• Ikuti kami :

Becermin dari Dewan Konstituante

Dipublikasikan Jumat, 03 Februari 2017 dalam rubrik  Cerita Foto
Pemilu 1955 bertujuan untuk memilih wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Konstituante. Menurut Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950, DPR hasil Pemilu 1955 memiliki hak legislatif seperti hak anggaran, hak amendemen, hak inisiatif, hak bertanya, hak interpelasi, hak angket, dan hak mosi. Sedangkan, Dewan Konstituante berwenang merumuskan Undang-Undang Dasar Baru Negara Indonesia.

Undang-Undang Dasar tersusun atas sejumlah batang tubuh. Tiap batang tubuh membicarakan aneka rupa persoalan, mulai dari dasar negara sampai asas ekonomi. Segala perdebatan mengenai dasar negara, bentuk negara, sistem pemerintahan, bahasa nasional, hak asasi manusia, kebudayaan, dan asas ekonomi menjadi absah di dalam Dewan Konstituante.   

Menilik sejarah, akar konstituante tumbuh di negeri Prancis. “Nama ini adalah nama untuk ‘Assemble Nationale’ (Permusjawaratan Kebangsaan) di masa 20 Djuni 1789 sampai 21 September 1791,” tulis JCT Simorangkir dan Mang Reng Say dalam Konstitusi dan Konstituante di Indonesia terbitan tahun 1958, halaman 59.

Pada masa itu, rakyat Prancis sedang merevolusi tatanan politik negerinya, dari monarki menuju republik. Mereka perlu undang-undang dasar baru sebagai sandaran pendirian Prancis baru. Tugas pembuatan undang-undang dasar itu terletak pada Assemble Nationale. Wakil-wakil rakyat Prancis berdebat mengenai pelbagai hal penyelenggaraan negara di Assemble Nationale.

Pemikiran mengenai pentingnya Dewan Konstituante di Indonesia bermula dari sidang BPUPK pada 1945. Saat itu Soekarno tampil ke muka dan mengatakan ke segenap peserta sidang setelah BPUPK berhasil merampungkan Undang-Undang Dasar 1945, “... Ini adalah Undang-Undang Dasar kilat. Nanti kalau kita telah bernegara di dalam suasana lebih tenteram, kita tentu akan mengumpulkan kembali Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dapat membuat undang-undang dasar yang lebih lengkap dan sempurna,” sebagaimana dikutip Adnan Buyung Nasution dalam Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia : Studi Sosio Legal atas Konstituante 1956—1959 halaman 29.

Indonesia sempat tiga kali berganti Undang-Undang Dasar sejak kemerdekaan pada 1945 sampai pelantikan anggota Dewan Konstituante pada 10 November 1956. Antara lain UUD 1945, UUD Republik Indonesia Serikat, dan UUD Sementara 1950. Namun, ketiga UUD itu tidak muncul melalui penggodokan dalam badan khusus seperti Dewan Konstituante yang dipilih rakyat. Maka ketika Dewan Konstituante mulai menggelar sidang-sidangnya di Bandung untuk merumuskan UUD baru, rakyat menaruh harapan tinggi.

Majalah Hikmah, 25 Mei 1957, menggambarkan antusiasme rakyat mengikuti sidang Dewan Konstituante. “Tempat yang tersedia untuk umum sudah penuh, orang masih banjak berdiri di luar, lalu oleh salah seorang ketua diberikan kesempatan untuk menempati tempat jang masuknja dan harus pakai nomor tertentu,” tulis Hikmah. Rakyat bisa melihat langsung perdebatan-perdebatan anggota Dewan Konstituante dari sebuah ruangan di Gedung Konstituante yang berlokasi di Jalan Asia Afrika, Bandung.

Perdebatan di Dewan Konstituante mengerucut pada soal dasar negara. Anggota Konstituante ketika itu terpecah menjadi tiga faksi besar ketika merumuskan dasar negara: Islam, Pancasila, dan Sosial Ekonomi. Faksi pendukung dasar negara Islam terdiri atas Masyumi, NU, Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII), Persatuan Tarbijjah Islamijjah (Perti), dan sejumlah partai Islam lainnya. Pendukung dasar negara Pancasila tersusun sebagian besar atas Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Komunis Indonesia, Partai Katolik, dan Partai Sosialis Indonesia. Pendukung dasar negara Sosial Ekonomi berasal dari Partai Buruh, Musyawarah Rakyat Banyak (Murba), dan Angkatan Comunis Muda (Acoma).

Tokoh-tokoh sohor dari ketiga faksi tersebut bergantian berpidato mengenai dasar negara usungannya. Antara lain Buya Natsir dari Masyumi, Kiai Haji Wahab Chasbullah dari NU, Wikana dan Njoto dari PKI, serta Prof Sutan Takdir Alisjahbana dan Soedjatmoko dari PSI. Mereka benar-benar berdebat sengit mengemukakan kelebihan dasar negara usungannya dan menguliti kekurangan dasar negara lawannya.

Namun, di luar arena sidang, cerita menarik menguar. Tokoh-tokoh Masyumi dan PKI tetap bisa duduk bersama semeja. “Selesai sidang mereka beramah-tamah biasa minum kopi bersama,” kata AM Fatwa, mantan tahanan politik masa Orde Baru yang memiliki pergaulan luas dengan tokoh Masyumi, dalam kata pengantarnya untuk buku Alam Pikiran dan Jejak Perjuangan Prawoto Mangkusasmito, halaman xxi.  

Pada akhirnya perdebatan dasar negara di Dewan Konstituante berujung ke jalan buntu. Tidak ada kata sepakat mengenai dasar negara, baik melalui jalan musyawarah maupun pemungutan suara. Akhirnya, situasi politik memanas. Soekarno lalu muncul pada 5 Juli 1959. Dia mendekritkan pemberlakuan kembali UUD 1945 dan membubarkan Dewan Konstituante.

Soekarno menyebut Konstituante gagal merumuskan UUD 1945 dan bertele-tele menentukan dasar negara. Namun, Wilopo, ketua Dewan Konstituante, menyatakan, “Konstituante telah mengerdjakan tugasnja dengan baik, sehingga sudah lebih dari 90% materi bahan-bahan konstitusi baru sudah disetudjui …,” sebagaimana dikutip dari Hikmah, 15 Maret 1959.

Inilah cerita foto tentang Dewan Konstituante. Banyak pelajaran tentang penyaluran aspirasi secara sah dan konstitusional, pergaulan tata politik yang bermartabat, tetapi berujung pada aksi penjegalan.   

Sumber foto: JCT Simorangkir dan Mang Reng Say, Konstitusi dan Konstituante Indonesia, Soerongan, Jakarta, 1958, halaman 68.

Keterangan foto: Presiden Soekarno mengucapkan pidato setelah melantik anggota Dewan Konstituante di Bandung pada 10 November 1956.


Tulisan Terkait (Edisi Politik)

Populer

IKLAN BARIS