• Ikuti kami :

Islam dan Negara: Pemikiran Mohammad Natsir
Bagian Ke 1

Dipublikasikan Kamis, 20 Juli 2017 dalam rubrik  Makalah

Pendahuluan

Wacana perihal Islam dan negara sering kali menarik untuk dibahas. Pembicaraan tentang hubungan agama, khususnya Islam, dengan negara sampai saat ini masih terus hadir di tengah-tengah publik. Agama dan negara sering kali didudukkan sebagai sesuatu yang bertentangan, harus dipisahkan dan tidak boleh disatukan. Akan tetapi, ada pula paham yang menyatakan bahwa agama harus senantiasa hadir dalam negara. Bahkan lebih khusus, Islam sesungguhnya ialah satu sistem falsafah yang meniscayakan kehadiran konsep politik. Artinya, negara (atau sebuah pengaturan pranata sosial-politik masyarakat) memang menjadi bagian dari ajaran Islam.

Di Indonesia, negeri tempat umat Muslim menjadi penduduk mayoritas, hubungan antara agama (Islam) dan negara masih terus menjadi pembahasan. Paling tidak, ada tiga peristiwa penting dalam sejarah Indonesia yang mencuatkan perbincangan mengenai hubungan Islam dan negara. Pertama ketika berdirinya organisasi Islam modern pertama di Indonesia yaitu Syarikat Islam. Hubungan antar ajaran Islam dan sebuah institusi modern mulai diperbincangkan. Kedudukan pemimpin, hukum, serta hubungan antara kekuasaan dan nilai ketuhanan mulai ramai dibahas. Persentuhan kaum Islam dengan gagasan organisasi dan institusi modern (dan kemudiannya negara) telah menghasilkan beragam pandangan dan corak pemikiran.1

Secara umum, orang-orang pergerakan Islam pada masa itu melihat organisasi atau institusi sebagai sesuatu yang bebas nilai. Oleh karena itu, pengorganisasian umat Islam dan penginstitusian politik Islam dirasa sebagai sesuatu yang wajar. Pandangan kritis mengenai struktur organisasi yang melibatkan antarmanusia di dalamnya nampak belum terlihat. Institusi dan organisasi dipandang sebagai sebuah keniscayaan. Bahkan lebih jauh, organisasi dianggap cara paling efektif untuk membangkitkan Umat Islam dan membebaskannya dari belenggu penjajahan. Umat Islam diorganisasi, dikristalkan sebagai kekuatan politik dan kemudian diupayakan aspirasinya melalui beragam saluran. Syarikat Islam, secara umum, mengusahakan hal tersebut.2

Perdebatan yang lebih formal mengenai hubungan Islam dan negara lebih terlihat ketika Badan Penyelenggara Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menyelenggarakan sidang-sidangnya. BPUPKI dan PPKI secara umum terbagi ke dalam dua golongan, yaitu golongan nasionalis dan golongan Islam. Pada perdebatan inilah kronik mengenai Piagam Jakarta muncul. Penghapusan tujuh kata dari piagam tersebut menjadi persoalan yang terus diperbalahkan oleh kedua kelompok dan menjadi kontroversi hingga hari ini.

Di balik penghapusan tujuh kata tersebut, tentu saja tersimpan dua pandangan besar mengenai negara. Kalangan Islam memandang dasar negara harus Islam. Sementara kaum sekuler menempatkan asas kebangsaan sebagai dasar negara. Perdebatan mengenai batas agama dan batas negara, hubungan agama dan negara, wilayah agama dan wilayah negara, dan kemudian peran agama dan peran negara dalam kehidupan berbangsa hadir dalam persidangan-persidangan BPUPKI dan PPKI. Tokoh-tokoh Islam semisal K.H. Wachid Hasjim, K.H. Kahar Mudzakir, Haji Agus Salim, A.R. Baswedan dan lain-lain secara tegas menyatakan gagasan mengenai keharusan Islam sebagai dasar negara. Sementara Soekarno, M. Hatta, Muhammad Yamin, dan kaum kebangsaan lain menolak Islam sebagai dasar negara dan kemudian mengajukan asas kebangsaan sebagai dasar negara Indonesia.

