• Ikuti kami :

Gagasan Teo-demokrasi Muhammad Iqbal

Dipublikasikan Senin, 14 April 2014 dalam rubrik  Tafakur

***

Demokrasi merupakan istilah yang sering kita dengar dalam berbagai wacana, khususnya dalam politik. Konsep ini sesungguhnya bukanlah sebuah jalan yang mulus dalam sistem tata pemerintahan. Berbicara soal demokrasi tentu tidak dapat dilepaskan dengan nilai-nilai Barat-sekuler yang mengiringinya. Memang, demokrasi adalah teori tentang sistem kenegaraan yang banyak digunakan di hampir seluruh negara di dunia. Hal itu karena demokrasi dianggap sebagai bentuk yang paling ideal di muka bumi saat ini.

Demokrasi dapat menghindarkan bentuk-bentuk pemerintahan yang otoriter dan tiran sehingga dapat menyelamatkan masyarakat dari penindasan. Demokrasi bertitik puncak pada peran aktif masyarakat untuk berpartisipasi dalam memutuskan arah roda pemerintahan di sebuah wilayah yang menganut pola tersebut. Namun, demokrasi dengan makna aslinya (menurut Barat) mengandung permasalahan yang berpeluang membuat seorang Muslim tersesat. Dalam demokrasi Barat terkandung nilai-nilai penting seperti HAM, kebebasan, keadilan, serta kesetaraan,semuanya bersifat materialistis, yang cenderung mengingkari kehadiran dan peran Sang Penguasa Yang Sejati serta ruh sebagai bagian yang utama pada manusia.

Kebebasan menurut Barat adalah kebebasan manusia an sich, tanpa dikaitkan dengan yang lain. Hal tersebut lahir akibat trauma peradaban tersebut terhadap kereligiusan yang membawa petaka serta tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Tuhan pun ditolak dan manusia hanya dipahami dalam relasi dengan lingkungannya saja yang bersifat materil. Keadilan menjadi relatif karena berangkat dari logika manusia yang terkait dengan fakta-fakta.

Proses pemahaman atas fakta terjadi dalam benak. Pencerapan dan pengolahan fakta pun tergantung pada kelengkapan pancaindera dan pemahaman manusia. Dua hal tersebut cenderung berbeda antara satu individu dengan individu yang lain, walau tidak tertutup kemungkinan terjadi pemahaman yang sama dari beberapa individu atas sebuah fakta yang sama. Keadilan yang didapat menurut masing-masing menjadi seakan-akan mutlak akibat disepakati oleh keseluruhan individu dalam wilayah tersebut. Namun, kemutlakannya hanya bersifat sementara sebelum diciptakan lagi kesepakatan yang baru. Maka, tidak ada jaminan keadilan yang dibentuk bersifat sejatinya mutlak.

Konsep Barat tersebut dikritik oleh Muhammad Iqbal, seorang pujangga sekaligus ulama serta filsuf Muslim abad ini. Beliau merupakan salah satu dari sederet ulama-ulama gemilang dalam sejarah Islam yang berpikir tentang bentuk tatanan sosial yang baik bagi umat.

Salah satu buah pikir Iqbal adalah konsep politik teo-demokrasi, demokrasi ala Iqbal yang sangat berbeda dengan apa yang dipahami oleh Barat. Konsep ini terkait dengan agama yang dianutnya, Islam. Berbeda dengan peradaban Barat, kita memiliki Qur’an Suci sebagai panduan yang jelas akan nilai-nilai dan tujuan hidup kita sebagai manusia serta hubungan kita antar sesama, dengan alam sekitar, dan terpenting dengan Sang Pencipta Yang Maha Menguasai.

Iqbal, Warisan Kehidupan

Sebelumnya, perlu dijelaskan terlebih dahulu konsep filsafat Iqbal tentang politik. Teo-demokrasi Iqbal bertitik puncak pada penghambaan serta pemujaan manusia sebagai makhluk kepada Sang Khalik. Hal itu diimplementasikan dalam ide kerja manusia tersebut sebagai wakil Allah di muka bumi yang menjalankan tata aturan semesta sesuai dengan kehendak-Nya. Di sini jelas terlihat antara wilayah politik dengan agama tidak dapat dipisahkan.

