• Ikuti kami :

Agama dan Politik dalam Gambar Beringin

Dipublikasikan Senin, 14 Agustus 2017 dalam rubrik  Cerita Foto

Politik, khususnya pemilu, memang memiliki banyak kisah yang “memekakkan” nalar. Banyak hal yang terasa tak wajar terjadi dalam dunia politik. Untuk menarik minat kaum beragama kepada kelompok tertentu, simbol-simbol agama pun digunakan. Pembenaran-pembenaran agama diungkapkan untuk meyakinkan masyarakat agar memilih partai atau fihak tertentu. Agama memang kerap kali digunakan sebagai gincu politik, ditunggangi demi kepentingan kuasa.

Pada Pemilu tahun 1977 misalnya, Golongan Karya  mengejutkan umat Islam dengan kehadiran lambangnya yang berbeda dari biasa. Beredar gambar pohon beringin khas partai ini yang disusun dari ayat-ayat Al-Qur’an. Salah satu juru kampanye Golkar yang saat itu menjabat juga sebagai Menteri Penerangan, Mashuri Saleh, menambah ramai cerita akan kaligrafi beringin ini. Dalam salah satu kampanyenya di daerah Ampenan, Mashuri menerangkan salah satu asal usul pohon beringin dalam lambang Golkar. Ia bercerita bahwa gambar pohon beringin yang digunakan Golkar terinspirasi dari kisah pada Perang Hudaibiyah. Ketika itu, Nabi Muhammad Saw. dan para sahabat sedang menderita karena teriknya panas matahari. Namun, rasa panas itu hilang dan kekuatan mereka kembali setelah beristirahat di bawah rimbunnya pohon beringin. Mashuri kemudian meyakinkan bahwa berlindung di bawah pohon beringin sangat besar manfaatnya.

Cerita semacam ini membuat geli umat Islam ketika itu. Mereka yang pernah berkunjung ke tanah suci tentu tahu bahwa pohon beringin yang rimbun daunnya tidak akan tumbuh di tengah gurun. Kisah kampanye Mashuri ini kemudian diluruskan oleh Direktorat Pembinaan Humas Departemen Penerangan. Ia mengatakan bahwa berita itu tidak sesuai dengan yang disampaikan oleh Mashuri. Dalam keterangannya itu, dijelaskan bahwa sebenarnya maksud Mashuri adalah kisah mengenai Nabi Muhammad Saw. yang pernah duduk di bawah sebatang pohon (syajarah) menjelang perjanjian Hudaibiyah. Para sahabat, seorang demi seorang, datang dan berjanji setia kepada Rasulullah sehingga mereka yang ikut dalam perjanjian itu disebut syajjary atau kaum yang berlindung di bawah pohon.

Menanggapi beredarnya lambang ini, Kepala Staf Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib), Laksamana Sudomo, tidak membenarkan lambang ini digunakan untuk kampanye pemilu. Namun, ia masih belum percaya bahwa lambang ini berasal dari Golkar.

Kisah lainnya dari Pemilu 1977 disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri, Amir Machmud. Ketika meresmikan Kantor Bupati Sidikalang, Sumatra Utara, di hadapan massa Golkar, ia menyampaikan bahwa ajaran Islam telah diselewengkan selama masa kampanye. Penyelewengan tersebut misalnya dengan mengatakan bahwa wajib hukumnya bagi umat Islam untuk menusuk gambar Ka’bah, dan barang siapa yang muslim tetapi tidak memilih PPP, artinya telah meninggalkan Allah, dan mencoblos Ka’bah berarti telah melaksanakan sunnah Rasulullah.

Amir Machmud memprotes keras hal ini karena menganggap ajaran Islam telah direndahkan oleh orang Islam sendiri. Ia melanjutkan bahwa ia tak ikhlas jika ayat suci dijual secara murah, dan tidak ada hubungannya antara (mencoblos) gambar dengan surga dan neraka. Mendagri juga mengingatkan bahwa saat itu, mulai ada penafsiran baru atas orde Baru dalam rangka membuat identitas orde Baru yang baru.

Memang bukan hal baru, agama digunakan sebagai alat untuk meraih kekuasaan. Sepertinya kita akan terus mengalami kasus seperti yang sudah diuraikan tersebut hingga akhir zaman nanti. Contoh lainnya lagi adalah ketika Raden Mas H. Muljadi Djojomartono di masa orde Lama berkata, “Kalau ada nabi sesudah Nabi Muhammad Saw., Bung Karno-lah orangnya”.

Ramai lagi contoh-contoh penggunaan agama untuk kepentingan politik. Namun, ada hal yang penting untuk diingat. Berpolitik dengan menggunakan cara pandang agama itu adalah hal yang wajar (sebagaimana mestinya). Tetapi, menunggangi agama untuk mengecoh masyarakat dengan kepentingan kekuasaan itu memang kurang ajar. Nah, kita harus pandai-pandai membedakan keduanya. Karena saking banyaknya kaum politik yang menunggangi agama, banyak pula masyarakat yang silap, sebagian orang beranggapan bahwa agama tak boleh dibawa-bawa ke dalam dunia politik.

Diolah dari:

Panji Masyarakat No. 220 Tahun XVIII, 1 April 1977/12 Rabiul Awal 1397 H, hlm. 40--41.

Panji Masyarakat No. 002/1967, hlm. 298.


Tulisan Terkait (Edisi Menata Fikiran)

IKLAN BARIS