Perdebatan ini cenderung diakhiri secara politis. Peristiwa politis tersebut kemudian lebih sering mengemuka dibandingkan gagasan-gagasan yang ada di baliknya. Hal itu boleh jadi dipengaruhi oleh keadaan negara kita yang memang akan dan kemudian baru merdeka sehingga tindakan-tindakan kompromi lebih patut dikedepankan.3

Perdebatan yang lebih keras, terbuka, jelas, dan jauh lebih mendasar kemudian terjadi di sidang-sidang Dewan Konstituante 1956--1959. Perwakilan-perwakilan Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) menyatakan, secara terang benderang, pandangan hidupnya mengenai negara. Dinyatakannya bahwa Islam harus menjadi dasar negara. Negara yang tidak mendasarkan penataan-pengaturannya pada Islam dianggap bukan suatu negara yang bersesuaian dengan kehendak Tuhan. Pranata kehidupan berbangsa harus disandarkan pada ajaran Islam, tidak pada nilai yang lain.4

Mohammad Natsir merupakan pemimpin Partai Masyumi sekaligus tokoh paling penting dalam perdebatan mengenai Islam dan negara dalam Dewan Konstituante. Pandangan-pandangan pokok Pak Natsir mengenai negara, mengenai Islam, dan mengenai hubungan keduanya merupakan cerminan dari pandangan politik Islam ketika itu. Pandangan tersebut dapat kita temui dalam pidato-pidato beliau di sidang tersebut. Di antaranya ialah pidato yang berjudul Negara Islam Versus Negara Sekuler dan Sumber yang Satu Itu dari Wahyu Ilahi. Pidato ini termuat dalam beragam versi. Dua versi di antaranya terdapat dalam buku Debat Dasar Negara: Islam dan Pancasila, Konstituante 1957 (Pustaka Panjimas, Jakarta, 2001) dan Pancasila dan Islam: Perdebatan antar Parpol dalam Penyusunan Dasar Negara di Dewan Konstituante (PSP UGM, Baur Publising dan Yayasan The Asian Foundation, Yogyakarta, 2008).

Kedua sumber tersebut dapat menjadi rujukan pokok untuk menelusuri gagasan Mohammad Natsir mengenai Islam dan negara. Gagasan Pak Natsir mengenai hal tersebut dapat dilihat sebagai sebuah aspirasi politik sekaligus merupakan sebuah pandangan yang cukup filosofis mengenai Islam dan negara. Tentu saja kita menempatkan pandangan beliau dalam konteks Indonesia.

Di dalam tulisan ini, akan dimuat hasil telaah atas kedua pidato tersebut. Diharapkan tulisan ini dapat menghasilkan pandangan dasar bagi penyusunan pranata politik Islam di masa yang akan datang. Pandangan-pandangan Pak Natsir, dan tentu saja tokoh-tokoh Islam yang lain, sangat penting bagi kehidupan politik kita (umat Islam).

Mohammad Natsir adalah seorang tokoh politik sekaligus pemikir. Ia merupakan bagian dari arus besar modernisme Islam yang pada awal abad ke-20 menderas di kalangan kaum Muslimin. Gagasan Pak Natsir mengenai Islam dan negara akan kami coba telaah dengan melihat hubungan antarmakna di dalamnya. Makna-makna mengenai negara, dasar negara, Islam, dan mengenai negara dalam pandangan Islam akan coba didedahkan.

