpang.

2. Mencari sebab (antecedent) perilaku menyimpang tersebut, yang dikategorikan ke dalam dua aspek yakni: aspek normatif menyangkut sistem dan aturan dan aspek instrumental menyangkut persoalan pribadi anggota organisasi.

3. Menghitung kerugian dari perilaku tersebut yang bisa dikelompokan ke dalam Kerugian Keuangan dan Kerugian Sosial.

Membocorkan kunci jawaban atau mengganti jawaban siswa untuk menaikkan nilai jelas perilaku menyimpang yang menyalahi norma pendidikan, organisasi pemerintah dan masyarakat. Tidak ada yang menyangkal hal tersebut. Namun mengapa hal tersebut masih saja dilakukan? Kita lihat penyebabnya.

Secara normatif, pengaturan penyelenggaraan ujian nasional sudah ditata sedemikian rupa sejak pembuatan soal, pencetakan, distribusi soal sampai pengerjaan soal. Perangkatnya sudah lengkap. Ruang ujian hanya boleh diisi 20 siswa yang dijaga 2 pengawas dari guru sekolah lain. Di Sekolah ada Kepsek, pengawas luar dan kepolisian sampai kadang tentara yang menjaga. Pencetakan dan pengiriman soal dijaga panitia dan polisi. Hampir tidak ada celah untuk melakukan kecurangan.

Kecuali aturan dan sistem yang dibuat dikangkangi sendiri oleh orang-orang yang diamanahi untuk mencegah terjadinya kecurangan. Dan orang-orang tersebut tersebar merata di setiap jenjang dari pejabat daerah sampai ke panitia lokal. Kecurangan bisa dilakukan dari level pertama yakni siswa itu sendiri, pengawas bisa saja membiarkan mereka untuk mencontek atau bekerja sama. Naik tingkat sedikit, oknum panitia UN bisa saja memberikan jawaban kepada siswa. Lebih canggih lagi, pihak tertentu bisa menyusun tim khusus untuk mengganti (menghapus dan menghitamkan kembali) jawaban siswa. Semua tindakan di atas difasilitasi oleh penyelenggara tingkat rayon atau kabupaten/kota dengan operasi khusus menjawab soal pada sehari atau pagi sebelum ujian. Kalau itupun tidak bisa dilakukan, ada panitia provinsi sebagai tempat pengolahan nilai yang bisa dinegosiasi.

Apa penyebab individu yang bisa menghalalkan segala cara tersebut? Keyakinan dan sistem nilai yang dipercaya dunia pendidikan yang kita anut bahwa angka tinggi pada kertas ujian adalah cermin majunya pendidikan bangsa. Tidak pernah kita dengar pemimpin daerah yang berkata di muka umum, "Bapak tidak mengapa nilai adik-adik rendah dan jangan pula dinaik-naikan oleh siapapun termasuk Kepsek, pengawas atau Disdik. Bapak terima angka berapapun hasil adik-adik ujian asalkan itu murni dari jerih payah sendiri. Baik atau buruk akan jadi evaluasi Bapak untuk mengembangkan dunia pendidikan ke depannya."

Pemerintah pusat sering merasa punya solusi atas kecurangan masal yang biasa terjadi dalam UN. Pertama, penghapusan tujuan dari kecurangan itu, UN kini bukan lagi faktor penentu kelulusan siswa. Kedua, hapus semua jalur panjang naskah ujian dari daerah sampai sekolah dengan dibuat ujian nasional berbasis komputer (UNBK). Biar mesin yang mengantarkan soal dan mengolah nilai siswa tanpa manusia terlibat di antaranya. Negara gagal memperbaiki tuntas moral manusia-manusia para penyelenggara UN dan mereka menggantinya dengan mesin. Komputer tak akan curang dan tak bisa bermuslihat. Kecuali manusia-manusia yang mengelolanya berbuat demikian.  

Begitulah perkutatan dunia pendidikan menghadapi kecurangan. Betapa repotnya bangsa ini untuk sekadar menegakkan kejujuran dalam UN. Makna lainnya, betapa kita semua gagal menghasilkan kejujuran di tengah pendidikan kita. Bahkan kita nyaris menyerah dan lebih percaya kepada benda bernama komputer.

Kita harus jujur, kepercayaan kita bahwa Tuhan itu ada sering luntur ketika berhadapan dengan Ujian Nasional. Kita sering lupa bahwa Tuhan Maha Melihat, Tuhan Maha Mengetahui. Diam-diam kita berlaku syirik, menuhankan kelulusan dan menjadi kecurangan sebagai yang maha esa. Lebih buruk lagi, dalam kecurangan itu kita juga berdoa. Memulakannya dengan bismillah dan mengakhirinya dengan hamdallah. Setelah lulus, kita juga bersujud pada Tuhan.

Mudah-mudahan ini hanya gejala lupa sesaat akan keberadaan Tuhan karena tekanan UN. Tapi gara-gara lupa sesaat itu, pemerintah jadi lebih percaya pada komputer. Mudah-mudahan kita tidak terlalu sering lupa bahwa Tuhan itu mengetahui segala kecurangan yang dilakukan oleh siapa pun. Kalau keseringan lupa, bisa jadi hati kita diatur pemerintah lewat gelombang internet yang dikendalikan lewat e-ktp.

Secara lembaga per lembaga, atau terhadap pribadi tertentu, saya percaya ada banyak lembaga dan pribadi di dunia pendidikan yang masih memegang kejujuran dan menjauhi kecurangan dengan mudah dan sederhana. Tapi yang jujur-jujur itu seperti bintang di malam hari, indah bercahaya, namun dilingkupi kesuraman malam.


Tulisan Terkait (Edisi Tertib)

IKLAN BARIS