Natsir (1979) dengan gamblang menjelaskan pemikiran Iqbal tersebut. Bagi Iqbal, sistem politik adalah sebuah sistem yang bertujuan mengantarkan manusia menuju Sang Khalik. Jalan tersebut dapat dilalui dengan Kitab Jalan Kebenaran yang ada di hadapan kita. Kitab yang karim ini adalah sebuah kekuatan hidup dalam kehidupan umat Islam. Dengannya, seorang Muslim hidup berjuang untuk memenuhi takdirnya, dimotivasi oleh kebenaran yang terdapat dalam Kitab Suci nan Agung tersebut (Hassan:1967:180-181).

H.H.Bilgrami (1979:81-84) menjelaskan beberapa prinsip dasar dari teori Iqbal tentang teo-demokrasi. Konsep ini berdasarkan prinsip-prinsip Islam sebagai nilai. Pertama adalah supreme of power. Kekuasaan tertinggi dalam konsep ini berada pada tangan Sang Khalik Yang Malik. Hanya petunjuk-Nya yang diikuti dan hanya Ia yang dipatuhi. Kepala negara dalam tata pemerintahan hanyalah mandataris dalam menjalankan pemerintahan yang sesuai dengan kehendak-Nya.

Ditambahkannya, pemujaan kosong kepada Allah tidaklah cukup. Namun, yang penting ialah memercayai dengan teguh bahwa Allah SWT merupakan Sang Pencipta, pemberi syariat, dan Maha Kuasa. Dalam kepatuhan dan ketundukan kepada-Nya terletak keselamatan individu dan umat manusia. Posisi Tuhan yang sentral tidak menyebabkan konsep ini menjadi teokrasi. Sebab, peran manusia yang ada di dalamnya sangat penting. Peran masyarakat tersebut harus berlandaskan semangat kecintaan, ketundukan, dan penyembahan kepada Sang Penguasa.

Kedua ialah ketundukan kepada hukum sebagaimana yang telah diberikan oleh para nabi kepada bangsa-bangsa, kemudian disempurnakan oleh Rasulullah SAW. Kesempurnaan yang berupa firman-Nya tersebut adalah hadiah yang terbaik dari Yang Maha Mencintai kepada manusia. Berbagai prinsip dan hukum ada di dalamnya. Inilah yang dijadikan acuan dalam bernegara oleh Iqbal. Berkali-kali dalam sajak-sajaknya sang pujangga memanggil kembali hati setiap Muslim untuk ingat kepada tradisi, yaitu Kitab Petunjuk Kebenaran dan buah pikir serta contoh hidup dari manusia yang paling dicintai oleh setiap Muslim, Baginda Junjungan Rasulullah SAW. Dengannya, dapat dipastikan kita akan berjalan menuju Sang Pencipta dan Dia pun akan berlari menghampiri kita.

Ketiga ialah toleransi. Landasan asumsinya, manusia pada dasarnya bersifat ruhani, maka sudah sewajarnya jika manusia akan saling memahami. Dalam demokrasi Iqbal, semua umat non-Muslim memiliki hak yang sama dalam hal kesejahteraan dengan Muslim. Hanya soal pemimpin harus berasal dari Muslim. Sebagai gantinya, pemerintahan Muslim harus memperhatikan umat non-Muslim dalam kehidupan bernegara tersebut. Kitab Petunjuk menyerukan toleransi kepada umat selain Muslim, tetapi dalam batas-batas kebenaran. Toleransi ini tidaklah sampai pada pluralisme yang berdasarkan pada relativisme. Terkait dengan prinsip pertama dan kedua, toleransi tersebut lahir pada landasan religiositas dan ketertundukan secara sadar dan ikhlas kepada hukum-hukum tata alam semesta yang tercantum pada Kitab-Nya. Kita toleran pada orang-orang yang salah jalan sepanjang tidak mengganggu kita, dan kita mengakui dan meyakini bahwa kitalah yang benar.