Pemikiran Mohammad Natsir tentang Islam dan Negara

Mohammad Natsir merupakan seorang pribadi yang teguh. Kedudukannya sebagai seorang politisi Islam dengan sikapnya yang bersahaja sekaligus mendalam sering ditonjolkan banyak penulis. Namun pada sisi lain, Pak Natsir pun sesungguhnya merupakan seorang pemikir. Kemampuannya dalam berbahasa (beliau menguasai bahasa Arab, Inggris, dan Belanda dengan cukup memadai) memungkinkannya untuk dapat menyerap banyak pengetahuan dari berbagai peradaban dunia. Tentu saja Islam menjadi pokok kedudukannya. Namun, Pak Natsir juga mempelajari falsafah dan beragam pemikiran dari dunia Barat. Beliau membaca karya Ibn Khaldun tetapi tak menutup diri untuk membaca karya-karya Karl Marx. Tentu saja, sebagai seorang Muslim, pembacaannya terhadap karya-karya dari dunia Barat dilakukan secara kritis.

Karya-karya tulis beliau yang luas tentu dapat dilihat pula (pada masa kini dan pada taraf tertentu) sebagai sebuah dialog antara Islam dan Barat. Pak Natsir telah melihat Barat dari sudut Islam. Beliau bukan seseorang yang anti terhadap Barat tetapi bukan pula penerima kemodernan Barat secara total seperti yang terlihat pada Sutan Takdir Alisjahbana.5  Pak Natsir melihat barat dari sudut pandangnya sebagai seorang Muslim. Hal ini tentu menarik untuk ditelaah, khususnya dalam persoalan mengenai Islam dan negara.

Pada tahun 1956 pemerintah membentuk Dewan Konstituante yang berdasarkan hasil Pemilu 1955. Di dalam dewan itu, para tokoh politik Indonesia menggodok undang-undang dasar yang baru untuk menggantikan Undang-Undang Dasar 1945, yang saat itu dianggap sebagai undang-undang sementara. Beragam tokoh politik dari berbagai aliran (ideologi) ikut menyumbangkan pikiran dalam penyusunan undang-undang baru itu. Salah satu di antara kelompok ideologi politik yang terlibat dalam usaha tersebut ialah kalangan Islam, ketika itu diwakili oleh Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), Partai Nahdlatul Ulama (NU), Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti), Aksi Kemenangan Umat Islam (AKUI), dan Partai Politik Tarikat Islam (PPTI).

Aspirasi pokok dari kalangan Islam ketika itu ialah Islam sebagai dasar negara. Fraksi-fraksi Islam secara total memperjuangkan gagasan tersebut. Meskipun akhirnya Dewan Konstituante dibubarkan oleh Presiden Sukarno,6  tetapi perdebatan-perdebatan di dalamnya, secara umum, menunjukan pandangan dasar beragam pihak tentang Indonesia dan Indonesia yang ideal.

Salah satu persoalan pokok yang ketika itu diutarakan ialah hubungan agama (Islam) dan negara. Dalam pidatonya di Sidang Dewan Konstituante, Pak Natsir (ketika itu pimpinan Fraksi Masyumi) mengemukakan bahwa sangat penting jika Islam digunakan sebagai dasar negara. Adapun mengenai negara, beliau menyebutkan:

Negara adalah suatu institution yang mempunyai hak, tugas, dan tujuan. Lalu, apakah institution itu? Insititusi, dalam arti umum adalah suatu badan, organisasi, yang mempunyai tujuan khusus serta dilengkapi oleh alat-alat material dan peraturan-peraturan sendiri, dan diakui oleh umum.7

Sebagai sebuah institusi, Pak Natsir melihat negara haruslah memiliki perangkat-perangkat penyusunnya. Bagian-bagian penyusun negara ialah wilayah, rakyat, pemerintah, kedaulatan, dan Undang-undang Dasar, atau suatu sumber hukum dan kekuasaan lain yang tidak tertulis. Selanjutnya, sebuah negara haruslah meliputi seluruh masyarakat dan segala institusi yang terdapat di dalamnya; mengikat atau mempersatukan institusi itu dalam suatu peraturan hukum; menjalankan koordinasi dan regulasi dari seluruh bagian masyarakat; mempunyai hak untuk memaksa anggotanya mengikuti peraturan-peraturan dan hukum-hukum yang telah ditentukan olehnya; dan mempunyai tujuan untuk memimpin, memberi bimbingan dan memenuhi kebutuhan masyarakat keseluruhannya.