Keempat, konsep Iqbal tentang demokrasi dan negara ini tidaklah sempit. Baginya, prinsip suatu bangsa tidak lebih dari prinsip sebuah keluarga. Individu-individu di dalamnya harus hidup rukun dengan hukum-hukum kemanusiaan yang umum (Al Qur’an).

Konsepnya dapat dikatakan mengarah kepada internasionalisme. Nasionalisme, sebagai berhala baru bangsa-bangsa di dunia, sangat ditolak olehnya. Sebab, seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, fungsi negara adalah sebagai alat perpanjangan tangan Sang Khalik untuk membimbing dan mengantarkan individu-individu di dalamnya menuju kebaikan. Tentu saja hal ini menjadi sangat berbeda dengan konsep politik tentang negara dalam peradaban Barat. Nasionalisme menjadi salah satu agama modern, hal itu merupakan acuan bernegara. Maka, “right or wrong, it’s my country” menjadi relevan sebagai penyebab lahirnya pertumpahan darah.

Kelima ialah penafsiran hukum-hukum Sang Penguasa dalam Kitab Suci nan Agung. Penafsiran ini penting untuk menciptakan produk hukum dalam sistem kenegaraan, yang dijelaskan dalam kumpulan pidatonya yang telah dibukukan, The Reconstruction of Religious Thought in Islam, pada bab “The Principle of Movement in the Structure of Islam”. Posisi ijtihad di sini sangat penting. Dinamisnya dunia tentu akan membawa dinamika persoalan. Maka, dibutuhkan produk-produk hukum yang dapat menjawab tantangan zaman.

Namun yang perlu diingat, produk-produk baru tersebut bukannya relatif, semuanya harus berlandaskan hukum yang pasti (syariat) sebagai acuan. Jika tidak, maka kita akan kehilangan landasan berpijak. Kemudian yang juga penting, orang-orang yang berijtihad bukanlah sembarang. Ia harus memenuhi klasifikasi dan persyaratan tertentu, misalnya pengetahuan akan agama, ushul fiqih, dan tafsir.

Oase Pelepas Dahaga

Membaca buah pikirnya, mau tidak mau kita teringat akan negeri tempat kita berpijak. Kondisi umat yang centang perenang, laju politik yang tidak sehat, bahkan sangat minim akhlak. Kondisi Indonesia yang quo vadis ini tentu tidak begitu saja dibiarkan. Kita sebagai umat Muslim, yang kebetulan berposisi sebagai kaum intelektual, dituntut untuk memperbaikinya.

Konsep Iqbal ini adalah sebuah oase yang dapat mengobati kekeringan moral, konsep, serta arah politik Indonesia yang sangat kritis. Meminumnya akan menghilangkan dahaga baik secara materil maupun spiritual. Namun, sangat disayangkan jika konsep nan apik ini hanya menjadi diskursus di menara-menara intelektual, sebatas eksaminasi cendekiawan sebagai pertunjukan eksistensinya.

Pembicaraan ilmiah tanpa implementasi hanya akan menjadikannya sebagai wacana citra dalam mimpi setiap Muslim. Kita pada akhirnya hanya dapat menikmatinya kala terlelap pada malam. Sudah saatnya karya agung ulama-ulama terdahulu, yang dibentuk dengan berpeluh keringat berderai air mata, keluar menjadi realitas yang dapat dinikmati secara sadar oleh setiap insan yang berdiri tegak menengadah menatap langit, merindukan Sang Kekasih Hati. Agar kita tidak lagi hanya mendapatkannya di alam mimpi, namun pada setiap detak masa dan jejak langkah.

Tulisan Terkait (Edisi Lama)

Populer

IKLAN BARIS