Gagasan semacam ini tentulah sangat erat dengan bersemainya pandangan mengenai negara dan bangsa yang merupakan bagian dari semangat modern. Pengelolaan masyarakat dalam dunia modern tidak lagi berpokok pada wibawa-wibawa yang diturunkan “langit”, tetapi menjadi kesepakatan umum manusia yang ada di dalamnya. Pembagian kekuasaan, penataan tugas dan pengambilan keputusan bersama dapat dirumuskan dalam birokrasi dan demokrasi. Tentu saja gagasan negara sangat erat kaitannya dengan gagasan mengenai bangsa. Apabila negara merupakan sebuah sistem pengaturan masyarakat yang dibangun oleh sekelompok manusia, maka bangsa ialah sekelompok manusia yang memiliki ikatan dasar tertentu. Pada masa modern, ikatan yang mengikat sebuah bangsa lebih banyak didominasi oleh hal-hal semacam nasib bersama, kesamaan sejarah, tujuan yang sama, dan hal-hal material lainnya.8

Pandangan umum Pak Natsir dan para pembaharu lainnya mengenai negara ialah seperti ini. Atau paling tidak itulah yang tergambar dari apa yang diperjuangan Masyumi dalam Dewan Konstituante. Gagasan mengenai negara dipandang sebagai sesuatu yang memang bebas nilai. Oleh karena itu, ia dapat dimasuki oleh nilai apa pun. Dapat dimaknai oleh ideologi apa pun. Pak Natsir dan kolega Masyumi-nya kemudian berupaya memaknai negara dengan keislaman mereka. Sebuah upaya yang harus diakui sangat berharga, meskipun pandangan bahwa negara merupakan konsep netral memang perlu kita kritisi.

Dalam konteks ketika itu, Pak Natsir mencoba meneguhkan Islam sebagai sumber nilai atau bahkan dasar bagi Republik Indonesia. Dasar dari negara Republik Indonesia itu mestilah berasal dari nilai-nilai yang sudah lama hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia, sesuatu yang telah dengan pasti mereka pahami, dan menjadi panduan bertingkah laku dalam keseharian mereka. Islam-lah yang telah menjadi anutan dan daya penggerak bangsa Indonesia. Pak Natsir menyatakan:

[…] Bahwa Negara itu harus mempunyai akar yang langsung tertanam dalam masyarakat. Oleh karena itu, dasar negara pun adalah sesuatu paham yang hidup, yang dijalankan sehari-hari, yang terang dan dapat dimengerti. Singkatnya, negara itu menyusun hidup rakyat sehari-hari secara perorangan maupun kolektif.9 

Pak Natsir meyakin bahwa Islam, melalui ajaran-ajarannya, memiliki konsep tata negara dan kemasyarakatan tertentu yang sudah dipraktikkan dalam sejarah. Beliau pun meyakini bahwa masalah-masalah kebangsaan seperti hubungan antar golongan, toleransi, demokrasi dan lain-lain terdapat pula panduannya dalam ajaran Islam.

[…] Berdasarkan keyakinan kami, bahwa ajaran-ajaran Islam yang mempunyai ketatanegaraan dan masyarakat hidup itu mempunyai sifat-sifat yang sempurna bagi kehidupan negara dan masyarakat, dan dapat menjamin hidup keragaman atas saling harga-menghargai antara berbagai golongan di dalam negara…10

Pada pidato yang lain Pak Natsir menyatakan:

Bukan itu saja, Saudara Ketua, akan tetapi wahyu Illahi yang melalui Islam memberikan ajaran-ajaran bukan saja mengenai peribadatan dan nilai moral. Justru banyak ajaran-ajarannya yang mengenai hidup bermasyarakat dan bernegara. Justru untuk mengembangkan bagian yang kedua inilah, yakni perlengkapan agama Islam untuk mengatur hidup bernegara dan bermasyarakat yang terutama menyebabkan umat Islam menghendaki Islam sebagai dasar negara.11


Tulisan Terkait (Edisi Moh.Natsir)

IKLAN BARIS